Tag Archives: pengembangan

Fintech

Ini Bedanya Pengawasan Kripto Usai Beralih dari Bappebti ke OJK


Jakarta –

Per 10 Januari 2025, pengawasan aset keuangan digital termasuk kripto telah resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, kini kripto menjadi instrumen dan aset keuangan, setelah sebelumnya masuk kategori aset komoditas saat di bawah Bappebti.

“Perubahan ini berdampak juga pada cara pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia, antara lain dalam pendekatan pengaturan dan pengawasan,” kata Hasan, dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).


Hasan menjelaskan, jika dulu perdagangan kripto berada di bawah Kementerian Perdagangan, maka fokus pengaturan aset kripto lebih pada aspek perdagangan dan penyelenggaraan dari pasar berjangkanya. Namun, setelah di OJK, maka sebagai lembaga pengatur di sektor jasa keuangan.

“Kami akan menerapkan pendekatan yang lebih luas yang tidak hanya mencakup pengawasan terhadap transaksi dan perdagangan, tetapi juga terhadap berbagai aspek lainnya termasuk aspek pengembangan produk dan layanannya aspek penawaran dan aspek lain, seperti pengawasan risiko dan dampak sistemik, aspek tata kelola, serta aspek integrasi dengan sektor keuangan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, perbedaan signifikan yang juga didorong OJK ialah penekanan dari aspek perlindungan kepada konsumen. Hasan mengatakan, OJK memiliki mandat dalam melindungi konsumen di sektor keuangan, termasuk aset kripto.

Kemudian dengan beralihnya pengawasan ke OJK, maka regulasi aset kripto diharapkan dapat lebih terintegrasi dengan sistem pengawasan dan pengaturan dari berbagai sektor keuangan yang lebih luas seperti perbankan hingga pasar modal. OJK dalam hal ini juga ingin memberikan kepastian hukum bagi industri.

“OJK juga tentu ingin memastikan bahwa kegiatan kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang lebih aligning, lebih selaras, dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan,” kata Hasan.

Secara keseluruhan, Hasan mengatakan, peralihan pengaturan dan pengawasan ini akan dicermati. Tujuannya, untuk menciptakan ekosistem dan kegiatan aset kripto yang ke depan akan lebih aman, terintegrasi, dan tumbuh secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, OJK mencatat hingga November 2024 jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 22,11 juta. Jumlah itu naik dibandingkan Oktober 2024 yang sejumlah 21,63 juta investor. Peningkatan juga terjadi pada jumlah transaksi kripto di Indonesia yang mencapai Rp 556,53 triliun hingga akhir November 2024, melonjak lebih dari 376% secara tahunan (yoy).

(shc/ara)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

OJK Beberkan Strategi Awasi Perdagangan Kripto


Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah strategi dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan aset kripto. Hal ini menyusul alih pengawasan kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, pengawasan terhadap kripto menghadirkan sejumlah tantangan besar. Pertama, karakteristik dan sifat dari kegiatan kripto yang masih terus mengalami perkembangan dan perubahan secara dinamis dan cepat.

“Aset kripto memiliki karakteristik beragam, ada yang memang berbasis atau underlying proyek, ada yang berbasis produk, utilitas tertentu, bahkan ada yang berbasis aset lainnya. Dan juga ada yang tidak memiliki basis atau underlying-nya,” kata Hasan, dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).


Kedua, menjaga ketahanan dan keamanan siber, serta perlindungan dari ancaman kejahatan digital. Ketiga, tantangan pengembangan infrastruktur digital, hingga menjalin koordinasi dengan para pihak terkait.

Hasan menjelaskan, kripto diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital. Untuk pengawasan kripto yang memiliki basis tertentu, misalnya berbasis proyek, dapat mengacu pada pasal 8 ayat 1 POJK 27/2024 di mana aset yang diperdagangkan wajib memiliki kriteria seperti menggunakan teknologi buku besar, terdistribusi, memiliki utilitas, ataupun didukung oleh aset tertentu.

“OJK akan memastikan setiap aset kripto yang berbasis proyek memenuhi standar tersebut dan melakukan evaluasi dari latar belakang penerbit dan memberikan ketersediaan informasi yang transparan,” ujarnya.

