Tag Archives: pemberitahuan

Fintech

OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura di Tangerang, Ini Alasannya


Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura PT Dana Mandiri Sejahtera (“PT DMS”) yang beralamat di Ruko Dynasty Kav. 29 B Nomor 8 Jalan Jalur Sutera, Alam Sutera, Tangerang 15325.

Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.06/2025 tanggal 08 Juli 2025.

Pencabutan ini dilakukan mengingat PT DMS tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir.


Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT DMS telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT DMS untuk melaksanakan langkahlangkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.

“Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud,” ujar Plt Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi, dalam keterangan tertulis Rabu (9/72025)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2015) juncto Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2025), Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023, maka PT DMS dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

“Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT DMS dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya,” terang Ismail.

Setelah izin usaha dicabut, PT DMS dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya

2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT DMS serta membentuk Tim Likuidasi

3. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban

4. Menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha.

Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat, Kreditur dan/atau pihak lainnya dapat menghubungi PT DMS pada nomor telepon dan Whatsapp: 081313456599, email: [email protected] dan alamat: Jalan Cideng Barat 76, Jakarta
Pusat, Jakarta, 10150.

5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu PT DMS dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah, dalam nama Perusahaan.

(hal/hns)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

OJK Terbitkan Aturan Baru soal Aset Kripto, Ini Isinya


Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Penerbitan POJK ini didorong oleh perkembangan positif Aset Keuangan Digital (AKD), khususnya aset kripto, sebagai instrumen investasi di masyarakat Indonesia, serta munculnya produk dan/atau kegiatan baru yang menyerupai instrumen keuangan konvensional, seperti derivatif aset keuangan digital.

“POJK ini bertujuan untuk melakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan dengan standar di sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).


Dengan berlakunya POJK ini, perluasan Ruang Lingkup Aset Keuangan Digital meliputi:

1. POJK ini mengatur bahwa Aset Keuangan Digital terdiri atas aset kripto dan aset keuangan digital lainnya, yang mencakup derivatif aset keuangan digital.

2. Perdagangan aset keuangan digital yang diperdagangkan di pasar aset keuangan digital harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau mengacu kepada AKD yang mendasari.

3. Penyelenggara Perdagangan AKD dilarang melakukan perdagangan atas AKD selain yang terdapat dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa.

Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan perdagangan derivatif aset keuangan digital yang membuka opsi investasi bagi konsumen dengan tetap mengemukakan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen, di antaranya:

Dalam hal Bursa melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif AKD, Bursa wajib menyampaikan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada OJK. Pedagang dapat melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Kegiatan ini dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu, tetapi telah didahului dengan perjanjian kerja sama antara pedagang dan Bursa.

Pedagang yang melaksanakan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Penyelenggara perdagangan AKD wajib memiliki mekanisme untuk menempatkan Margin (jaminan) pada rekening khusus, baik berupa uang atau AKD, untuk perdagangan derivatif AKD untuk kepentingan pelindungan Konsumen.Konsumen yang akan melakukan perdagangan derivatif AKD harus terlebih dahulu mengikuti knowledge test yang akan diselenggarakan oleh pedagang.

Lihat juga Video: Daftar Baru Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik: Asix+ Masuk

(acd/acd)



Sumber : finance.detik.com

Tips Properti

Matikan Bunyi Token Listrik Bisa Pakai Kode, Begini Caranya


Jakarta –

Penggunaan listrik pra-bayar atau token listrik banyak dilakukan saat ini. Hal ini tentunya memudahkan penghuni rumah untuk menggunakan listrik sesuai yang mereka bayarkan.

Namun, terkadang token listrik berbunyi sangat nyaring sehingga mengganggu penghuni rumah maupun tetangga sekitar. Hal itu biasanya menjadi tanda bahwa saldo token listrik sudah mau habis. Tak hanya itu, bunyi tersebut juga bisa menandakan adanya masalah teknis pada alat meter pra-bayar di rumah.

Saat token listrik berbunyi, tidak usah panik. Ada beberapa cara untuk mematikannya, salah satunya dengan menggunakan kode.


Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mematikan bunyi token listrik yang mengganggu ini. Lalu, apa saja itu? Dilansir dari Link Town, simak penjelasan berikut.

Cara Mematikan Bunyi Alarm Token Listrik

Bunyi alarm token listrik dapat sangat mengganggu, terutama jika terjadi di malam hari dan mengganggu istirahat keluarga serta tetangga. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kamu coba untuk mematikan alarm token listrik yang bunyi.

