Tag Archives: asosiasi

Fintech

BFN 2025 Jadi Momentum Penguatan Kolaborasi Industri Fintech


Jakarta –

Direktur Utama (Dirut) AdaKami Bernardino Moningka Vega menegaskan pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat akses layanan keuangan digital yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sesi paparan pada Bulan Fintech Nasional Festival yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), di Jakarta. Industri pindar mencatat pertumbuhan penyaluran sebesar 22,16% secara year-on-year (YoY) pada September 2025, dengan total penyaluran mencapai Rp 90,99 triliun.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa layanan pindar telah menjangkau populasi yang lebih luas dan semakin diandalkan sebagai alternatif utama di luar sistem perbankan tradisional.


Dalam paparannya, Bernardino menekankan pentingnya peran fintech lending dalam memperluas akses kredit inklusif. Ia menyampaikan AdaKami menargetkan penguatan teknologi dan tata kelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pendanaan yang bertanggung jawab.

“Fintech lending hadir untuk menjembatani kebutuhan akses keuangan masyarakat secara lebih cepat, aman, dan terukur. Di AdaKami, visi kami adalah menjadi perusahaan fintech lending dengan teknologi terdepan di Indonesia, sehingga kami dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan yang bertanggung jawab,” ujar Bernardino, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

Bernardino juga menekankan keberlanjutan industri hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multidimensi yang memadukan data, manajemen risiko, dan integrasi teknologi. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga kesehatan portofolio, memitigasi risiko, sekaligus memperluas jangkauan kredit yang layak dan inklusif bagi masyarakat.

AdaKamiFoto: dok. AdaKami

Dalam sesi panel tersebut, Bernardino menyampaikan empat pilar utama yang harus diperkuat bersama oleh industri dan regulator untuk membangun model kredit yang berkelanjutan:

1. Berbagi Data sebagai Fondasi Utama

Kolaborasi data antara platform pindar, biro kredit, dan penyedia data alternatif memungkinkan terciptanya riwayat kredit yang lebih kaya dan akurat. Melalui integrasi data biro kredit dengan data-data innovative credit scoring, pertukaran data dapat dilakukan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan ketepatan underwriting dan menekan potensi gagal bayar. Selain itu, penggunaan intelijen penipuan bersama dan data perilaku yang dianonimkan membantu memperkuat keamanan ekosistem.

2. Skoring Interoperable dan Standardisasi Penilaian Risiko

Adopsi kerangka skoring yang interoperable akan menghasilkan penilaian risiko yang konsisten antar lembaga. Hal ini membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan harga, meningkatkan kepercayaan antar pelaku industri, serta membuka peluang pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

3. Jaminan Kredit dan Skema Berbagi Risiko yang Terarah

Skema penjaminan atau risk-sharing membantu menutup kerugian tak terduga khususnya pada segmen dengan risiko tinggi atau kelompok yang belum terlayani sistem keuangan formal. Dengan skema ini, pemberi pinjaman dapat memperluas akses kredit secara bijak tanpa mengorbankan kualitas portofolio.

4. Platform Kolaborasi Terintegrasi

Ketiga pilar di atas dapat dioptimalkan melalui platform kolaboratif yang aman dan teregulasi. Ekosistem terintegrasi ini menciptakan simbiosis yang saling memperkuat, di mana lender dapat tumbuh, borrower memperoleh akses yang adil, dan risiko dapat dikelola secara kolektif.

Menutup paparannya, Bernardino menegaskan upaya AdaKami untuk terus berinovasi dan memperkuat sinergi dengan regulator, industri, serta pemangku kepentingan lain.

“Akselerasi keuangan digital harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kolaborasi. Dengan teknologi yang tepat dan tata kelola risiko yang kuat, kita bisa memastikan pertumbuhan fintech lending yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(akn/ega)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Banyak Perusahaan Pinjol Tumbang, Asosiasi Buka-bukaan Penyebabnya


Jakarta –

Perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkurang. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi industri P2P lending.

Berdasarkan penelusuran detikcom, perusahaan pinjol yang mendapatkan izin operasional OJK per Februari 2024 ada sebanyak 101 perusahaan. Hingga Juni 2024, perusahaan pinjol yang mengantongi izin dari OJK berkurang menjadi 98 perusahaan.

