Artikel Pilihan

Tag: medsos

  • Benarkah Jemur Pakaian Malam Hari Bisa Ketempelan Setan?



    Jakarta –

    Pernahkah kamu mendengar larangan menjemur pakaian di malam hari? Beberapa orang percaya jika menjemur pakaian di malam hari bisa membuat baju-baju tersebut ‘ditempeli’ setan. Adakah ilmu yang mendasari aturan ini atau apakah ini hanya tahayul orang terdahulu?

    Menurut Ustad Farid Nu’man Hasan dalam agama Islam sendiri tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk menjemur pada malam hari atau mengharuskan pakaian dijemur pada siang hari.

    “Tidak ada larangan hal itu dalam Islam, baik Al Quran, As Sunnah, Ijma’, atau keterangan ulama empat mazhab. Apa yang tersebar di medsos bahwa itu menjadi tempatnya syetan adalah khurafat dan tahayul, tidak ada dasar sama sekali,” ungkap Ustad Farid kepada detikcom beberapa waktu lalu.


    Begitu pula dengan anggapan menjemur pakaian di malam hari dapat ‘ketempelan’ setan atau hantu, ia menyebut hal tersebut sebagai tahayul dan tidak ada dasarnya.

    Menjemur pakaian biasanya memang di siang hari karena matahari masih bersinar sehingga pakaian bisa kering lebih cepat. Sementara saat malam hari proses pengeringan tidak akan secepat pada siang hari karena udaranya tidak sepanas itu. Pada malam hari biasanya anginnya lebih cepat sehingga bisa sedikit membantu pengeringan pakaian. Namun, tidak benar-benar kering melainkan menjadi lembap. Tempat yang lembap memberikan peluang untuk jamur tumbuh di pakaian sehingga membuat bau tak sedap seperti bau apek.

    Ada pun, menurut Syaikh Shalih al Munajjid menyebut keyakinan seperti ini sebagai perbuatan yang salah.

    وإنما هي دعوى باطلة ، وخرافة كالتي تنتشر بين الناس

    Artinya: Itu adalah klaim batil dan khurafat yang tersebar di antara manusia. (Al Islam Su’aal wa Jawaab No. 212916)

    Ia menyampaikan dalam Islam menekankan untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Hal tersebut tidak ada hubungannya dengan hantu atau setan, melainkan menjaga kebersihan dan keindahan baik untuk manusia. Keyakinan seperti itu tidak benar dan tidak berdasar menurut Islam sehingga tidak perlu dipercaya apalagi diterapkan.

    “Namun jika alasannya adalah kebersihan dan kesehatan memang sebaiknya tidak menggantungkan pakaian di dinding rumah. Jika kotor maka taruh di tempat khusus pakaian kotor, jika bersih letakkan di lemari pakaian,” pungkasnya.

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (aqi/aqi)



    Sumber : www.detik.com

  • Pentingnya Bangun Rumah Tak Hanya Asal Lihat Desain Bagus di Internet



    Jakarta –

    Banyak masyarakat yang mendambakan hunian nyaman dengan mengusung konsep sesuai keinginan. Saat ini, ada beberapa konsep rumah yang sedang jadi tren, mulai dari minimalis, modern, hingga industrial.

    Sebenarnya, sah-sah saja seseorang untuk memiliki sebuah rumah yang sesuai dengan keinginannya. Ide tersebut bisa disampaikan kepada arsitek agar bisa merancang dan membangun hunian sesuai kebutuhan pemilik, sekaligus mengutamakan nilai estetika.

    Wildan selaku Tim Konstruktor Rebwild Construction mengatakan, terkadang ada beberapa orang yang mendapatkan ide menarik dari internet dan ingin diaplikasikan pada huniannya. Meski hal itu tidak salah, tetap penting untuk berkonsultasi dengan arsitek agar menyesuaikan dengan konsep rumah yang tengah dibangun.


    “Kalau dari saran kami ya, karena banyak kejadian orang tahunya dari sosmed, dia mau mengaplikasikan ke rumahnya. Biasanya itu nggak akan ketemu nantinya, kurang ideal lah,” kata Wildan saat dihubungi detikcom, Senin (9/6/2025).

