Tag Archives: aspek

Fintech

Bos AdaKami Sebut RI Kandidat Kuat Pemain Utama Ekonomi Digital di ASEAN


Jakarta –

Indonesia dinilai memiliki posisi yang kuat untuk menjadi salah satu pemain utama dalam sektor ekonomi digital di Asia Tenggara. Apalagi dengan adanya populasi besar, tingkat adopsi teknologi yang tinggi, serta pasar domestik yang dinamis,

Pandangan tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) AdaKami sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bernardino Vega, dalam sesi diskusi panel World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, yang membahas arah dan tantangan transformasi digital Indonesia.

Berbagai proyeksi menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi tumbuh signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor. Namun, menurut Bernardino, peluang pasar tersebut perlu diiringi dengan kepastian eksekusi agar dapat diterjemahkan menjadi investasi yang berkelanjutan.


“Ketika kami mempromosikan Indonesia kepada investor, kami selalu berbicara tentang potensi. Saat ini, sektor ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di ASEAN. Inilah peluang investasi yang kami maksud,” ujar Bernardino dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Dalam paparannya, Bernardino menyampaikan beberapa peluang investasi sektor ekonomi digital di Indonesia yang mencakup sub-sektor e-commerce, kecerdasan buatan, dan teknologi finansial.

Dalam menyambut peluang investasi ini, ia menuturkan bahwa Indonesia sudah memiliki berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi digital. Namun, tantangan berikutnya terletak pada aspek eksekusi. Bernardino menyebut eksekusi adalah ‘gorila 800 pon 1 di dalam ruangan’, isu besar yang jarang dibicarakan secara terbuka, padahal justru itulah yang perlu dihadapi.

“Karena itu, pertanyaan utama bagi investor adalah kejelasan regulasi dan, yang lebih penting, bagaimana regulasi tersebut diterapkan. Kerangka kebijakan nasional pada dasarnya sudah tersedia, dan tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan kebijakan-kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif di lapangan,” jelasnya.

AdaKamiFoto: AdaKami

Lebih lanjut, Bernardino menyampaikan bahwa investor pada dasarnya tidak mempermasalahkan potensi risiko selama risiko tersebut bisa dihitung dan dipetakan. Namun, yang menjadi perhatian para investor adalah ketidakpastian. Ketika kerangka regulasi tidak cukup jelas, di situlah investor mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan.

Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, Bernardino menekankan pentingnya penguatan dua jenis infrastruktur. Pertama, infrastruktur keras seperti konektivitas. Seiring meningkatnya aktivitas digital, diperlukan lebih banyak pusat data yang membutuhkan pasokan listrik yang andal, yang idealnya berbasis energi hijau, serta ketersediaan air yang memadai.

Kedua, lanjut Bernardino, infrastruktur lunak, termasuk kesiapan teknologi, literasi digital, dan literasi keuangan digital juga sama pentingnya dalam mendukung ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan.

Dari perspektif industri ekonomi digital di Indonesia, ia juga menyoroti pentingnya dialog berkelanjutan dengan regulator. Ia menjelaskan bahwa forum diskusi rutin antara pelaku industri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah perkembangan teknologi dengan kebutuhan kebijakan ke depan.

“Dialog yang berkelanjutan ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa Indonesia secara aktif merespon perkembangan teknologi, mengantisipasi tantangan ke depan, serta terus memperkuat ekosistem investasi digital,” pungkasnya.

(akd/ega)

Sumber : finance.detik.com

Alhamdulillah Haji Allohumma Sholli Ala Rosulillah Muhammad Ekonomi Bisnis uang dolar
ilustrasi sumber : unsplash.com / adam nir
Fintech

4 Faktor yang Membuat Aplikasi DANA Jadi Makin Aman


Jakarta –

Sebagai salah satu dompet digital paling dapat dipercaya di Indonesia, DANA terus berupaya untuk menghadirkan aplikasi yang aman. Sejumlah langkah telah dilakukan mulai dari izin operasional hingga fitur keamanan yang ditawarkan

Inovasi terus menjadi pendorong utama dalam dunia teknologi, termasuk dalam sektor keuangan. DANA, sebagai salah satu pemain terdepan dalam industri dompet digital, tidak hanya fokus pada kemudahan transaksi, tetapi juga pada keamanan pengguna. Mengadopsi teknologi terkini dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, DANA telah berhasil membangun sistem keamanan yang sangat canggih.

