Tag Archives: prabowo subianto

Khazanah

Warpad, Warteg, Warsun Bisa Dapat Sertifikat Halal Gratis, Ini Syaratnya


Jakarta –

Warung Padang (warpad), warung Tegal (warteg), warung Sunda (warsun) dan sejenisnya kini bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis. Hal ini tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Disadarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut sertifikasi halal gratis itu merupakan program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan kepada satu juta pemilik warteg, warsun, warpad dan sejenisnya.

“Kami sampaikan kabar gembira buat teman-teman pengusaha warteg, warung Sunda, warung Padang ya, karena sekarang dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis, karena sekarang dapat masuk Program Sejuta Sertifikasi Halal Gratis sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto,” terang pria yang akrab disapa Babe Haikal itu dalam konferensi pers di Gedung Halal, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025) lalu.


Dengan pemberian satu juta sertifikasi halal gratis ini, diharapkan rumah makan lokal memiliki daya saing di tengah banyaknya waralaba rumah makan asing.

“Kami ingin rumah makan berdaya saing. Ini kenapa? Karena franchise (waralaba) rumah makan dari luar negeri kini menjamur di dalam negeri,” jelas Haikal.

“Dengan peraturan baru ini kami akan percepat, permudah proses sertifikasi halal,” sambungnya.

Berkaitan dengan itu, ada sejumlah kriteria bagi warung makan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal gratis lewat skema self declare. Berikut beberapa syaratnya yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Syarat Dapat Sertifikasi Halal Gratis untuk Warung Makan

  1. Memiliki NIB dengan skala Usaha Mikro dan Kecil.
  2. Bahan-bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
  3. Proses produksinya sederhana.
  4. Tidak menggunakan bahan dan proses produk yang bersinggungan dengan bahan nonhalal.
  5. Memiliki omzet paling banyak Rp 15 miliar.
  6. Memiliki paling banyak satu pabrik/tempat produksi dan satu outlet.
  7. Lokasi dan tempat produksi terpisah dengan lokasi dan tempat produksi produk nonhalal.
  8. Produk berupa barang
  9. Tidak menggunakan bahan berbahaya
  10. Produk tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali disembelih sesuai syariat Islam/secara halal.
  11. Penggunaan bahan berupa daging giling harus melalui jasa penggilingan yang halal/sesuai kriteria kehalalan
  12. Jenis produk yang masuk kategori self declare selain warteg, warsun dan sejenisnya maksimal sepuluh (10) nama produk termasuk varian produk.
  13. Jenis produk yang masuk dalam kategori self declare untuk warteg, warsun, warmindo dan sejenisnya maksimal 30 nama produk termasuk varian produk.
  14. Produk dan proses produk halal diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Warpad, Warteg, Warsun Bisa Dapat Sertifikat Halal Gratis, Ini Syaratnya


Jakarta –

Warung Padang (warpad), warung Tegal (warteg), warung Sunda (warsun) dan sejenisnya kini bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis. Hal ini tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Disadarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut sertifikasi halal gratis itu merupakan program Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan kepada satu juta pemilik warteg, warsun, warpad dan sejenisnya.

“Kami sampaikan kabar gembira buat teman-teman pengusaha warteg, warung Sunda, warung Padang ya, karena sekarang dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis, karena sekarang dapat masuk Program Sejuta Sertifikasi Halal Gratis sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto,” terang pria yang akrab disapa Babe Haikal itu dalam konferensi pers di Gedung Halal, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025) lalu.


Dengan pemberian satu juta sertifikasi halal gratis ini, diharapkan rumah makan lokal memiliki daya saing di tengah banyaknya waralaba rumah makan asing.

“Kami ingin rumah makan berdaya saing. Ini kenapa? Karena franchise (waralaba) rumah makan dari luar negeri kini menjamur di dalam negeri,” jelas Haikal.

“Dengan peraturan baru ini kami akan percepat, permudah proses sertifikasi halal,” sambungnya.