    “Misalnya dari sisi pemasangan jendela aja, oh dia maunya yang setinggi ini padahal itu menurut kami nggak bagus. Karena kami sering bangun, jadi kita bisa tahu pas apa enggaknya,” jelasnya.

    Meski begitu, Wildan mengungkapkan kalau desain yang ada di internet nggak semuanya tidak cocok untuk diaplikasikan ke hunian. Ada beberapa desain yang memang cocok karena sesuai dengan konsep hunian.

    Wildan mengingatkan, jika ingin mengambil ide-ide seperti desain interior rumah sebaiknya cari yang sesuai dengan konsep hunian. Langkah ini agar tidak melenceng dari konsep awal rumah dan akhirnya tempat tinggal jadi tidak terlihat estetis.

    “Jadi rumahnya berantakan karena konsepnya beda. Mau minimalis jadi industrial, dari industrial mau dijadikan rumah sederhana. Konsep rumahnya jadi nggak terstruktur,” jelasnya.

    Selain itu, Wildan kerap menemukan beberapa konten yang keliru di media sosial terkait konstruksi rumah. Menurutnya, sebagian konten itu hanya mengincar viral saja sehingga tidak memberikan informasi penting kepada masyarakat.

    “Karena banyak konten-konten sekarang yang menurut saya mereka itu hanya kasih ‘kulit’ nya saja, tapi informasinya nggak dikasih secara benar. Karena ilmu (konstruksi) itu kan lumayan mahal ya, jadi nggak bisa sembarangan orang,” ungkapnya.

    “Misalnya saya pernah lihat ada konten tentang konstruksi rumah yang sloof-nya bagus, ukurannya besar, tapi saya lihat besinya itu kurang. Wah, ini bahaya sebenarnya,” pungkas Wildan.

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu kasih jawaban. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (ilf/zlf)



    Sumber : www.detik.com

  • Gaduh Pernyataan Wakil Ketua DPR, Tagar #prayforahligizi Menggema di Medsos


    Jakarta –

    Tagar #prayforahligizi menggema di lini masa media sosial sejak video pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, beredar luas di media sosial. Videonya direkam saat Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Acara itu membahas kesiapan dan pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Duduk Perkara Pernyataan yang Viral

    Dalam potongan video yang beredar, ada beberapa hal yang membuat publik tersentak. Salah satunya adalah ucapan bahwa “ahli gizi tidak diperlukan” dalam program MBG, dan bahwa lulusan SMA bisa menggantikan posisi tersebut setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi tiga bulan. Cucun juga menyebut salah seorang peserta diskusi di acara tersebut “arogan” karena membahas kebijakan di MBG.

    Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa persyaratan tenaga ahli gizi terlalu sulit dipenuhi. Dalam konteks ini, ia menyarankan agar istilah “ahli gizi” diganti menjadi “tenaga yang menangani gizi” agar rekrutmen lebih fleksibel dan dapur MBG tidak kekurangan SDM.


    Pernyataan tersebut dianggap meremehkan pendidikan ahli gizi, mengesampingkan kompetensi ilmiah yang dipelajari bertahun-tahun di bangku kuliah, dan menurunkan martabat profesi yang berperan langsung dalam isu stunting dan kesehatan masyarakat.

    Tak heran jika video itu memicu gelombang reaksi. Kalangan ahli gizi menilai analogi tersebut tidak tepat, sebab gizi bukan sekadar “mengawasi makanan”, tetapi melibatkan penilaian kebutuhan nutrisi, manajemen keamanan pangan, perhitungan kalori, risiko alergi, hingga evaluasi status gizi anak secara sistematis.

    Berawal dari Pernyataan Kepala BGN soal Kelangkaan SDM

    Wacana melibatkan tenaga non-gizi di dapur MBG ini berakar dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut adanya kesulitan dalam merekrut ahli gizi untuk SPPG. Menurut laporan DPR dan BGN, sebagian dapur MBG mengalami kekurangan tenaga gizi karena jumlah lulusan gizi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Dari sinilah timbul gagasan untuk membuka peluang lebih luas bagi tenaga lain yang “masih berhubungan dengan gizi”, seperti tata boga, boga kesehatan, atau jurusan kesehatan masyarakat. Wacana itu lalu berkembang menjadi pembahasan regulasi yang berpotensi membuat lulusan non gizi dapat menempati posisi yang selama ini menjadi domain profesi ahli gizi.