1. Segera Isi Ulang Saldo Token Listrik

Bunyi alarm biasanya menandakan jika saldo listrik kamu hampir habis. Langkah pertama yang dapat kamu lakukan adalah segera mengisi ulang saldo token listrik kamu. Ini akan menghentikan bunyi alarm.

2. Isi Saldo Token Listrik Lebih Banyak dari Jumlah rata-Rata Pemakaian

Agar lebih aman dari bunyi alarm yang mengganggu, kamu dapat mencoba mengisi saldo token listrik dengan jumlah yang lebih besar daripada rata-rata pemakaian kamu. Ini akan memberikan cadangan listrik yang lebih besar sebelum bunyi alarm kembali muncul.

3. Tekan Tombol 812 untuk Mematikan Bunyi Token Listrik

Beberapa jenis meteran token listrik memiliki tombol tertentu yang digunakan untuk mematikan bunyi alarm. Salah satunya yang umum digunakan adalah menekan tombol 812 lalu tekan ‘enter’.

Namun, setelah melakukan langkah tersebut, penting untuk segera melakukan pengisian token listrik agar listrik rumah tidak padam karena kehabisan daya listrik.

4. Gunakan Kode 456 pada Meteran Token Listrik

Token listrik yang berbunyi merupakan alarm atau pemberitahuan bahwa token sudah mau habis. Namun pada beberapa tipe meteran token listrik, kamu dapat mencoba menggunakan kode khusus seperti 456 untuk mematikan bunyi alarm. Cara ini tidak mematikan token secara langsung namun akan mengatur kapan token akan berbunyi.

Tekan tombol secara acak, kemudian tekan angka 456 dan nomor batas minimal daya yang kamu inginkan. Contohnya 45605 kemudian enter, artinya ketika daya listrik tersisa 5 kWH maka token akan berbunyi.

Demikian cara mematikan alarm token listrik yang berisik. Namun, langkah-langkah tersebut hanya bersifat sementara. Jika kamu baru saja mengisi pulsa token atau merasa bahwa saldo masih tersisa, tetapi alarm token listrik berbunyi, sebaiknya segera laporkan masalah ini ke kantor PLN terdekat.

Buat detikers yang punya permasalahan seputar rumah, tanah atau properti lain. Baik itu berkaitan dengan hukum, konstruksi, pembiayaan dan lainnya, tim detikProperti bisa bantu cari solusinya. Kirim pertanyaan kamu via email ke [email protected] dengan subject ‘Tanya detikProperti’, nanti pertanyaan akan dijawab oleh pakar.

(abr/abr)



Sumber : www.detik.com

Tips Properti

Bayar PBB Bisa Online Lho, Begini Caranya


Jakarta –

Saat memiliki aset properti, misalnya seperti bangunan maupun tanah, tentu harus membayar pajak bumi bangunan (PBB). Untuk membayar PBB saat ini sudah semakin mudah karena bisa dilakukan secara online.

Jangan sampai telat atau bahkan menunggak bayar PBB ya detikers karena bisa dikenakan denda. Hal itu disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam aturan itu disebutkan bawah Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB jika ada PBB tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.


“STP PBB memuat PBB yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayar,” bunyi ayat 1 pasal 3 dari peraturan tersebut.

Adapun, denda administrasi yang dimaksud dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Sementara itu, pada pasal 7 disebutkan bahwa jumlah PBB yang tertuang dalam STP PBB harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB oleh wajib pajak. Pada pasal 8 disebutkan, apabila jumlah pajak tertuang berdasarkan STP PBB tidak dibayar pada waktunya, maka dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Nah, gimana sih cara bayar PBB secara online? Berikut ini informasinya dilansir dari catatan detikcom.

Situs Resmi Otoritas Pajak Daerah

Situs resmi otoritas pajak milik daerah bisa berbeda-beda tergantung wilayah. Meski demikian, tata cara pembayarannya pun bisa dibilang mirip yaitu sebagai berikut.

  • Kunjungi situs resmi otoritas pajak yang ada di wilayah setempat
  • Buka halaman e-SPPT PBB dan lakukan pendaftaran
  • Isi data diri, meliputi: Nama, NIK, NPWP, nomor ponsel, dan alamat email
  • Masukkan data verifikasi, seperti: Nomor Objek Pajak (NOP) serta nama wajib pajak pada SPPT
  • Sistem akan melakukan pengecekan data verifikasi
  • Jika proses verifikasi berhasil, link pengunduhan e-SPPT akan dikirim melalui email
  • Tagihan PBB yang harus dibayarkan akan tertera di SPPT
  • Lakukan pembayaran dengan QRIS atau metode lain

M-banking

Beberapa bank sudah menyediakan fitur pembayaran PBB. Berikut ini cara bayar PBB lewat m-banking dari berbagai bank.