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengaku memang masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pihaknya. Pertama, perbaikan dalam penguatan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasalnya, beberapa anggotanya belum memenuhi kecukupan modal sesuai dengan peraturan.


“Tantangannya lebih memperbaiki penguatan modal. Beberapa sebagian kecil anggota kami untuk memenuhi kecukupan modal sesuai POJK 10/2022,” kata Entjik kepada detikcom, Senin (22/7/2024).

Tantangan berikutnya, dia menambahkan ada risk management dan risk mitigation. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya terus melakukan diskusi dengan mengundang seluruh petinggi perusahaan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk risk management.

“Setiap bulan kita lakukan diskusi dengan mengundang seluruh CEO/BOD platform pada forum diskusi bernama Compliance Talk dan untuk OneLevel dibawah BOD kami lakukan training & sertifikasi risk management,” jelasnya.

Meskipun satu per satu perusahaan pinjol tumbang, Entjik membantah perusahaan pinjol sulit bertahan. Menurutnya, masih banyak perusahaan pinjol yang mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan data OJK, laba industri Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mencapai sebesar Rp 277,02 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya hanya Rp173,73 miliar. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat.

“Tidak benar. Masih lebih banyak yang profit dan beroperasi,” tegasnya.

Simak Video: Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

OJK-Asosiasi Bakal Gelar Bulan Fintech Nasional, Apa Itu?


Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (Afsi), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional (BFN). Acara tersebut akan berlangsung selama satu bulan, dimulai dari tanggal 11 November 2024.

The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo atau IFSE 2024 menjadi event di dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional dan diselenggarkan pada tanggal 12-13 November 2024 Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan tema BFN pada tahun ini, yakni Technology Convergence Shaping the Future of Finance and Beyond. Dia menilai tema tersebut relevan dengan apa yang pihaknya lakukan, yakni memanfaatkan teknologi di sektor jasa keuangan.

“Mungkin agak sedikit berbeda dengan Summit sebelumnya. Kami pun di tahun ini berupaya juga untuk mengundang lebih banyak regulator dan otoritas dari negara lain. Beberapa sudah menyatakan konfirmasinya akan hadir dan kebetulan juga penyelenggaraan IFSE saat ini ini mepet atau berjalan sekian hari dari penyelenggaraan Singapura Fintech Festival yang berjalan atau diselenggarakan di minggu ini,” kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).


Dia menjelaskan narasumber-narasumber yang datang nantinya dapat berbagi mengenai pengaturan dan pengawasan terkait penggunaan teknologi sektor keuangan. Misalnya, sektor jasa keuangan sudah banyak menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan strategi keamanan siber.

“Nah hal-hal seperti itulah yang ingin kita ketahui dan yang sekarang ini yang marak digunakan. Paling tidak dari Malaysia, Singapura, kemudian juga dari Korea itu mereka sudah menyatakan datang. Juga dari lembaga internasional OECD pun juga mereka sedang berpikir untuk bisa hadir di pertemuan minggu depan itu,” imbuh dia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH) Budi Gandasoebarta menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang pesat di industri digitalisasi, termasuk digitalisasi di sektor keuangan.

Dia menyebut pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia telah menerbitkan serangkaian roadmap dan blue print terkait inovasi teknologi sektor keuangan.

“Jadi ini nanti juga bisa menjadi wadah sosialisasi dan juga bagi publik dan juga media untuk bertanya dan mencari tahu lebih lanjut kira-kira roadmap ini itu seperti apa sih, ada realisasi seperti apa. Tengah tahun ini Bank Indonesia juga meluncurkan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2030, di mana disitu ada rencana untuk regulatory reform, kemudian juga reform dari infrastruktur pasar keuangan, dan juga launching dari Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency. Jadi, tentunya nanti ini akan menjadi wadah untuk mencari tahu, kira-kira informasi dari blueprint ini seperti apa sih nantinya,” katanya.

Dalam acara tersebut nantinya, akan diadakan webinar, seminar, diskusi dengan isu-isu keuangan digital, mulai dari kemanan siber, industri aset keuangan digital atau kripto, pengalaman realisasi roadmap sistem pembayaran, seperti QR Indonesia Standard atau QRIS, cross border payments, open finance, hingga artificial intelligence (AI). Budi menyebut The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo 2024 ini akan diselenggarakan di Kota Kasablanka Hall pada 12-13 November 2024.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Bursa Kripto CFX Pangkas Biaya Transaksi Jadi Segini


Jakarta –

Bursa aset kripto, PT Central Finansial X (CFX), memandang perlu adanya insentif berupa pemangkasan biaya transaksi di industri aset mata uang digital. Insentif ini dinilai perlu agar bursa kripto domestik bisa lebih kompetitif dari platform offshore ilegal yang dianggap memicu capital outflow.