Berkaitan dengan itu, ada sejumlah kriteria bagi warung makan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal gratis lewat skema self declare. Berikut beberapa syaratnya yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Syarat Dapat Sertifikasi Halal Gratis untuk Warung Makan

  1. Memiliki NIB dengan skala Usaha Mikro dan Kecil.
  2. Bahan-bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
  3. Proses produksinya sederhana.
  4. Tidak menggunakan bahan dan proses produk yang bersinggungan dengan bahan nonhalal.
  5. Memiliki omzet paling banyak Rp 15 miliar.
  6. Memiliki paling banyak satu pabrik/tempat produksi dan satu outlet.
  7. Lokasi dan tempat produksi terpisah dengan lokasi dan tempat produksi produk nonhalal.
  8. Produk berupa barang
  9. Tidak menggunakan bahan berbahaya
  10. Produk tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali disembelih sesuai syariat Islam/secara halal.
  11. Penggunaan bahan berupa daging giling harus melalui jasa penggilingan yang halal/sesuai kriteria kehalalan
  12. Jenis produk yang masuk kategori self declare selain warteg, warsun dan sejenisnya maksimal sepuluh (10) nama produk termasuk varian produk.
  13. Jenis produk yang masuk dalam kategori self declare untuk warteg, warsun, warmindo dan sejenisnya maksimal 30 nama produk termasuk varian produk.
  14. Produk dan proses produk halal diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

(aeb/kri)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

98 Guru Pendidikan Agama Islam Ditugaskan untuk Mengajar di Sekolah Rakyat



Jakarta –

Kementerian Agama (Kemenag) menugaskan 98 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Hingga kini, Sekolah Rakyat sudah diselenggarakan di 100 titik di seluruh Indonesia. “Kami bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi untuk memilih dan merekomendasikan guru PAI yang berada di titik lokasi Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, Kemenag Kabupaten dan Kota turut serta terlibat dalam memilih calon guru PAI di Sekolah Rakyat,” ujar Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir yang dilansir dalam laman Kemenag pada Selasa (20/8/2025).


Proses seleksi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Rakyat dilakukan melalui tim asesor yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), BNPT, serta BKN. Dari hasil seleksi yang dimulai sejak pertengahan Juli 2025, tercatat ada 98 guru PAI yang berhasil lolos.

“Awalnya ditargetkan 100 guru PAI, namun dua lokasi Sekolah Rakyat, yaitu di Biak Numfor dan Sarmi Selatan, Papua, tidak membutuhkan guru PAI karena seluruh siswa beragama Kristen,” jelas M. Munir.

Sebanyak 98 guru PAI tersebut, bersama para guru mata pelajaran lainnya dan kepala Sekolah Rakyat, akan mengikuti Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIEXPO Kemayoran pada 21-23 Agustus 2025.

(lus/inf)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

MUI Rekomendasi Tanah Blang Padang Dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman



Jakarta –

Tanah Blang Padang di Banda Aceh dikuasai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Majelis Ulama Indonesia (MUI) rekomendasi agar tanah tersebut dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (MUI) Amirsyah Tambunan. Menurut MUI, tanah Blang Padang adalah tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.

“Ya betul,” kata Amirsyah Tambunan kepada detikcom, Senin (25/8/2025).


Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat bernomor B-3025/DP-MUI/VIII/2025 yang dikeluarkan MUI Pusat di Jakarta pada 14 Agustus 2025. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Gubernur Aceh sebagai respons atas permohonan rekomendasi yang diajukan sebelumnya dari Gubernur Aceh dengan nomor 400.8.2.4/954 pada 23 Juli 2025, serta surat dari Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh pada 21 Juli 2025.

Menanggapi permintaan ini, Dewan Pimpinan MUI melakukan pengkajian dari aspek syariat dan hukum yang melibatkan pimpinan Komisi Fatwa serta Komisi Hukum dan HAM DP MUI. Selain itu, MUI juga menggelar rapat koordinasi daring pada 8 Agustus 2025 dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, dan Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh untuk mendalami isu ini secara komprehensif.

Setelah serangkaian pengkajian dan pendalaman, Dewan Pimpinan MUI memutuskan untuk memberikan dukungan penuh. Pengembalian tanah wakaf ini dinilai penting demi kemaslahatan, kemakmuran, pemeliharaan, dan kemajuan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

“Setelah pengkajian dan pendalaman dipandang cukup, dengan memohon ridha dan pertolongan Allah SWT, maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memberikan rekomendasi dan dukungan sepenuhnya dalam ikhtiar upaya pengembalian Tanah Wakaf Blang Padang yang terletak di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh kepada Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh yang ditujukan untuk kemaslahatan, kemakmuran, pemeliharaan, dan kemajuan Masjid Raya Baiturrahman Aceh,” tulis surat rekomendasi resmi MUI yang dilihat detikcom.

Rekomendasi ini juga mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara tegas mengamanatkan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Surat rekomendasi ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI K.H. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunang. Tembusan surat juga disampaikan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh dan Nazhir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh, sebagai pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat memperlancar proses pengembalian tanah wakaf tersebut.