    Ketika kemudian pernyataan tersebut direspons oleh Wakil Ketua DPR dalam acara dialog yang viral itu, publik melihatnya sebagai bentuk pengabaian terhadap keilmuan gizi, dan isu pun dengan cepat membesar.

    Apalagi, data menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak lulusan gizi. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan sarjana gizi lulus dari setidaknya 80 program studi gizi di seluruh Indonesia. Artinya, narasi bahwa ahli gizi “langka” tidak sepenuhnya tepat, dan yang lebih mungkin terjadi adalah persoalan distribusi, pola rekrutmen, serta sistem kerja yang membuat profesi ini tidak diminati.

    Dengan konteks ini, publik semakin mempertanyakan alasan di balik wacana pelonggaran regulasi, dan mengapa solusi yang muncul justru mengarah pada mengganti posisi ahli gizi dengan tenaga yang tidak memiliki pendidikan sesuai kompetensi gizi.

    Banjir Kritik

    Gelombang kritik terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR itu bukan hanya datang dari para ahli gizi atau akademisi, tetapi juga dari beberapa tokoh publik yang ikut bersuara lantang di media sosial.

    Dari kalangan pakar kesehatan, dr Tan Shot Yen, menjadi salah satu yang paling keras menyuarakan penolakannya. Ia mengibaratkan wacana mengganti ahli gizi dengan lulusan SMA sebagai tindakan yang sama kelirunya dengan “meminta petugas ground handling menerbangkan pesawat hanya karena pernah ikut pelatihan tiga bulan.” Analogi ini langsung beredar luas dan jadi salah satu pemantik ramainya tagar #prayforahligizi.

    Organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) juga memberikan pernyataan resmi. PERSAGI menegaskan bahwa profesi ahli gizi memiliki standar kompetensi yang tidak bisa digantikan oleh pelatihan singkat. Persagi menyoroti bahwa perhitungan kebutuhan gizi ribuan anak, pengawasan dapur besar, hingga manajemen keamanan pangan bukan pekerjaan administratif, tetapi tugas profesional yang membutuhkan pendidikan formal dan magang klinis yang jelas.

    Di luar lingkaran profesi gizi, dua figur publik ikut menyoroti isu ini lewat unggahan Instagram mereka.

    Dari kalangan publik figur, Rocky Gerung dalam unggahan Instagram-nya mengkritik “Kalau ahli gizi bisa diganti anak SMA kursus 3 bulan, harusnya anggota DPR bisa diganti anak TK magang 3 hari.”

    Sementara itu, Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, lewat Instagram juga menyuarakan kekhawatiran bahwa MBG bukan hanya soal kenyang, tetapi soal memastikan makanan benar-benar bergizi dan aman. Ia menjelaskan tugas ahli gizi dan risiko bila tidak melibatkan ahli gizi. Ia mendukung BGN untuk melibatkan ahli gizi dalam mendukung program MBG.

    Klarifikasi dan Permintaan Maaf

    Setelah kritik datang dari berbagai arah, Cucun menyampaikan permintaan maaf dan mengundang Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berdialog di DPR dalam rangka penguatan program MBG melalui kerjasama PERSAGI dan BGN.

    Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa kompetensi tetap penting. Ia menyampaikan bahwa ungkapan dalam video tersebut tidak bermaksud meremehkan profesi gizi.

    Menurutnya, ia hanya sedang berdiskusi mengenai solusi jangka pendek jika tenaga gizi tidak mencukupi target implementasi MBG. Bila ada tenaga non-gizi yang direkrut, harus melalui pelatihan panjang dan uji kompetensi, bukan pelatihan tiga bulan tanpa standar.

    Namun, klarifikasi ini belum sepenuhnya meredakan keresahan publik karena kontroversinya sudah terlanjur meluas.

    (mal/up)



    Sumber : health.detik.com

  • MUI Bantah Larang Acara Colour Run di Bekasi, Hanya Sampaikan Aspirasi Ormas



    Jakarta –

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi membantah telah melarang acara Bekasi Colour Run Lightfest 2025. Ketua MUI Kota Bekasi, Saifuddin Siroj, menegaskan pihaknya hanya bertindak sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam.