“Saat ini masih ada ketimpangan biaya transaksi yang cukup terasa antara platform dalam negeri dan global, inilah yang sering kali membuat pengguna kita menoleh ke luar. Kunci untuk menarik kembali minat konsumen lokal adalah dengan menciptakan struktur biaya yang lebih kompetitif,” jelas Direktur Utama Bursa Kripto CFX, Subani dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/2026).

Pemangkasan biaya transaksi ini juga dianggap mampu menarik minat investor kripto domestik terhadap ekosistem bursa dalam negeri. Dengan begitu, konsumen domestik tidak akan bertransaksi di platform global.


CFX berinisiatif untuk mengurangi biaya transaksi bursa yang berlaku secara bertahap. Saat ini biaya transaksi bursa adalah 0,04% per transaksi. Subani mengatakan biaya tersebut akan turun menjadi 0,02% pada 1 Maret 2026, lalu berlanjut menjadi 0,01% pada 1 Oktober 2026.

“Bursa mendengar apa yang menjadi perhatian bagi konsumen dan PAKD. Dengan biaya transaksi yang lebih kompetitif, kita sedang membangun pangsa pasar yang lebih besar. Bila biaya transaksi di PAKD lokal semakin kompetitif, kita optimistis menarik kembali konsumen yang bertransaksi di platform offshore tidak berizin sehingga dapat memberikan dampak pada perekonomian nasional, melalui penambahan pendapatan negara termasuk pajak,” ujar Subani.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Robby, mengatakan penurunan biaya transaksi berdampak positif untuk konsumen di Indonesia. Menurutnya, penurunan biaya menjadi insentif bagi para konsumen di Indonesia sekaligus meningkatkan partisipasi transaksi PAKD domestik.

“Biaya yang lebih kompetitif membuat konsumen lebih aktif bertransaksi, sehingga mereka tidak lagi menggunakan platform offshore tidak berizin,” jelasnya.

Lihat juga Video: Ekonom Celios Wanti-wanti Soal Investasi Kripto di Indonesia

(ahi/ara)



Sumber : finance.detik.com

Tips Properti

Cara Cegah Tikus Masuk ke Dalam Rumah, Ampuh!



Jakarta –

Adanya tikus di rumah membuat penghuni tidak nyaman. Sebab, tikus bisa berkeliaran bahkan memakan sisa makanan. Tak hanya itu, tikus juga bisa menyebarkan penyakit.

Untuk itu, para penghuni rumah perlu melakukan beberapa cara untuk mencegah tikus masuk ke dalam rumah. Salah satunya adalah menutup akses masuknya dari atap.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia, Boyke Arie Pahlevi menuturkan, salah satu jenis tikus yang sering terlihat adalah tikus atap yang kerap bersarang di atap rumah. Nah, untuk mencegahnya masuk ke dalam rumah, kamu bisa menutup atau memperbaiki plafon yang berlubang. Selain itu, kamu juga bisa menutup celah-celah pintu yang berlubang.


Bagian dapur juga tidak boleh luput dari pengawasan. Hal itu karena tikus biasanya bersembunyi di dapur, seperti di peralatan dapur yang besar atau tumpukan barang di area dapur.

Jika kamu memiliki sisa makanan, sebaiknya tutup makanan agar tidak dimakan oleh tikus dan memancingnya masuk ke dalam rumah. Kamu juga perlu buang sampah secara teratur agar tidak menumpuk yang justru mengundang tikus masuk ke dalam rumah.

“Membuang sampah setiap hari pada pagi dan sore. Diharapkan sampah tidak didiamkan di rumah semalaman sehingga tidak mengundang tikus untuk masuk,” tuturnya dalam keterangan kepada detikcom, Senin (28/10/2024).

Boyke juga menyarankan untuk menjaga sanitasi dan personal hygiene yang baik untuk mencegah tikus masuk ke dalam rumah.

(abr/zlf)



Sumber : www.detik.com