Artikel Pilihan

Tag: pengecualian

  • Ingat! Barang Ini Sebaiknya Tak Ada di Kamar, Bisa Ganggu Ketenangan


    Jakarta –

    Kamar tidur adalah ruangan yang cukup private. Ruangan ini didesain sesuai kebutuhan dan keinginan penghuninya. Meskipun tidak ada aturan mengenai apa yang harus ada di kamar, tetapi ada beberapa barang yang sebaiknya tidak berada di dalam kamar.

    Dilansir The Spruce, beberapa barang dinilai tidak cocok berada di kamar karena dapat mempengaruhi suasana di dalamnya. Menurut Laura W Jenkins, sebaiknya menyimpan benda-benda yang bisa membuatmu rileks di kamar tidur, seperti buku dan foto keluarga.

    Lantas, barang apa saja yang sebaiknya dijauhkan dari kamar? Berikut daftarnya.


    1. Barang Elektronik

    Menurut desainer interior Laura W Jenkins di kamar tidur seharusnya tidak ada barang elektronik yang dapat mendistraksi seperti hal-hal yang berbau hiburan. Sebab, menurutnya kamar tidur adalah ruangan untuk penghuninya istirahat.

    Barang elektronik seperti kipas angin, AC, atau alat kebersihan adalah pengecualian karena barang-barang tersebut dapat membuat penghuninya lebih nyaman ketika tidur.

    Selain barang elektronik seperti TV, laptop, konsol game, atau speaker dikeluarkan, ia juga menyarankan untuk menggunakan warna cat yang menenangkan seperti warna bumi atau earth tone.

    2. Baju Tak Terpakai dan Peralatan Gym

    Mengurangi barang-barang tak terpakai adalah keharusan yang perlu diterapkan pada semua ruangan. Desainer Jean Parker mengatakan apabila di kamar banyak baju tidak terpakai atau sudah tidak muat, sebaiknya segera dikeluarkan untuk didaur ulang, dijual, atau diberikan kepada orang lain.

    Ruang yang sedikit barang tidak akan mengganggu pergerakan dan pandangan. Dengan begitu penghuninya bisa mendapatkan ruang lebih untuk mengisi kembali energi yang habis setelah seharian di luar rumah.

    Lalu, ia menyarankan agar di dalam kamar tidak ada barang besar dan berbahaya di dalam kamar, seperti peralatan gym. Sebab, peralatan tersebut berbahaya, ketika tersandung atau terjadi gempa bumi.

    “Kamar tidurmu bukanlah tempat gym, jadi saya akan menahan diri untuk menempatkan alat-alat olahraga di sana,” ujarnya dikutip dari The Spruce.

    3. Peralatan Kantor

    Setelah pandemi, banyak orang yang menggunakan kamar tidurnya sebagai ruang kerja. Alhasil kamu bisa seharian berada di ruangan tersebut. Apabila kamu tidak memiliki ruang lain untuk dijadikan ruang kantor, Desainer Amity Worrel meminta agar menggunakan meja yang kecil dan santai sebagai meja kerjamu di rumah. Dengan begitu itu tidak akan mengingatkanmu akan pekerjaan.

    “Saat membuat tempat yang seharusnya membuat rileks dan menjadi pelarian dari pekerjaan, sangat penting untuk mempertimbangkan apa yang harus ada di kamar atau tidak,” paparnya.

    4. Jangan Terlalu Banyak Rak Terbuka

    Memiliki banyak ruang penyimpanan sebenarnya memudahkan penghuni untuk menyimpan barang dan ruangan pun terlihat lebih rapi. Namun, sebenarnya yang lebih baik lagi adalah mengurangi barang di kamar sehingga rak juga bisa berkurang.