    Saifuddin menjelaskan, awalnya MUI didatangi oleh sejumlah ormas Islam, termasuk perwakilan dari Muhammadiyah, NU, Garis, dan 212, pada 7 Juli 2025. Pertemuan itu membahas dua agenda utama, yakni antisipasi pelaksanaan Festival Colour Run dan acara 10 Muharram atau Asyura yang digelar.

    “Itu tanggal 7 Juli saya didatangi oleh kelompok-kelompok ormas Islam di MUI. Ada Muhammadiyah, ada NU di sana, ada Garis, ada 212, banyak, semua ormas Islam lah. Apa tujuannya mereka? Mereka mengantisipasi terjadinya Festival Colour Run setahun yang lalu,” kata Saifuddin saat dihubungi detikcom, Kamis (21/8/2025).


    Saifuddin menuturkan, MUI kemudian mengadakan rapat harian untuk mengakomodasi aspirasi tersebut. Hasil rapat memutuskan untuk menyampaikan masukan ormas kepada Pemerintah Kota Bekasi, Polres, dan Kesbangpol.

    “Satu, harus disampaikan kepada Pemkot, tugas saya itu disampaikan bahwa aspirasi dari bawah seperti ini, bahwa mereka tidak setuju dengan 10 Muharram yang Syiah itu loh. Terus yang kedua, masalah colour run, agar jangan sampai dilaksanakan,” paparnya.

    Saifuddin menyebut, masalah perayaan 10 Muharram sudah selesai setelah pihak kepolisian dan Kesbangpol mengantisipasi acara tersebut. Acara akhirnya dipindahkan ke TMII, Jakarta Timur. Dengan demikian, MUI fokus pada agenda kedua, yakni colour run.

    “Kemudian karena ada flyer waktu itu kan ada flyer masalah colour run, live fest itu di medsos. Ditangkap lah itu kemudian oleh salah seorang ormas, dilaporkan ke saya. ‘Oke gimana keputusan masalah colour run, kalau 10 Muharram sudah selesai tinggal yang colour run.’ Wah iya ya nanti kita follow up lagi, saya bilang gitu,” kenangnya.

    Dalam pertemuan yang melibatkan Kesbangpol, Kapolres, Kodim, dan instansi terkait, MUI kembali menyampaikan aspirasi ormas. Saifuddin menegaskan bahwa MUI tidak memiliki wewenang untuk melarang acara. Wewenang tersebut ada pada pihak yang mengeluarkan izin, yaitu Polres dan Kesbangpol.

    “Kalau saya hanya menyampaikan aspirasi Pak, terserah Bapak, ini kan ranahnya, ranah kalian. Ranahnya Polres, ranahnya Kesbangpol gitu. Itu yang terjadi,” tegas Saifuddin.

    Menurutnya, ormas menolak colour run karena melihat benang merah dengan komunitas LGBT. Warna pelangi yang identik dengan acara tersebut juga dinilai menyerupai simbol komunitas tersebut.

    “Mereka melihat ada benang merah dengan LGBT sekalipun itu yang melaksanakan belum tentu LGBT. Mereka bilang begitu. Keberatannya di topiknya. Topik colour run itu kan punya mereka,” jelasnya.

    “Format pelaksanaannya itu mirip-mirip dengan mereka, seperti cat warna pelangi itu kan. Itu kan yang dilakukan di luar negeri. Nah itu yang keberatan mereka gitu loh,” tambahnya.

    Saifuddin menegaskan bahwa MUI hanya bertugas menyuarakan aspirasi. Ia menyatakan, jika acara tetap dilaksanakan dan terjadi kegaduhan, tanggung jawab berada di pihak yang memberikan izin.

    “Bukan hak kita melarang. Itu yang melarang itu kan perizinan, siapa yang melakukan izin, ya kan Kapolres sama Kesbangpol. Kan kita hanya menyuarakan suara dari ormas-ormas yang saya sampaikan,” tandasnya.

    (hnh/inf)



    Sumber : www.detik.com