Sedangkan untuk kripto yang tidak memiliki basis atau underlying tertentu, OJK akan melakukan pengawasan ketat terhadap potensi tindakan manipulasi pasar dalam perdagangannya. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 2 POJK 27/2024 yang menekankan prinsip tata kelola baik, manajemen risiko, mengedepankan integritas pasar, dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sudah mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan pelindungan konsumen.

“Dari sisi pengawasan market conduct, kami juga akan meningkatkan pelindungan konsumen terkait dengan aset kripto ini melalui langkah-langkah. Pertama, kita melakukan klasifikasi jenis kripto, karena setiap aset kripto, tadi juga sudah dijelaskan, memiliki kegunaan, tujuan, dan risiko masing-masing yang berbeda-beda. Profilnya juga berbeda-beda,” ujar Kiki.

Kemudian, penguatan ketentuan dan pemahaman metodologi pengawasan kripto market melalui kerja sama dengan regulator lain, serta pengayaan use case kasus kripto maupun mitigasinya, apalagi mengingat aset bersifat cross-border (lintas negara). Lalu, dilakukan pengawasan yang melekat pada penyelenggara market untuk dipastikan penerapan ketentuan yang berlaku.

Berikutnya, Kiki mengatakan, akan didorong pelaksanaan pertukaran informasi transaksi yang mencurigakan secara real time kepada pengawas market conduct. Tak ketinggalan, juga akan diterapkan inovasi teknologi dalam mendukung pengawasan.

“Ini PR seluruh regulator untuk bagaimana kita mengawasi aset kripto. Tentu saja kami selaku pengawas market conduct juga akan terus bekerja sama dengan otoritas negara lain, yang juga memiliki arus transaksi kripto besar, untuk mendapatkan dukungan saat melakukan tracking maupun penindakan,” katanya.

(shc/ara)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Catat! Ini Syarat Ketat Pakai Paylater


Jakarta –

Penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater akan diberikan syarat ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memberlakukan batasan usia dan gaji bagi pengguna Paylater.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ahmad Nasrullah, mengatakan rencananya kebijakan itu akan berlaku dua atau tiga tahun lagi. Pada surat edaran OJK kebijakan itu rencananya akan diberlakukan pada 2027.

Surat yang dimaksud adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.


“Kita akan diberlakukan ini nanti di dua atau tiga tahun mendatang. Nah kalau ternyata nanti mereka sudah siap katakanlah tahun ini sudah siap ya bisa saja nanti kita terapkan aturan ini,” kata dalam media briefing secara virtual, Selasa (21/1/2025).

Untuk itu, OJK meminta industri mempersiapkan diri untuk berlakunya aturan tersebut. Dalam waktu bersamaan jika diberlakukan, OJK dan industri juga akan secara berkala melalukan evaluasi.

“Kalau memang dianggap industri cukup ya atau mungkin nanti kalau ternyata justru ini dinilai membahayakan bagi industri akan kita evaluasi lagi. Jadi yang ada di benak kita sekarang adalah ini sinyal kepada industri, kita akan terapkan ketentuan ini dan kita minta mereka supaya siap-siap untuk mengantisipasi implementasi dari ketentuan ini,” terangnya.

Adapun skema BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan (PP BNPL) mencakup, antara lain pembiayaan PP BNPL hanya diberikan kepada nasabah/debitur dengan usia minimal 18 tahun atau telah menikah dan memiliki pendapatan minimal sebesar Rp 3.000.000 per bulan.

Ahmad menerangkan batasan usia itu juga diperlukan untuk meminimalisir kredit macet atau anak mudah terjerat utang.

“Ini kita juga nggak mau nanti generasi-generasi muda itu terjerat di utang, sementara dia nggak ada kemampuan untuk membayar sebenarnya. Itulah filosofinya kenapa kita membatasi 18 tahun, itulah ukuran orang dewasa lah kira-kira seperti itu,” terangnya.

Sementara terkait syarat penghasilan atau gaji sebesar Rp 3 juta/bulan, Ahmad mengatakan ketentuan itu didasarkan dengan perhitungan rata-rata upah minimum provinsi (UMP).

“Kita ambil dari rata-rata UMP aja lah kira-kira seperti itu angkanya. Tetap ini akan kita evaluasi, cuma yang sampai saat ini kami anggap cukup pas kalau lihat rata-rata UMP di Indonesia itu kira-kira Rp 3 juta. Ini juga untuk memastikan kemampuan bayar dari si peminjam ya terutama yang BNPL, kita anggap 3 juta ini rasanya minimal perlu kita wajibkan bagi si pengguna BNPL ini,” pungkasnya.

