Tag Archives: pemerintahan

Fintech

Perusahaan Kripto ‘Bagi-bagi’ Duit Rp 1,85 T di Pemilu AS 2024


Jakarta –

Lembaga advokasi dan pengawasan publik, Public Citizen, menyebut hampir setengah dana sumbangan kampanye yang digunakan dalam Pemilu di Amerika Serikat (AS) 2024 berasal dari sejumlah perusahaan Kripto. Tidak tanggung-tanggung, total nilai yang digelontorkan perusahaan-perusahaan ini mencapai triliunan rupiah.

Laporan penyaluran dana kampanye Public Citizen ini didasarkan pada data yang disediakan oleh lembaga transparansi pemerintahan OpenSecrets. Sehingga data yang didapat dan digunakan sudah memiliki kredibilitasnya sendiri.

Melansir dari coindesk, Jumat (23/8/2024), Public Citizen melaporkan total dana sumbangan dari sejumlah perusahaan kripto itu mencapai US$ 119 juta atau setara dengan Rp 1,85 triliun (kurs Rp 15.577/dolar AS). Jumlah ini merupakan 48% dari total dana sumbangan kampanye yang berasal dari perusahaan yang berjumlah US$ 248 juta atau Rp 3,86 triliun.


Perlu diketahui dalam sistem pemilu AS, para calon yang terlibat diperbolehkan menerima sejumlah dana sumbangan kampanye dari berbagai pihak, baik itu perorangan hingga perusahaan. Namun dana ini harus dikirimkan melalui lembaga khusus yang mengurus pendanaan kampanye, yakni Political Action Committee (PAC).

Dalam hal ini sejumlah perusahaan kripto tersebut mengirimkan uangnya untuk keperluan kampanye para calon yang terlibat melalui lembaga PAC non-partisan (tidak memihak kubu Republik ataupun Demokrat) namun pro terhadap kebijakan-kebijakan kripto.

Disebutkan US$ 107,9 juta (Rp 1,68 triliun) dari dana US$ 119 juta tadi disalurkan melalui lembaga PAC Fairshake, dan US$ 12 juta sisanya disalurkan melalui lembaga PAC lain. Dana ini kemudian akan disalurkan kepada semua kandidat atau calon pro-kripto yang terlibat dalam pemilu AS 2024 tanpa memandang asal partai mereka.

Di luar itu, dalam laporan Public Citizen juga disebutkan lembaga PAC Fairshake menampung US$ 95,1 juta atau Rp 1,48 triliun lainnya dari dana pribadi bos kripto besar seperti investor kembar Winklevoss dan CEO Coinbase Brian Armstrong untuk disalurkan ke calon pro-kripto tadi.

Dengan begitu Fairshake sudah menampung dana sumbangan kampanye untuk para calon pro-kripto hingga US$ 203 juta atau setara dengan Rp 3,16 triliun. Ini merupakan pengeluaran politik dari industri kripto terbesar sepanjang masa.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pengeluaran langsung perusahaan kripto (untuk keperluan politik) dalam tiga siklus pemilihan terakhir (2020, 2016, 2012) berjumlah total US$ 129 juta atau 15% dari semua sumbangan perusahaan yang tercatat sejak 2010,” direktur penelitian Public Citizen, Rick Claypool.

(fdl/fdl)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Trump Beri Perintah Rombak Kebijakan Demi Industri Kripto


Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pembentukan kelompok kerja mata uang kripto tak lama setelah dirinya dilantik. Kelompok itu bertugas mengusulkan peraturan aset digital baru serta menjajaki pembuatan stok kripto nasional.

Hal tersebut sesuai dengan janji kampanyenya terkait perombakan kebijakan kripto di AS. Dalam perintahnya, Trump melarang pembuatan mata uang digital bank sentral di AS yang dapat menyaingi mata uang kripto yang ada.

Perintah Trump juga meminta layanan perbankan agar perusahaan kripto dilindungi. Hal itu mengacu pada klaim industri kripto yang menuding regulator AS mempersulit industri mereka mendapatkan pendanaan dari perbankan.


Dikutip dari Reuters, Jumat (24/1/2025), semasa kampanye Trump berjanji menjadi ‘presiden kripto’ dan mempromosikan aset digital itu. Langkah Trump kontras dengan regulasi di masa pemerintahan Presiden Joe Biden yang cenderung mengawasi ketat industri tersebut.

Hal itu dilakukan Biden dalam upayanya melindungi masyarakat dari ancaman penipuan hingga potensi pencucian uang. Sejumlah perusahaan kripto seperti Coinbase, Binance, dan lusinan platform lainnya diseret ke ranah hukum karena dituding melanggar undang-undang AS.

Adapun keputusan Trump disambut baik oleh industri kripto. Perintah Trump terbaru dinilai bakal mendorong perubahan besar dalam kebijakan aset digital AS.

“Perintah eksekutif kripto hari ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital AS,” kata Nathan McCauley, CEO dan salah satu pendiri perusahaan kripto Anchorage Digital.

Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru US$ 109,071 pada hari Senin di tengah kegembiraan investor atas pemerintahan baru yang ramah kripto. Meskipun nilainya sempat turun menjadi sekitar US$ 103,000 pada Kamis sore.

“Hanya beberapa hari dalam masa pemerintahannya, Presiden Trump memenuhi janjinya untuk menjaga Amerika Serikat menjadi pemimpin dalam inovasi aset digital,” ujar Senator Tim Scott, ketua Komite Perbankan Senat dari Partai Republik

(acd/acd)



Sumber : finance.detik.com

Khazanah

Saudi, Qatar dan Mesir Serukan agar Hamas Melucuti Senjata untuk Akhiri Perang Gaza



Jakarta –

Negara-negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi dan Mesir meminta Hamas untuk menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza, Palestina. Seruan ini dilakukan untuk mengakhiri perang dengan cara menghidupkan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

Melansir dari Arab News pada Rabu (30/7/2025), 17 negara ditambah Uni Eropa dan Liga Arab menyepakati deklarasi yang menjadi bagian dari dokumen tujuh halaman dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Deklarasi berfokus pada penghidupan kembali solusi dua negara.


“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi pernyataan dalam deklarasi tersebut.

Deklarasi ini menyusul seruan delegasi Palestina di PBB agar Israel dan Hamas meninggalkan Gaza yang memungkinkan otoritas Palestina mengelola wilayah pesisir tersebut. Negara Prancis yang menjadi tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi itu menyebut deklarasi tersebut bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengecam Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, menolak keikutsertaannya dalam pemerintahan Palestina, serta menyatakan niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

Deklarasi diteken bersama oleh Prancis, Inggris, dan Kanada di antara negara-negara Barat lainnya. Mereka juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya peperangan. Meski demikian, Israel dan sekutunya Amerika Serikat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com