Artikel ini akan mengulas 5 faktor inovatif yang membuat DANA aman, sebagai salah satu dompet digital paling dapat dipercaya di Indonesia, serta bagaimana inovasi-inovasi tersebut memberikan manfaat bagi pengguna. Aplikasi DANA Jadi Makin Aman, Diawasi BI dan Kominfo hingga Fitur DANA Protection


1. DANA Diawasi BI dan Kominfo

Keamanan pengelolaan DANA terjamin karena diawasi oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengelolaannya pun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin operasional DANA juga semakin diperkuat dengan mengantongi lisensi dari BI, sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Kategori I dan penyedia Layanan Keuangan Digital (LKD).

Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa DANA diawasi oleh BI dan Kominfo, bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Jawabannya terletak pada sifat DANA sebagai penyedia layanan pembayaran elektronik. BI bertanggung jawab dalam mengatur sistem pembayaran di Indonesia, sementara Kominfo mengawasi aspek teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pengawasan ganda ini, DANA berada di bawah pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2. Fitur DANA Protection

Bukan hanya dari segi regulasi, DANA juga menawarkan fitur yang memberikan rasa aman kepada penggunanya apabila mereka menjadi korban oknum tidak bertanggung jawab. Salah satu fitur andalan DANA adalah DANA Protection.

Fitur ini memberikan jaminan pengembalian dana kepada pengguna jika terjadi transaksi yang tidak sah. DANA Protection bekerja dengan cara memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan. Jika terdeteksi adanya indikasi penipuan, DANA akan segera memblokir transaksi tersebut dan mengembalikan 100% dana ke pengguna.

3. Fitur-fitur Keamanan DANA

Selain DANA Protection, DANA juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan lainnya, seperti:

  • Verifikasi Dua Faktor (2FA): Setiap kali Anda melakukan login atau transaksi penting, DANA akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon atau email Anda. Hal ini memastikan bahwa hanya Anda yang dapat mengakses akun Anda.
  • DANA VIZ: Teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan sendiri oleh DANA untuk meningkatkan keamanan login.
  • Enkripsi Data: Seluruh data pengguna dienkripsi dengan teknologi yang sangat kuat untuk melindungi dari akses yang tidak sah.
  • Monitoring Transaksi 24/7: Tim keamanan DANA memantau setiap transaksi secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fitur-fitur keamanan dan layanan lainnya yang ditawarkan oleh DANA, Anda dapat mengunjungi halaman resmi DANA di https://www.dana.id/personal/digital-wallet. Di sana, Anda akan menemukan informasi lengkap tentang bagaimana DANA berkomitmen untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna, serta berbagai fitur menarik yang dapat meningkatkan pengalaman transaksi digital Anda.

4. Kolaborasi dengan Institusi Keuangan

DANA juga menjalin kerjasama dengan berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan DANA untuk mengakses data dan informasi yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan mencegah penipuan.

Demi menjaga keamanan pengguna, DANA juga menerapkan sejumlah sistem keamanan yang diakui secara internasional. Beberapa di antaranya yaitu ISO 27001 terkait Manajemen Keamanan Informasi yang melindungi data pengguna, PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) yang menjadi standar keamanan data pembayaran melalui kartu, serta Zero Data Sharing Policy yang menjamin keamanan data pengguna.

(akn/ega)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Bunga Pinjol Jadi Turun ke 0,2% Tahun Depan? Ini Kata OJK


Jakarta –

Suku bunga pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) lending akan turun menjadi 0,2% pada 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri LPBBTI masih dilakukan pendalaman.

“Mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya, ditulis Jumat (11/10/2024).


Untuk diketahui dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19/SEOJK.06/ 2023, bunga pinjaman atau pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari satu tahun, pertama 0,3% per hari kalender dengan perjanjian pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Kemudian, akan turun menjadi 0,2% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum pada perjanjian pendanaan yang berlaku sejak Januari 2025. Lalu akan berangsur turun lagi pada tahun berikutnya menjadi 0,1%.