Tonton juga Video: Industri Paylater Dinilai Tak Akan Ganggu Perkembangan Sektor Kredit Perbankan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Blockchain dan Kripto Terus Berkembang, Begini Cara Menghadapinya


Jakarta –

Blockchain, Web3, Artificial Intelligence (AI) dan kripto terus berkembang pesat, dengan valuasi global perusahaan di sektor ini mencapai triliunan dolar AS.

Di Indonesia, data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan jumlah investor kripto mencapai 20,4 juta orang, dengan nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Teknologi ini menawarkan solusi transparan, inklusif, dan esien, menjadikannya inovasi utama dalam sektor nasional.

Ketua Umum Indonesia Real World Asset Tokenization Association (Irwata) Muhammad Sabdo mengungkapkan perkembangan pesat ini juga menghadirkan tantangan, seperti kegagalan proyek blockchain, lemahnya regulasi, serta kerugian yang dialami masyarakat dan investor.


“Oleh karena itu, model bisnis baru yang mengintegrasikan real-world assets (RWA) dengan teknologi blockchain mulai berkembang. Model ini tidak hanya mendukung bisnis dunia nyata tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

IRWATA Summit 2025 dirancang sebagai ajang global yang akan menghadirkan lebih dari 50 founder dan co-founder proyek blockchain internasional, seperti XRP, Polygon, Peaq Network, Chainlink, dan lainnya.

Acara ini bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai pusat inovasi digital dan tokenisasi RWA, sekaligus menjadi model bagi negara lain. Bagi Indonesia, IRWATA Summit adalah momentum strategis untuk menarik investasi di sektor pertanian, karbon kredit, dan pembiayaan inklusif. Acara ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi unggulan dalam ekonomi digital. Summit ini akan mengusung tiga tema besar yaitu pertanian, pelestarian alam dan ekonomi inklusif.

Real World Assets ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Meliputi uji coba penerapan digital ID untuk ketahanan data, tokenisasi lahan pertanian, tokenisasi karbon dan pengembangan program penghapusan pinjaman online ilegal alias pinjol. Acara ini akan digelar pada Rabu 26 Februari 2025 dengan mengusung Tema Indonesia Real World Asset Tokenization Association: Blockchain’s Impact on Global Business.

Simak juga Video: Nasihat Pakar Seusai Bitcoin Gagal Tembus Puncak USD 100 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Transaksi Kripto RI Tembus Rp 650 T, CEO Indodax Beri Catatan Ini


Jakarta –

Industri aset kripto Indonesia mencatatkan pertumbuhan luar biasa sepanjang 2024 dengan total transaksi mencapai Rp 650,61 triliun. Angka ini meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 149,25 triliun.

CEO Indodax, Oscar Darmawan menilai pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aset kripto telah berkembang menjadi pilihan investasi yang semakin dipercaya oleh para investor, baik individu maupun institusi. Indodax mencatatkan volume transaksi tertinggi, dengan total mencapai sekitar Rp 133 triliun selama 2024, yang menyumbang sekitar 20,5% dari total transaksi nasional.

“Kami melihat pertumbuhan ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat semakin memahami potensi aset kripto sebagai alternatif investasi yang menarik,” kata Oscar, dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).


Oscar juga menekankan pentingnya kebijakan yang lebih mendukung industri kripto, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong volume transaksi yang lebih besar dan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara dua hingga tiga kali lipat dari angka saat ini.

“Dengan menghapus PPN pada kripto, transaksi di Indonesia akan berkembang pesat, memungkinkan masyarakat berinvestasi dan bertransaksi dengan lebih leluasa, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital berbasis aset kripto,” ujarnya.

Ia membandingkan aset kripto dengan instrumen keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan umumnya tidak dikenakan PPN. Pihaknya berharap, kripto mendapatkan perlakuan serupa agar industri ini bisa berkembang lebih pesat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.

Di sisi lain, faktor-faktor eksternal seperti lonjakan harga Bitcoin dan aset digital lainnya, turut memperkuat daya tarik sektor kripto. Fluktuasi harga yang dinamis selama tahun 2024 menarik lebih banyak investor yang ingin memanfaatkan volatilitas pasar untuk mendapatkan keuntungan.