    Selain itu, jangan terlalu banyak memakai rak terbuka karena bisa menjadi tempat untuk menumpuk barang dan sarang debu. Menurut desainer Abbie Naber, apabila terdapat rak terbuka di dalam kamar sebaiknya diisi dengan benda-benda yang bisa membuat penghuninya tersenyum dan diisi seminimal mungkin.

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (aqi/aqi)



    Sumber : www.detik.com

  • Hukum Shalatnya Makmum yang Mendahului Imam


    Jakarta –

    Shalat berjamaah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surah Ash-Shaff ayat 4,

    اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

    Arab latin: Innallāha yuḥibbul-lażīna yuqātilūna fī sabīlihī ṣaffan ka’annahum bun-yānum marṣūṣ(un).


    Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.

    Menurut penjelasan dalam Tafsir Tahlili, ayat ini tidak hanya berkaitan dengan jihad, tetapi juga menjadi landasan pentingnya keteraturan dalam shalat berjamaah. Barisan shalat harus rapat, tanpa celah, karena celah akan diisi oleh setan.

    Salah satu wujud keteraturan itu adalah mengikuti imam dengan tertib. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi makmum mendahului imam, baik dalam gerakan maupun bacaan. Lalu, bagaimana hukum shalat makmum yang mendahului imam? Apakah sah atau justru batal?

    Apa Hukum Makmum yang Mendahului Imam?

    Dalam syariat Islam, imam ditetapkan sebagai pemimpin shalat berjamaah yang harus diikuti oleh makmum. Segala bentuk gerakan shalat seperti rukuk, sujud, dan salam, seharusnya dilakukan makmum setelah imam melakukannya. Jika makmum mendahului imam, maka ada ketentuan hukum yang perlu diperhatikan.

    Dalam kitab Syarhul Muqaddimah Al-Hadramiyyah, Syekh Sa’id bin Muhammad menyatakan bahwa jika seorang makmum yakin telah mendahului imam dalam posisi shalat, maka shalatnya tidak sah. Namun, beliau memberikan pengecualian apabila terjadi kondisi darurat, seperti perasaan takut atau ancaman yang membahayakan. Dalam situasi seperti ini, mendahului imam dibolehkan karena adanya udzur syar’i.

    Pernyataan ini memperjelas bahwa mendahului imam bukanlah hal sepele. Bahkan, jika dilakukan tanpa alasan yang sah, bisa berakibat fatal bagi keabsahan shalat berjamaah seseorang.

    Penjelasan Buya Yahya tentang Makmum Mendahului Imam

    Penjelasan lebih rinci disampaikan oleh Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Cirebon. Dalam salah satu kajian yang disiarkan melalui kanal Youtube Al-Bahjah TV, beliau menjelaskan,

    “Imam belum salam, Anda salam duluan, batal ya. Jelas ini orang buru-buru,” ujar Buya Yahya. detikHikmah telah mendapatkan izin dari Tim Al Bahjah TV untuk mengutip ceramah Buya Yahya.

    Namun, beliau memberikan pengecualian jika makmum memiliki kebutuhan mendesak yang membuatnya harus menyelesaikan shalat lebih cepat dan berniat mufaraqah (memisahkan diri dari jamaah). Buya Yahya memberi contoh kondisi seperti sakit perut yang bisa menyebabkan gangguan saat menunggu imam menyelesaikan shalat. Dalam kondisi seperti itu, makmum diperbolehkan mempercepat shalatnya dan mendahului imam, asalkan diniatkan mufaraqah.

    “Kalau Anda mempercepat, memutus, niat memisahkan diri dari imam karena ada hajat mendesak pada diri Anda… tidak ada masalah,” lanjut Buya Yahya.

    Buya Yahya juga menekankan bahwa rukun fi’li seperti rukuk, i’tidal, dan sujud tidak boleh dilakukan lebih dulu dari imam, dan ada ukuran dalam hal ini. Jika makmum mendahului dua rukun fi’li secara sempurna tanpa niat mufaraqah, maka shalatnya menjadi tidak sah. Tapi bila yang didahului hanya satu rukun, meskipun hukumnya haram, shalatnya tetap sah selama tidak berlebihan.