Agusman menjelaskan, kesiapan industri LPBBTI perlu didorong dengan peningkatan efisiensi operasional, teknologi, dan pengelolaan risiko untuk menghadapi penurunan suku bunga.

“Implikasinya, pembiayaan konsumtif dapat lebih terjangkau bagi konsumen, namun Penyelenggara LPBBTI perlu menjaga profitabilitas dan kualitas portofolio pendanaannya,” terangnya.

Agusman menerangkan, penurunan suku bunga acuan dapat berdampak positif bagi industri LPBBTI seperti peningkatan permintaan pembiayaan.

“Namun demikian, Penyelenggara LPBBTI dan bank-bank yang menyalurkan lewat channeling, tetap harus berhati-hati dalam menilai risiko untuk menjaga kualitas portofolio pendanaan dan mengurangi risiko gagal bayar,” pungkasnya.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19/SEOJK.06/ 2023, juga mengatur suku bunga untuk pendanaan produktif, d mana sejak Januari 2024 sebesar 0,1%. Kemudian akan turun menjadi 0,067% pada 2025.

Sebagai informasi, Laba industri LPBBTI per Agustus 2024 meningkat dibandingkan dengan posisi Juli 2024 menjadi sebesar Rp 656,80 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

(ada/ara)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Fintech di RI Masih Bisa Berkembang, Bagaimana Caranya?


Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah tantangan di sektor industri financial technology (fintech) Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto.

Djoko menyebut ada empat tantangan yang dihadapi pelaku industri fintech dalam negeri. Pertama, keberlanjutan bisnis. Menurutnya, keberlanjutan bisnis dapat dilihat dari dua aspek, yakni tata kelola perusahaan dan permodalan.

“Nah banyak sekali perusahaan fintech yang berhenti di tengah jalan karena memang kurangnya tata kelola yang memandai. Dan juga permodalan atau kurang menarik buat investor untuk bisa menanamkan dananya untuk bisnis ini. Dan belum lagi kalau kita melihat dari data bahwa investor yang menginvestasikan dananya di fintech itu sekarang ini cenderung turun di tahun 2023 kemarin,” kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).


Meski begitu, dia menerangkan beberapa perusahaan fintech tengah membidik investor asing. Hal ini berdasarkan hasil dari survey yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH).

Kemudian tantangan selanjutnya, yakni sumber daya manusia (SDM) atau talent. Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan bonus demografi. Pihaknya pun mengupayakan bagaimana SDM ini dapat memanfaatkan teknologi digital.

“Nah kemudian tantangan berikutnya adalah kaitan dengan kemitraan dan kolaborasi. Nah ini juga yang menjadi tantangan kita bagaimana kita tetap terus bisa melakukan kemitraan atau kolaborasi ini dalam kegiatan apapun, any activities,” imbuh dia.

Dia menerangkan pihaknya telah meluncurkan peta jalan terkait pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Di mana di dalamnya tertuang untuk pengembangan ITSK akan menekankan pada konsep pentahelix innovation hub yang melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan fintech, institusi/lembaga jasa keuangan, media, hingga akademisi. Kemudian dia menekankan pentingnya menciptakan regulasi yang memadai untuk industri fintech.

“Nah, kenapa lingkungan regulasi ini sangat penting? Ini karena tidak terlepas dari adanya inovasi yang terus berjalan dan terus berjalan tanpa kita ketahui barang itu apa. Dan sudah sangat lazim bahwa inovasi itu datangnya pasti lebih duluan dibandingkan dengan regulasi. Nah, jadi tidak pernah inovasi itu menunggu regulasinya ada nggak ya? Nggak. Selalu inovasi lahir duluan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup kemampuan untuk bisa meng-embrace itu semua? Apakah kita sudah punya kemampuan dan infrastruktur untuk bisa merangkul semua inovasi yang terjadi di dunia digital ini? Khususnya yang terkait dengan finansial,” jelasnya.

Lihat Video: Apple Pay Later yang Bikin Perusahaan Fintech Ketar-ketir

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Tokenisasi Jadi Tren Baru di Sektor Keuangan


Jakarta –

Adopsi teknologi blockchain yang semakin pesat di sektor keuangan mendorong pengembangan tokenisasi aset oleh pelaku industri, tidak hanya fintech tetapi juga institusi keuangan tradisional. Tokenisasi, yang merupakan proses mengkonversi aset fisik atau riil menjadi aset digital melalui jaringan blockchain, menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai tokenisasi aset dunia nyata (Real World Asset/RWA).