Adopsi aset digital oleh perusahaan besar dan institusi keuangan global juga memainkan peran penting dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kripto sebagai aset yang sah dan menguntungkan. Oscar menilai, penguatan regulasi menjadi elemen kunci dalam mempercepat perkembangan kripto di Indonesia.

“Regulasi yang jelas dan terstruktur memberikan rasa aman bagi para investor dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan industri ini. Kami selalu berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang ada dan terus mendukung pengembangan regulasi yang mendukung ekosistem kripto,” kata dia.

Selain pertumbuhan signifikan dalam volume transaksi, semakin banyaknya perusahaan dan institusi yang bergabung dalam pasar kripto turut mendorong peningkatan adopsi. Ini menunjukkan bahwa sektor ini semakin diterima sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang lebih luas.

Pemerintah Indonesia juga terus berupaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pasar. Dengan tren pertumbuhan yang berkelanjutan, Oscar optimistis bahwa kripto akan terus berkembang di Indonesia.

“Kami percaya bahwa kripto tidak hanya sebagai instrumen investasi jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari masa depan aset digital Indonesia. Dengan meningkatnya adopsi dan pemahaman masyarakat, industri ini akan terus berkontribusi pada transformasi digital yang lebih besar,” ujar Oscar.

(shc/ara)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Perusahaan Rintisan Wajib Kembangkan Bisnis Terintergrasi dan Berkelanjutan


Jakarta –

Startup atau perusahaan rintisan harus memiliki strategi untuk pengembangan bisnis yang terintegrasi dan berkelanjutan.

VP of Strategy & Sustainability MDI Ventures Alvin Evander mengungkapkan startup juga harus memiliki visi kuat untuk menciptakan dampak nyata dan memberi solusi terhadap aspek sosial maupun lingkungan.

Dia menyebutkan dengan kolaborasi lintas sektor, startup juga diharapkan bisa terus berkontribusi yang relevan. “Bisa menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, pemangku kepentingan dan pihak terkait,” ujar dia dalam siaran pers, ditulis Minggu (9/2/2025).


MDI Ventures baru-baru ini mengumumkan peluncuran delapan impact report yang menyoroti kontribusi startup portfolionya terhadap sektor-sektor esensial, seperti pendidikan, kesehatan, aquaculture, dan fintech. Laporan ini memaparkan bagaimana para startup tersebut menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Startup portofolio yang terlibat dalam laporan ini meliputi Aruna, Paxel, Julo, SwipeRX, Qoala, Delos, Cermati, dan Amartha. Salah satu aspek yang disorot dalam laporan ini adalah komitmen perusahaan portfolio MDI Ventures terhadap inklusi gender dan pemberdayaan perempuan, seperti di Qoala dan Amartha.

Hingga tahun 2023, 42% dari total agen Qoala adalah perempuan, meningkat dari 38% pada tahun sebelumnya. Melalui kebijakan kerja yang inklusif dan program pelatihan, Qoala membuka peluang kerja bagi perempuan, termasuk mereka yang tidak memiliki gelar formal. Inisiatif ini berperan dalam mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.

Demikian juga dengan Amartha, yang terkenal sebagai perusahaan pionir fintech yang berfokus pada pembiayaan perempuan di perdesaan. Hingga saat ini, Amartha sudah berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 2,6 juta nasabah perempuan di Indonesia.

Co-Founder dan Chief Sustainability Officer Aruna Utari Octavianty menjelaskan, peluncuran impact report ini mencerminkan komitmen kami dalam memberdayakan komunitas pesisir melalui inovasi dan teknologi. Pada tahun 2023, kami terhubung dengan lebih dari 55.000 nelayan di 150 lokasi, meningkatkan produksi, ekspor, dan pendapatan mereka hingga tiga kali lipat.

“Laporan ini adalah bukti nyata kontribusi kami dalam menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar dia.

VP of Strategy & Sustainability MDI Ventures, Alvin Evander mengatakan, “Peluncuran delapan impact report ini menegaskan komitmen kami untuk berinvestasi di startup yang tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi, tetapi juga yang memiliki visi kuat untuk menciptakan dampak nyata dan memberikan solusi terhadap aspek sosial maupun lingkungan,” ungkapnya.

Laporan ini juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi para startup. Melalui kolaborasi lintas sektor, para startup diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang relevan dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait.

