Tag Archives: perubahan undang-undang

Fintech

Swiss Kaji Bitcoin Jadi Cadangan Devisa


Jakarta –

Kanselir federal Swiss tengah mempertimbangkan izin kepada Bank Nasional Swiss (SNB) untuk menyimpan bitcoin. Izin tersebut menyusul perubahan undang-undang yang memungkinkan SBN menyimpan cadangan devisa dalam bentuk emas dan bitcoin.

Dikutip dari laporan Reuters, usul tersebut sebelumnya diajukan oleh 10 orang yang mendorong Swiss memanfaatkan mata uang kripto. Adapun inisiatif tersebut memiliki rentang waktu 18 bulan untuk mengumpulkan 100.000 tanda tangan untuk diajukan ke referendum publik.

Meski begitu, sebelumnya SBN menyatakan sikap skeptisnya terhadap bitcoin. Ketua SBN bahkan mengaku waspada terhadap mata uang kripto lantaran asetnya yang mudah berubah.


Berdasarkan laporan Cointribune, kanselir federal Swiss resmi mendaftarkan proposal yang ditujukan untuk mengubah pasal 99 Konstitusi Federal. menurut para pendukung usul tersebut, sikap ini merupakan langkah tegas menuju kedaulatan finansial Swiss.

Salah satu inisiator sekaligus Wakil Presiden Tether, Giw Zanganeh, menyebut bahwa langkah pemanfaatan mata uang kripto merupakan cerminan dari visi Swiss, yakni berdaulat secara finansial dan bertanggung jawab.

Sementara itu, pendiri lembaga 2B4CH, Yves Bennaim menuturkan, langkah tersebut melambangkan era baru ekonomi Swiss. Ia juga menyebut bahwa langkah ini menjadi bagian dari proses demokrasi dan siap membawa gagasan tersebut ke publik Swiss.

“Kami menunggu waktu yang tepat, dan semuanya bertemu hari ini untuk mengajukan gagasan ini untuk debat publik,” ungkapnya.

(rrd/rrd)



Sumber : finance.detik.com

Haji Umroh

BPKH Temui Ketum PBNU, Minta Dukungan Revisi UU Keuangan Haji



Jakarta –

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengadakan pertemuan. Silaturahmi berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta hari ini.

“Alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan silaturahmi dengan Ketum PBNU, ada beberapa hal yang kami diskusikan,” kata Fadlul kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (19/2/2025).

Lebih lanjut ia mengungkap pertemuan itu diadakan untuk meminta dukungan tambahan terkait rencana revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji.


“Karena saat ini seperti yang telah diketahui sebelumnya, kita sudah dalam proses untuk melakukan revisi atau perubahan undang-undang 34 tahun 2014 untuk menyelaraskan dengan penyelenggaraan ibadah haji di undang-undang nomor 8 tahun 2019,” paparnya.

Ke depannya, terang Fadlul, ini menjadi satu pijakan untuk memberi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia merasa dukungan dari PBNU sangat dibutuhkan untuk memperoleh opini yang menguatkan kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Yang pasti kami butuh dukungan dan butuh beberapa support dari PBNU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia agar mendapatkan pendapat atau opini yang menguatkan kelembagaan BPKH dalam penyelenggaraan ibadah haji,” urainya.

Selain itu, BPKH juga meminta dukungan PBNU terkait porsi pembagian antara nilai manfaat dengan Bipih.

“Karena seperti yang kita ketahui bersama, MUI sudah memberikan ijtima terkait dengan porsi yang disarankan untuk pembagian nilai manfaat. Ke depannya akan kita lakukan sesuai dengan roadmap,” lanjut Fadlul.

Meski demikian, BPKH juga membutuhkan dukungan serta fatwa dari Bahtsul Masail terkait ketetapan MUI tersebut.

“Namun kami butuh dukungan dan fatwa juga mungkin dari Bahtsul Masail terkait dengan ketetapan MUI sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” tandasnya.

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com