Meskipun masih dalam tahap awal, tokenisasi RWA semakin menarik perhatian institusi keuangan karena menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan likuiditas, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan pendalaman pasar keuangan (financial deepening).

Tigran Adhiwirya, co-CEO D3 Labs mengatakan, tokenisasi bukan gimmick semata, melainkan membawa nilai tambah nyata bagi industri keuangan, khususnya dalam aspek likuiditas dan inklusivitas. Tigran melihat sektor tokenisasi di Indonesia dapat menjadi yang terdepan di kawasan Asia Tenggara dan menjadi salah satu motor penting bagi ekonomi nasional


“Dengan minat pasar yang tinggi terhadap solusi dari tokenisasi dan juga dukungan dari regulator terhadap blockchain melalui pelaksanaan regulatory sandbox (ruang uji coba), membuat potensi pengembangan tokenisasi di Indonesia masih sangat besar,” kata Tigran, di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Salah satu contoh implementasi tokenisasi di Indonesia adalah kolaborasi BTN bersama D3 Labs dalam mengembangkan produk tokenisasi aset properti pertama di Indonesia. Melalui skema Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbasis teknologi blockchain, BTN sudah mempersiapkan tokenisasi aset properti.

Setiyo Wibowo, Direktur Risk Management BTN menjelaskan implementasi tokenisasi di sektor properti bisa berdampak pada kontribusi industri yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencontohkan bagaimana tokenisasi RWA dapat mendukung pendanaan program strategis pemerintah seperti target membangun tiga juta rumah per tahun, karena memungkinkan likuiditas yang tinggi.

“Sebagai banker, pendanaan bisa kita dapatkan, antara lain dari third party fund, time deposit, dan current account, yang pertumbuhannya rata-rata paling tinggi di kisaran 10-12 persen per tahun. Karena itu, diperlukan pendanaan dari instrumen pasar seperti Mortgage Backed Securities (MBS) atau DIRE. Lewat tokenisasi, perluasan akses ke instrumen seperti MBS bisa dilakukan sehingga mendukung pendalaman pasar (financial deepening),” kata Setiyo dalam salah satu sesi diskusi di Indonesia Blockchain Week 2024.

Tidak hanya Properti, asset lain berupa emas juga dapat menjadi salah salah satu aset riil lain yang bisa ditokenisasi. Dengan adanya tokenisasi diperkirakan bakal mempermudah masyarakat dalam memiliki aset emas.

“Permintaan terhadap emas itu tinggi, untuk itu tokenisasi menjadi penting karena dapat membuat prosesnya lebih mudah, efisien, dan juga lebih likuid,” kata Teguh Wahyono, Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian.

Selain memudahkan masyarakat dalam hal membeli dan menyimpan emas, tokenisasi juga memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar lebih luas. “Karena dipecah lewat tokenisasi, denominasi bisa lebih kecil. Suatu produk yang nilainya milyaran bisa dipecah-pecah menjadi lebih kecil, sehingga dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Untuk saat ini (tokenisasi) kami masih siapkan, berkoordinasi dengan OJK,” tambah Teguh.

Djoko Kurnijanto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK menjelaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan regulasi untuk memastikan kemajuan blockchain di Indonesia, termasuk tokenisasi. Kedepan menurutnya, teknologi ini akan mewarnai semua ranah kehidupan.

“Kita butuh layanan yang cepat, efisien, dan transparan, dan (ini) terjawab dengan teknologi blockchain. Tokenisasi, khususnya, akan meningkatkan likuiditas dan inklusivitas karena investor bisa membeli dalam jumlah kecil karena aset sudah bisa dipecah. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan literasi keuangan digital. Kolaborasi dan kerja sama jadi kunci,” ungkap Djoko.

Kini, ada sekitar 18,5 juta orang Indonesia atau 6,7% dari populasi yang memiliki aset digital, melampaui investor saham yang berjumlah lebih dari 6 juta investor. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan tokenisasi di Indonesia.