Peluncuran laporan ini juga sejalan dengan komitmen GoZero%, sebuah inisiatif baru yang hadir sebagai pembaharuan dari program ESG Telkom Indonesia sebelumnya. Melalui GoZero%, Telkom optimis dapat mendorong semangat baru untuk mewujudkan masa depan berbasis ESG dan bisnis berkelanjutan.

“Kami berharap seluruh impact report ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap peran strategis startup dalam mendorong perubahan sosial, pemberdayaan komunitas, inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Komitmen kami terhadap transparansi dan dampak nyata dari investasi akan terus menjadi prioritas kedepannya,” ujar Alvin.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakan pengalaman lebih dari 15 tahun, Amartha terus berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat akar rumput melalui akses pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis AI yang juga disertai pendampingan oleh SDM terlatih.

Selain itu, laporan ini juga mencatat inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari JULO, yang pada tahun 2023 mengalokasikan investasi sebesar Rp113,9 juta, meningkat 403% dibandingkan tahun sebelumnya. Program CSR JULO berfokus pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan komunitas, memperkuat hubungan, dan menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Kripto Kian Diminati, OJK Perketat Regulasi


Jakarta –

Menurut laporan Publishers Analysis di 2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam urutan ranking Global Crypto Adoption Index. Data per Desember 2024, jumlah pengguna aset kripto yang membuka akun di seluruh platform dalam negeri sudah mencapai 22,9 juta pengguna, dengan nilai transaksi selama 2024 berada di angka Rp 650,6 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, mengatakan angka ini meningkat sebesar 335,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Hasan bilang, pertumbuhan ini mencerminkan makin luasnya pemanfaatan aset kripto oleh masyarakat dan peran strategis Indonesia dalam peta ekosistem aset keuangan digital global.

“Pada tahun 2025 ini kita juga sama-sama mencatat bagaimana tren tokenisasi diperkirakan akan terus menjadi salah satu pendorong utama investasi, di dalam industri aset digital ini. Tokenisasi mengubah paradigma ownership dan value suatu aset, dengan memungkinkan adanya fragmentasi kepemilikan. Sehingga, aset bernilai tinggi yang semula hanya dapat diakses oleh segelintir segmen investor konsumen masyarakat, diharapkan ke depan akan lebih dapat diakses dan lebih inklusif lagi oleh lebih banyak pihak termasuk investor,” beber Hasan, Selasa (11/2/2025).


Kendati demikian, OJK telah menyiapkan kerangka regulasi awal yang secara komprehensif mengatur kegiatan perdagangan aset digital termasuk kripto. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2204 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk aset kripto.

“Berlaku efektif dan mulai dilaksanakan sejak beralihnya tugas pengaturan pengawasan di tanggal 10 Januari 2025. Selain itu, OJK telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan IAKD untuk periode sampai 2028,” tambahnya.

Hasan menjelaskan, roadmap ini mencakup inisiatif utama yang mencakup penguatan infrastruktur regulasi, penguatan kolaborasi dan sinergi dengan sektor lain, serta regulator regional dan global hingga menciptakan lingkungan yang kondusif buat inovasi berbasis teknologi baru termasuk blockchain.

“Ini mencerminkan perubahan mendasar bahwa aset kripto ke depannya tidak lagi dikategorikan sebagai komoditas, melainkan telat diakui sebagai aset keuangan yang tentu memiliki keterkaitan erat dengan seluruh industri dan sektor jasa keuangan nasional,” terangnya, Selasa (11/2/2025).

Hasan bilang, kripto kini tidak sekadar untuk diperdagangkan dengan tujuan tertentu, tetapi telah berkembang menjadi instrumen keuangan. Dengan demikian, kata Hasan, aset kripto memiliki potensi memunculkan model-model bisnis baru yang melengkapi kegiatan di sektor keuangan.

(eds/eds)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Blockchain hingga Kripto Terus Berkembang di RI, Ini Tantangannya


Jakarta –

Teknologi blockchain saat ini terus berkembang. Tak cuma dari sisi bitcoin dan kripto namun ada juga Web3 yang memiliki potensi tantangan di Indonesia.

Founder BlockDevId dan CTO INDODAX William Sutanto mengatakan, pentingnya pemberdayaan developer lokal agar implementasi Web3 bisa berjalan dengan baik di Indonesia.

