Jakarta –
Setiap bulan Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama bank, lembaga keuangan lainnya seperti Manajer Investasi (MI), dan organisasi masyarakat menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Sejak tahun 2016, BIK digelar dalam rangka mendorong peningkatan literasi masyarakat Indonesia terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Sebelumnya, OJK menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 91% pada tahun 2025 dan 98% pada tahun 2045. Meski demikian, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 80,51%. Artinya, masih ada puluhan juta masyarakat yang belum terakses layanan keuangan formal.
Peran Pindar Genjot Inklusi Keuangan RI
Dalam mewujudkan indeks inklusi keuangan 91%, OJK turut menggandeng berbagai pihak, termasuk industri pinjaman daring (pindar). Industri ini hadir sebagai jembatan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani (unbanked) atau kurang terlayani (underbanked) oleh lembaga keuangan konvensional.
Berdasarkan riset EY MSME Market Study and Policy Advocacy, total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun, sedangkan kemampuan supply kredit hanya Rp1.900 triliun. Dengan demikian, akan ada credit gap sebesar Rp2.400 triliun dari lembaga jasa keuangan konvensional.
“Data menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh fasilitas pembiayaan konvensional atau unbankable people ini masih sangat besar. Di sini ada prospek Pindar ke depan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar, dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).
Dari tahun ke tahun, Pindar terus berkontribusi dalam memastikan pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. OJK mencatat pembiayaan pindar untuk sektor produktif dan UMKM pun tumbuh signifikan dan mencapai Rp28,83 triliun pada Mei 2025.
Dikutip dari CNBC Indonesia, berdasarkan akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (satuan entitas) per Juni 2025 sebanyak 158,37 juta jumlah transaksi. Bila dibandingkan populasi Indonesia yang mencapai 284,48 juta, jumlah rekening penerima pinjaman pindar setara dengan 55,6% dari populasi.
Dewan Komisioner OJK mengungkapkan masih terdapat ruang bagi industri pinjaman daring untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan usaha. Hal tersebut terlihat dari laba positif yang dicatatkan oleh industri pindar sebesar Rp 787,57 miliar per Mei 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Laba industri pindar diperkirakan masih akan terus tumbuh positif hingga akhir tahun 2025,” kata Agusman, dikutip dari Antara.
Di sisi lain, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan industri pindar legal memiliki peluang ekonomi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Kemudahan akses yang diberikan juga menjadi faktor banyaknya masyarakat mengakses layanan pindar.
“Begitu ngomong pinjaman online, yang terbayang tidak ada positifnya. Padahal, banyak positifnya di sana, padahal peluang ekonominya besar sekali,” ungkap Piter
“Dari data kita bisa melihat pertumbuhan dari lending pinjol, karena pinjol itu memang menjadi antitesisnya perbankan. Kalau perbankan itu super ketat, pinjol ini super mudah,” lanjutnya.
Tingkatkan Inklusi Keuangan Lewat Literasi Digital
Selain mempermudah akses pembiayaan, industri pindar turut mendorong inklusi keuangan melalui peningkatan literasi keuangan digital. Sebelumnya, AFPI menghadirkan podcast di YouTube selama 25 jam nonstop untuk membahas berbagai tema literasi keuangan digital, khususnya terkait pinjaman daring yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.
Podcast yang berlangsung pada 21-22 Agustus 2025 tersebut menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjaman online ilegal, hingga peran industri pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional.
“Dengan pengetahuan yang cukup, mereka bisa lebih berdaya, mengambil keputusan keuangan yang tepat, dan mengembangkan usahanya tanpa rasa takut atau ragu,” kata Entjik.
OJK mengapresiasi upaya AFPI untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pinjaman daring. Menurutnya, literasi keuangan terkait pindar juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut.
“Literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pindar,” papar Agusman.
Selain itu, AFPI juga memiliki program tahunan untuk peningkatan edukasi dan literasi yakni Fintech Lending Days (FLD). Tahun ini, FLD diselenggarakan di Sorong, Papua Barat, untuk memperluas inklusi dan literasi tentang keuangan digital hingga wilayah timur Indonesia.
Pindar Dorong Kesejahteraan UMKM
Manfaat layanan pindar terbukti dirasakan oleh para pelaku UMKM. Yuari Trantono (Ari), Pemilik PT Pangan Nusantara menjadi salah satu yang merasakan dampak positif dari layanan pindar.
Ari bercerita berkat pinjaman daring ALAMI Sharia, ia dapat mengembangkan usaha frozen food miliknya. Kini, omzetnya sudah mencapai 6 ton per hari dan didistribusikan ke pabrik-pabrik di Indonesia.
“Kami bukan dari orang yang berada ya, kita di kampung juga kami merintis. Saat ini kami mampu mencatat peningkatan omset hingga dua kali lipat menjadi 6 ton kantong frozen food per hari dari yang sebelumnya hanya 3 ton,” kata Ari.
Cerita lainnya datang dari Sumarni dan anaknya Suki Kunihati. Pedagang bakso ini menceritakan pengalamannya setelah memperoleh pinjaman dari Mekar melalui KSP Dwi Tunggal sebesar Rp 40 juta. Modal tersebut ia digunakan untuk membeli gerobak bakso.
“Usaha suami saya itu pedagang bakso, Alhamdulillah berkat bantuan dari Dwi Tunggal usaha yang saya jalankan dapat terbantu. Kebetulan kemarin kita sempat terkena dampak COVID, menurun dagangnya,” kata Suki.
“Alhamdulillah berkat dibantuin fintech kita tetap bisa berjalan. Proses pengajuan hanya butuh 1 hari, pagi pengajuan pinjaman online, sore dana sudah cair. Tenor pinjaman ibu Sumarni selama 3 tahun,” pungkasnya.
(ega/ega)