    (inf/dvs)



    Sumber : www.detik.com

  • BPKH Konsisten Raih Opini WTP dari BPK 6 Tahun Berturut-turut



    Jakarta –

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023. Ini merupakan kali keenam BPKH mendapat penghargaan tersebut secara berturut-turut.

    Hal ini disampaikan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat menggelar konferensi pers di Hotel The Hermitage, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Pihaknya bangga atas laporan keuangan BPKH yang mendapat opini WTP dari BPK RI.

    “Alhamdulillah laporan keuangan konsolidasi BPKH di tahun 2023 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Opini WTP ini merupakan opini WTP yang keenam secara berturut-turut sejak laporan keuangan tahunan BPKH diterbitkan di tahun 2018,” kata Fadlul.


    Lebih lanjut, Fadlul menyampaikan opini WTP yang diraih BPKH merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang terlibat di BPKH. Ia mengapresiasi tim BPKH yang telah mengawal laporan keuangan sehingga dapat terus mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut.

    “Tentu saja ini merupakan kerja keras dari seluruh insan BPKH yang turut dalam mendukung tercapainya penyusunan laporan keuangan BPKH sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,” lanjut Fadlul.

    Dalam kesempatan ini, Fadlul juga turut mengatakan BPKH beruntung karena bisa selalu bekerja sama dengan BPK dalam menjaga dana haji yang merupakan dana umat Islam Indonesia.

    Meskipun telah mendapatkan opini WTP dari BPK RI, Fadlul menegaskan BPKH akan terus berusaha maksimal menjaga opini ini untuk laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya.

    “Kami terus secara konsisten melakukan perbaikan untuk menjaga kesinambungan dan keberlangsungan dan pada tahap ini ada beberapa rekomendasi yang kami rasa merupakan peningkatan yang harus dijalani karena sesuai dengan perkembangan zaman sehingga hal ini merupakan sesuatu yang sangat bagus untuk dibanggakan,” bebernya.

    Laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran.

    BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

    (dvs/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • Nilai Manfaat Juga Tumbuh Positif



    Jakarta –

    Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai Rp 171,65 triliun. Jumlah ini merupakan realisasi akhir Desember 2024 dari target Rp 169,95 triliun.

    Hal tersebut diungkapkan Anggota Dewan Pengawas BPKH Mulyadi dalam acara Kafeb Talks yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS). Mulyadi awalnya menyinggung pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Termasuk pentingnya prinsip Good Corporate Governance (GCG).

    “BPKH telah memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan keuangannya sejak berdiri, sebagai bukti komitmen kami dalam menjaga amanah umat,” ujar Mulyadi dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).


    Mulyadi juga mengatakan dana haji terus mengalami pertumbuhan positif, termasuk nilai manfaatnya. Selain menjaga nilai pokok dana, lanjutnya, BPKH juga mengoptimalkan manfaatnya untuk mendukung kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

    “Nilai manfaat juga mengalami pertumbuhan positif yang tetap terjaga, untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraannya sesuai tujuan utama dari pengelolaan keuangan haji,” tambahnya.

    Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada 6 Januari 2025 lalu, Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji menyepakati total nilai manfaat yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sebesar Rp 6.831.820.756.658,34. Dari jumlah tersebut, rata-rata biaya yang disalurkan untuk setiap jemaah reguler Rp 33.978.508,01. Angka ini mewakili 38 persen dari rata-rata BPIH 2025.

    Biaya haji 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, BPIH mencapai Rp 89,4 juta, turun sekitar Rp 4 juta dari biaya haji 2024 yang mencapai Rp 93,4. Dari angka tersebut, biaya yang ditanggung jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini sebesar Rp 55,43 juta.

    (aeb/kri)



    Sumber : www.detik.com