“Sebagai Founder BlockDevId, saya melihat Indonesia Hacker House ini sebagai wadah penting untuk mendorong adopsi dan pengembangan teknologi blockchain di Indonesia. Fokus utama kita adalah memberdayakan para developer lokal dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun solusi inovatif di atas blockchain,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (12/2/2025).


William mengatakan, orang Indonesia selama ini semakin meminati Web3. Para developer-developer lokal juga memiliki talenta-talenta yang bisa menembus level internasional.

“Minat terus tumbuh. Ada beberapa project Web3 dari Indonesia juga yang sudah berhasil memenangkan hackathon berskala global di luar negeri. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta muda yang siap untuk terjun ke dunia Web3,” jelasnya.

William mengomentari bahwa Indonesia memiliki regulasi yang terus dibuat secara positif. OJK sebagai regulator yang mengawasi industri kripto juga sudah membuka program Regulatory Sandbox dimana project-project Web3 juga bisa bisa berpartisipasi di dalamnya.

“Regulasi yang belum jelas memang dapat menjadi hambatan. Namun, saya percaya pemerintah semakin menyadari potensi besar dari industri ini. Terlihat dari keterlibatan pemerintah yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya program Regulatory Sandbox OJK untuk menaungi project web3 di Indonesia,” ujar dia.

Sementara itu Head of Ecosystem Manta Network Shubham mengatakan bahwa salah satu cara untuk menarik lebih banyak developer ke industri Web3 adalah dengan meningkatkan edukasi di tingkat universitas. Kemudian, juga menyediakan program onboarding bagi developer Web2 agar mereka bisa bertransisi ke Web3.

“Selain itu, penyelenggaraan hackathon, workshop, serta mentorship dengan pelaku industri juga dapat membantu meningkatkan minat dan pemahaman para developer terhadap teknologi blockchain. Walaupun membutuhkan waktu, dengan dedikasi dan dukungan dari berbagai pihak, adopsi Web3 di kalangan developer dapat berkembang lebih luas,” katanya.

Kepala Program Studi Informatika, Universitas Pembangunan Jaya Ida Nurhaida mengungkapkan, Indonesia Hacker House bukan hanya sekadar acara. Tetapi sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memberdayakan, menginspirasi, dan membentuk ekosistem developer Web3 yang solid di Indonesia.

“Sebagai salah satu program unggulan yang melibatkan Prodi Informatika Universitas Pembangunan Jaya, acara ini mencerminkan komitmen kami dalam memajukan pendidikan berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujar dia.

Melalui kurikulum yang inovatif dengan kompetensi AI dan Cyber Security, kolaborasi dengan institusi dalam dan luar negeri, mitra industri ternama seperti BlockDevId dan Manta Network, serta fasilitas pembelajaran berbasis praktek, Prodi Informatika UPJ terus bertransformasi menjadi pusat keunggulan dalam pendidikan teknologi di Indonesia.

“Kami percaya, teknologi blockchain dan Web3 adalah masa depan. Dengan menghadirkan Indonesia Hacker House, kami tidak hanya mendukung pengembangan talenta muda Indonesia tetapi juga memperkuat peran Prodi Informatika UPJ sebagai motor penggerak dalam menciptakan solusi digital yang berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Membahas hal ini, komunitas developer blockchain Indonesia BlockDevId bersama Manta Network dan UPJ Bintaro menyelenggarakan acara Indonesia Hacker House pada 9-18 Februari 2025.

Web3 adalah generasi ketiga dari teknologi web yang berfokus pada desentralisasi, keamanan, dan privasi pengguna. Teknologi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada pada Web 2.0, seperti kontrol sentralisasi dan kerentanan terhadap serangan siber.

(kil/kil)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Bamsoet Dukung Rencana OJK Terapkan ETF Kripto: Sejalan Tren Global


Jakarta –

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis aset kripto. Rencana ini dinilai merupakan langkah penting untuk memajukan ekosistem kripto di Indonesia.

Menurutnya, dengan regulasi yang tepat dan kerja sama yang baik antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, ETF kripto dapat menjadi instrumen investasi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak.

Diketahui, saat ini minat masyarakat terhadap investasi kripto terus meningkat. Hingga akhir 2024, tercatat jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta orang, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 650,61 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pasar aset kripto di Indonesia semakin berkembang pesat, dan tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko yang dapat muncul bagi investor pun menjadi sangat besar.