(rrd/rir)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Ini Bedanya Pengawasan Kripto Usai Beralih dari Bappebti ke OJK


Jakarta –

Per 10 Januari 2025, pengawasan aset keuangan digital termasuk kripto telah resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, kini kripto menjadi instrumen dan aset keuangan, setelah sebelumnya masuk kategori aset komoditas saat di bawah Bappebti.

“Perubahan ini berdampak juga pada cara pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia, antara lain dalam pendekatan pengaturan dan pengawasan,” kata Hasan, dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).


Hasan menjelaskan, jika dulu perdagangan kripto berada di bawah Kementerian Perdagangan, maka fokus pengaturan aset kripto lebih pada aspek perdagangan dan penyelenggaraan dari pasar berjangkanya. Namun, setelah di OJK, maka sebagai lembaga pengatur di sektor jasa keuangan.

“Kami akan menerapkan pendekatan yang lebih luas yang tidak hanya mencakup pengawasan terhadap transaksi dan perdagangan, tetapi juga terhadap berbagai aspek lainnya termasuk aspek pengembangan produk dan layanannya aspek penawaran dan aspek lain, seperti pengawasan risiko dan dampak sistemik, aspek tata kelola, serta aspek integrasi dengan sektor keuangan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, perbedaan signifikan yang juga didorong OJK ialah penekanan dari aspek perlindungan kepada konsumen. Hasan mengatakan, OJK memiliki mandat dalam melindungi konsumen di sektor keuangan, termasuk aset kripto.

Kemudian dengan beralihnya pengawasan ke OJK, maka regulasi aset kripto diharapkan dapat lebih terintegrasi dengan sistem pengawasan dan pengaturan dari berbagai sektor keuangan yang lebih luas seperti perbankan hingga pasar modal. OJK dalam hal ini juga ingin memberikan kepastian hukum bagi industri.

“OJK juga tentu ingin memastikan bahwa kegiatan kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang lebih aligning, lebih selaras, dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan,” kata Hasan.

Secara keseluruhan, Hasan mengatakan, peralihan pengaturan dan pengawasan ini akan dicermati. Tujuannya, untuk menciptakan ekosistem dan kegiatan aset kripto yang ke depan akan lebih aman, terintegrasi, dan tumbuh secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, OJK mencatat hingga November 2024 jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 22,11 juta. Jumlah itu naik dibandingkan Oktober 2024 yang sejumlah 21,63 juta investor. Peningkatan juga terjadi pada jumlah transaksi kripto di Indonesia yang mencapai Rp 556,53 triliun hingga akhir November 2024, melonjak lebih dari 376% secara tahunan (yoy).

(shc/ara)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Sat-set, Ini Tips Transfer Uang Digital agar Makin Praktis!


Jakarta –

Perkembangan teknologi membuat pengiriman uang tidak lagi dilakukan secara konvensional. Namun saat ini, pengiriman uang sudah memanfaatkan teknologi digital.

Meskipun begitu, ada sejumlah hal yang perlu diketahui agar proses pengiriman uang menjadi lebih praktis mulai dari jaringan smartphone, keamanan, hingga memanfaatkan aplikasi kredibel. Simak ulasannya berikut!

1. Jaringan Smartphone


Memastikan jaringan smartphone stabil menjadi salah satu langkah awal yang perlu dilakukan agar transfer uang digital menjadi lebih praktis. Pasalnya, jaringan yang tidak stabil bisa membuat proses transaksi menjadi terganggu hingga batal. Untuk itu sebelum melakukan transaksi, pastikan memiliki jaringan internet yang stabil.

2. Keamanan

Memperhatikan aspek keamanan menjadi hal tidak boleh dikesampingkan. Pastikan menggunakan aplikasi transaksi yang keamanannya menjanjikan.

Selain itu, para pengguna pun perlu diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Sebab aksi kejahatan yang terjadi di dunia digital kerap terjadi karena disebabkan oleh kelalaian para penggunanya sendiri.

Untuk itu, para pengguna disarankan untuk tidak berbagi password, data pribadi, dan hal-hal penting lainnya. Serta pastikan menggunakan password yang sulit untuk ditebak.

3. Memanfaatkan Aplikasi Kredibel

Saat ini, banyak aplikasi transaksi digital yang tengah berkembang. Untuk itu, para pengguna perlu memilih aplikasi kredibel agar setiap transaksi bisa menjadi lebih aman dan nyaman.