1. BRImo

  • Login BRImo dengan menggunakan username dan password atau sidik jari
  • Pada halaman utama, pilih menu Tagihan.
  • Pilih Bayar PBB
  • Pilih Pembayaran Baru jika belum pernah melakukan pembayaran PBB melalui BRImo
  • Masukkan daerah, tahun bayar pajak, dan NOP
  • Cek detail tagihan, lalu pilih sumber dana
  • Lanjutkan pembayaran dan konfirmasi transaksi dengan memasukkan 6 digit PIN BRImo
  • Struk transaksi akan muncul jika pembayaran berhasil

2. BCA Mobile

  • Login ke BCA mobile
  • Pilih menu ‘m-Payment’
  • Pilih ‘Pajak’
  • Pilih ‘Input No. Objek Pajak’ lalu masukan NOP
  • Pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak
  • Cek detail tagihan yang muncul, klik OK
  • Masukkan 6 digit PIN transaksi
  • Setelah itu akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil

3. Livin’ by Mandiri

  • Buka aplikasi Livin’ by Mandiri
  • Masukkan user ID dan password
  • Pilih menu Bayar/VA, lalu klik ‘Pajak’
  • Pilih wilayah pembayaran PBB
  • Masukkan NOP dan tahun bayar pajak, lalu klik ‘Lanjutkan’
  • Akan muncul informasi tagihan pajak yang harus dibayar
  • Lakukan pembayaran dengan memasukkan pin Livin’ by Mandiri
  • Setelah itu, struk akan muncul dan pembayaran PBB dinyatakan berhasil

4. Wondr by BNI

  • Login aplikasi Wondr BNI
  • Pilih menu “Bayar” & Beli pada tampilan utama aplikasi
  • Klik “Lihat “Semua Kategori, lalu pilih opsi “PBB”
  • Pilih daerah penyedia layanan
  • Masukkan Nomor Objek Pajak dan Tahun Pajak SPPT
  • Klik “Lanjut”
  • Sistem akan menampilkan informasi tagihan pajak yang harus dibayar
  • Lanjutkan pembayaran dengan memasukkan password Wondr BNI untuk konfirmasi
  • Bukti pembayaran akan langsung ditampilkan sebagai tanda pembayaran telah selesai

Marketplace

Pembayaran PBB semakin mudah karena bisa melalui marketplace di Indonesia. Sebelum bayar, pastikan sudah download aplikasinya dan login di smartphone. Berikut ini langkah-langkah membayar PBB melalui berbagai marketplace.

1. Tokopedia

  • Buka aplikasi Tokopedia
  • Pada layanan kategori ‘Pajak & Pendidikan’ pilih ‘Pajak PBB’
  • Pilih provinsi, kota/kabupaten, dan tahun bayar PBB
  • Masukkan NOP pada kolom yang tersedia
  • Rincian pembayaran akan muncul secara otomatis, harap periksa data dan jumlah tagihan
  • Klik ‘Bayar’ dan pilih metode pembayaran yang diinginkan
  • Klik ‘Bayar Sekarang’
  • Pembayaran PBB diproses dan notifikasi akan muncul jika pembayaran berhasil

2. Blibli

  • Buka aplikasi Blibli
  • Di halaman utama, pilih menu ‘Tagihan & Isi Ulang’ dan pilih kolom ‘PBB’
  • Lalu pilih tahun pajak/SPPT dan kota/kabupaten, kemudian masukkan NOP
  • Ketuk ‘Lihat tagihan’ untuk memastikan sudah benar
  • Cek kembali tagihan PBB, kemudian klik ‘Lanjut bayar’
  • Selesaikan pembayaran dengan metode yang kamu pilih
  • Jika sudah dibayar, muncul notifikasi pembayaran PBB berhasil

3. Shopee

  • Buka aplikasi Shopee
  • Pilih layanan ‘Pulsa, Tagihan, dan Tiket’
  • Klik ‘Lihat ‘Semua’ lalu pilih layanan PBB dengan ikon rumah
  • Pilih wilayah, tahun, dan masukkan NOP.
  • Klik ‘Lihat Tagihan’
  • Rincian biaya PBB yang harus dibayar akan muncul
  • Pilih metode pembayaran untuk lanjut membayar PBB
  • Jika sudah dibayar, muncul notifikasi pembayaran PBB berhasil

Itulah beberapa cara membayar PBB secara online.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com