“Rencana penerapan ETF berbasis kripto oleh OJK merupakan langkah menuju masa depan investasi yang lebih aman dan terstruktur. Dengan meningkatnya jumlah investor kripto dan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis, regulasi yang jelas dan tegas akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekosistem kripto yang sehat di Indonesia. Dengan penerapan ETF berbasis kripto yang baik, Indonesia dapat menjadi salah satu negara unggulan dalam bidang investasi digital di kawasan Asia Tenggara,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (17/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan dukungan terhadap pengembangan ETF berbasis kripto karena kemampuannya dalam memberikan akses yang lebih mudah dan aman kepada investor.

Menurutnya, dengan menggunakan instrumen ETF, investor tidak perlu melakukan pembelian dan penyimpanan aset kripto secara langsung, yang sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat awam. Pasalnya, ETF menawarkan bentuk investasi yang lebih terstruktur dan dapat diperdagangkan di bursa efek, sehingga meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar.

“Penerapan ETF disertai dengan regulasi yang ketat akan meminimalisir risiko. Keputusan mengenai jenis aset kripto yang dapat digunakan sebagai underlying asset ETF akan didasarkan pada kriteria tertentu yang menjamin keberlanjutan dan keamanan pasar. Dengan langkah ini, OJK menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi volatilitas tinggi yang sering kali terjadi di pasar aset kripto,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan dukungan terhadap rencana penerapan ETF berbasis kripto juga berkaitan dengan pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi aset kripto. Dengan adanya ETF berbasis kripto, kegiatan transaksi akan lebih terpantau, sehingga dapat mencegah praktik penipuan dan manipulasi pasar. Transparansi yang diberikan melalui ETF menjadi salah satu aspek krusial yang dapat diberikan agar masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.

“Rencana penerapan ETF kripto di Indonesia juga sejalan dengan tren global di mana semakin banyak negara yang mengatur instrumen investasi ini. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jerman telah memiliki ETF kripto yang diperdagangkan di bursa efek mereka. Instrumen ini tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara. Dengan meningkatnya jumlah investor, potensi penerimaan pajak dari transaksi kripto bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang baru dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.

(akd/ega)



Sumber : finance.detik.com

Fintech

Ajaib Luncurkan QRIS Whiz, Bisa Belanja Sambil Berinvestasi Saham


Jakarta –

Ajaib mengumumkan peluncuran fitur QRIS Whiz dengan cashback saham gratis untuk setiap transaksi. Setiap transaksi QRIS yang dilakukan melalui aplikasi Ajaib akan mendapatkan stockback.

Pengguna akan menerima cashback dalam bentuk saham yang langsung masuk ke portofolio investasi mereka. Melalui fitur inovatif ini, Ajaib menjadi aplikasi pertama di Indonesia yang menawarkan pengalaman berbelanja lewat QRIS sambil berinvestasi saham.

Co-Founder dan CEO Ajaib Group Anderson Sumarli mengatakan jutaan nasabah akan lebih mudah melakukan transaksi dan berinvestasi melalui saham gratis yang diberikan setiap kali bertransaksi menggunakan QRIS.


“Dengan QRIS Whiz, jutaan nasabah Ajaib kini dapat bertransaksi dengan lebih mudah sekaligus berinvestasi. Setiap transaksi QRIS akan mendapatkan stock back, yaitu saham gratis dari Ajaib sehingga pengguna semakin terdorong untuk berinvestasi dan mewujudkan mimpi finansial mereka. Hal ini sejalan dengan misi Ajaib untuk menyediakan layanan keuangan modern bagi generasi baru di Indonesia,” ujar Anderson, dalam keterangan tertulis Jumat (21/2/2025).

Fitur QRIS Whiz merupakan kolaborasi Ajaib dengan PT Midazpay Digital Indonesia, Penyelenggara Jasa Pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia. Dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant offline yang telah menerima QRIS, cukup dengan memindai kode QR melalui aplikasi Ajaib.

Anderson juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia (BI) atas dukungan dan persetujuan terkait pengembangan produk QRIS Whiz.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan bekerja sama dengan regulator untuk menyediakan layanan keuangan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Sebagai informasi, platform investasi terbesar di Indonesia ini terus berkomitmen memperluas pilihan investasi bagi para nasabahnya. Baru-baru ini, Ajaib meluncurkan layanan trading saham Amerika Serikat, memberikan kesempatan diversifikasi portofolio yang lebih luas.

(anl/ega)



Sumber : finance.detik.com