DANA menjadi salah satu dompet digital cukup kredibel. Pasalnya DANA menyuguhkan beragam fitur untuk memberikan kemudahan transaksi para penggunanya, salah satunya fitur Kode Tunai.

DANA transfer uangFoto: DANA

Layanan tersebut menghadirkan biaya kirim uang sesama pengguna DANA bisa menikmati layanan secara gratis. Fitur ini cocok untuk berbagi uang dengan siapa saja, kapan saja, bahkan jika penerima belum memiliki akun DANA.

Cara Menggunakan Kode Tunai

  • Tap Kirim di Beranda DANA, lalu pilih Kirim Kode Tunai

  • Masukkan nomor HP penerima & jumlah uang yang mau ditransfer

  • Tap Bayar, lalu masukkan PIN DANA kamu

  • Share Kode Unik ke penerima untuk klaim uangnya.

Cara Klaim Uang dari Kode Tunai

  • Setelah dapat Kode Unik dari pengirim, tap link yang dibagikan

  • Masukkan nomor HP kamu & Kode Unik

  • Pilih mau klaim uangnya lewat mana: Saldo DANA, atau Rekening Bank.

  • Jika lewat Saldo DANA, daftar akun DANA untuk klaim uangnya

  • Jika lewat Rekening Bank, masukkan nomor rekening, dan pilih Bank yang mau kamu kirim.

Beragam kemudahan tersebut tentu mampu membuat transaksi keuangan menjadi lebih praktis tanpa ribet. Kirim uang kemanapun hingga beda pun makin mudah dengan menggunakan dompet digital DANA. Jadi tunggu apa lagi? Yuk download dan pakai DANA sekarang!

(anl/ega)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

RI Pemain Kripto Kedua Terbesar Setelah Jepang di Asia Pasifik


Jakarta –

Indonesia menjadi pasar kripto terbesar kedua di kawasan Asia Pasifik dengan pertumbuhan on-chain value received atau nilai aset sebesar 103% sejak Juli 2024 hingga Juni 2025. Pertumbuhan adopsi kripto di Indonesia hanya berada di bawah Jepang yang tumbuh 120%.

Untuk di kawasan Asia Pasifik, transaksi kripto berkembang cepat dengan lonjakan nilai transaksi on-chain bulanan dari US$ 81 miliar pada Juli 2022 menjadi US$ 244 miliar pada Desember 2024. Lonjakan ini didorong oleh pemulihan pasar global dan tren investasi digital.

Sementara tahun ini, hingga pertengahan 2025 volume transaksi tetap bertahan di atas US$ 185 miliar per bulan. CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai adopsi kripto di Indonesia sesuai dengan kenyataan di lapangan, di mana jumlah investor terus bertambah sejalan dengan aktivitas perdagangan, baik di pasar spot maupun derivatif (Futures).


“Capaian Indonesia yang kini berada di urutan kedua setelah Jepang merupakan prestasi yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan adopsi kripto di Tanah Air, yang didukung oleh regulasi yang semakin jelas serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aset digital. Peran generasi muda juga sangat penting, karena mereka menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat ekonomi digital nasional,” ujar Calvin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/9/2025).

Menurut Calvin pertumbuhan volume transaksi kripto di Tokocrypto naik 10% year-on-year hingga Juli 2025. Calvin menyebut, salah satu pendorong lonjakan adposi kripto ini datang dari demografi yang digerakkan oleh generasi muda digital native yang terbiasa dengan teknologi.

Kombinasi faktor ini mendorong Indonesia mencatatkan pertumbuhan 103% dalam setahun terakhir. Capaian ini menegaskan ekosistem kripto nasional mulai mengambil peran sebagai pilar penting dalam pertumbuhan kawasan Asia-Pasifik.

“Dukungan regulasi dan inovasi produk yang semakin matang juga membuka akses lebih luas, menjadikan transaksi aset kripto kian mudah, cepat, dan inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat. Di sisi lain, arah kebijakan pemerintah dan regulator seperti OJK yang terus memperkuat tata kelola industri memberi kepastian lebih besar bagi pelaku pasar, baik dari aspek perlindungan konsumen maupun peluang inovasi di sektor keuangan digital,” terang Calvin.

(hns/hns)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Easycash Tingkatkan Inklusi Keuangan Tanah Air Lewat AI


Jakarta –

Inklusi keuangan menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat di berbagai lapisan dapat mengakses layanan dan produk keuangan yang aman, mudah, dan cepat. Upaya ini juga menjadi prioritas bagi perusahaan jasa keuangan di Indonesia, termasuk para pelaku di sektor fintech.

Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo Djatmiko, mengungkapkan bahwa untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, perusahaan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis big data, machine learning, dan artificial intelligence (AI).

“Kelebihan dari platform pinjaman daring (Pindar) adalah kemudahan akses untuk masyarakat dan proses e-KYC yang cepat berkat dukungan teknologi. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui apakah mereka mendapatkan limit pinjaman atau tidak dalam waktu rata-rata hingga lima menit,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).


“Apabila disetujui, penerima dana bisa mencairkan limitnya rata-rata dalam hitungan menit. Adanya perubahan gaya hidup terutama generasi Z dan Milenial yang semakin melek digital mendorong peningkatan pengguna layanan Pindar,” tambahnya.

Saat ini, pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pendanaan industri pindar per Februari 2025 mencapai Rp80,07 triliun, meningkat 31,06% secara tahunan (year on year/YoY).

Angka ini mencerminkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang cepat, aman, dan mudah diakses, terutama oleh kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

“Easycash pun berkomitmen untuk selalu melakukan edukasi literasi keuangan dan, memperkuat manajemen risiko, good corporate governance, dan terus berkolaborasi dengan stakeholder di industri untuk dapat terus membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(ega/ega)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Jumbo! Transaksi Kripto di RI Tahun Ini Sudah Rp 360 Triliun


Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi kripto sepanjang Januari-September 2025 sudah mencapai Rp 360,3 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan jumlah investor kripto dalam negeri.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan per September 2025 jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 18,61 juta konsumen. Jumlah ini tercatat terus mengalami kenaikan 3-5% setiap bulannya (month to month).

“Ekosistem kripto domestik hingga September 2025 kami di OJK mencatat bagaimana pengguna atau konsumen aset kripto nasional terus mengalami peningkatan pesat. Angkanya sekarang sudah mencapai 18,61 juta konsumen,” jelasnya dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).


“Total transaksi yang terjadi year to date sampai September di angka lebih dari Rp 360 triliun,” jelas Hasan lagi.

Menurutnya aset kripto dan teknologi di belakangnya memiliki potensi besar untuk ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan diversifikasi investasi, efisiensi pelaksanaan transaksi keuangan, serta pengembangan inovasi produk dan model bisnis yang baru.

“Berdasarkan laporan dari satu publisher, Chainalysis, di tahun 2025 untuk tahun 2024 kemarin Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 151 negara dalam Global Crypto Adoption Index,” terangnya.

Meski begitu, Hasan mengingatkan inovasi berbasis teknologi seperti aset kripto turut memunculkan tantangan dan risiko baru. Di antaranya terkait ancaman keamanan siber, potensi peretasan dari platform-platform penyelenggara aset kripto, hingga risiko kegagalan penyelenggaraan infrastruktur teknologi dari para pelaku usaha.

“Risiko lain yang juga terus harus kita waspadai adalah misalnya upaya atau praktik dari manipulasi pasar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu ini akan mengganggu aspek market integrity yang akan kita hadirkan, dan mungkin juga ada potensi penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang bahkan pendanaan illegal activity seperti terorisme dan lainnya,” terang Hasan.

Ia mengatakan risiko ini tak hanya dugaan semata mengingatkan dalam data milik Chainalysis, sepanjang 2024 saja kerugian global akibat serangan siber di sektor aset keuangan digital terus meningkat sebanyak 21% mencapai angka US$ 2,2 miliar

“Prediksi untuk semester I 2025 kerugian akibat serangan di sektor kripto selama 6 bulan pertama tahun ini telah menembus angka US$ 2,3 miliar. Jadi satu semester tahun ini saja sudah melampaui angka catatan aset atau total kerugian keamanan siber di tahun yang lalu,” pungkasnya.

Simak juga Video ‘Nilai Transaksi Kripto September 2025 Turun 14,53 Persen’:

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com