Mengutip detikSumut, polemik ini bermula ketika tanah lapangan Blang Padang dikuasai oleh TNI. Tanah wakaf itu dipasang plang ‘Hak Pakai TNI AD’.

DPR Aceh sempat menyinggung kepemilikan tanah tersebut dalam rapat paripurna. Tanah yang menjadi polemik itu disebut merupakan tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman dan tidak pernah dikuasi Belanda.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pemerintah pusat menetapkan tanah Blang Padang sebagai milik Masjid Raya Baiturrahman.

dalam surat yang diteken Mualem, salah satu poinnya memuat penjelasan tanah Blang Padang yang berlokasi di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh merupakan tanah yang diwakafkan Sultan Iskandar Muda untuk keperluan kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

Pasca tsunami, tanah itu disebut dikuasai TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda secara sepihak. Berdasarkan hasil penelusuran sejarah, telaahan yuridis, serta aspirasi masyarakat dan tokoh agama, tanah itu disebut secara hukum Islam dan adat Aceh terbukti merupakan tanah wakaf.

Mualem dalam suratnya juga menyertakan sejumlah bukti yang menyatakan tanah itu milik Masjid Baiturrahman.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Heboh Nampan MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Ini Respons Menag Nasaruddin


Jakarta –

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar angkat bicara terkait isu nampan atau food tray yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga mengandung minyak babi. Nasaruddin menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan memastikan program ini sepenuhnya halal.

“Kalau memang ada temuan itu, segera kita akan perbaiki,” kata Nasaruddin saat ditemui di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).


Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama selama ini hanya berperan sebagai pihak penerima makanan yang didistribusikan untuk siswa madrasah dan pesantren. Oleh karena itu, jika ada temuan, ia meminta masyarakat untuk langsung melaporkannya kepada pengelola program, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).

“Masukan-masukan itu silakan sampaikan ke pengelolanya ya. Tapi secara formal, kita mau terima jadi dan beres semuanya,” imbuhnya.

Pemerintah akan segera bertindak dan melakukan perbaikan jika temuan tersebut benar adanya. Ia menekankan pentingnya aspek halal mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Asumsikan semuanya baik,” lanjutnya.

Meskipun ada isu pada nampan, Nasaruddin memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan dalam program MBG telah terverifikasi kehalalannya. Kemenag, katanya, bersikap proaktif dalam memastikan aspek kehalalan tersebut.

“Insyaallah kami yang proaktif untuk menekankan aspek kehalalan semua makanan. Jadi insyaallah seluruh makanan yang dipakai di seluruh Indonesia itu terjamin kehalalannya,” tegasnya.

Nasaruddin menambahkan, pemerintah terus berkoordinasi dengan para pemasok dan perusahaan pangan untuk memastikan bahan makanan yang diberikan adalah yang terbaik. Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin nilai gizi setiap makanan yang diberikan.

“Pimpinan di perusahaan-perusahaan juga sudah diwanti-wanti ya untuk memberikan makanan yang halal dan bergizi terhadap anak-anak kita,” pungkasnya.

Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

Seperti diketahui, temuan ini bermula dari laporan Indonesia Business Post (IBP) yang melakukan investigasi wilayah Chaoshan, bagian timur Provinsi Guangdong, China. Dalam laporan tersebut, mereka melaporkan penemuan 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.

Laporan yang beredar menyebutkan adanya dugaan pemalsuan label ‘Made in Indonesia’ dan logo SNI pada nampan (ompreng) makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nampan tersebut berbahan tipe 201, yang dikhawatirkan memiliki kandungan mangan (logam berwarna putih keabu-abuan) tinggi dan tidak aman untuk makanan yang bersifat asam.

Selain itu, laporan ini juga mengindikasikan adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksi nampan itu. Baik tipe 201 maupun 304.

Menanggapi isu ini, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan.
Dadan juga menegaskan bahwa BGN selama ini belum pernah melakukan pengadaan nampan untuk program MBG.

“Sedang check and recheck (diperiksa kembali),” kata Dadan, seperti dilansir Antara, Selasa (26/8/2025).

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan hingga saat ini belum ditemukan kandungan minyak atau lemak babi dalam food tray MBG. Hasan juga meminta masyarakat agar tidak mudah termakan isu sensitif dan menekankan bahwa pihak terkait siap melakukan pengujian.

“Tapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita riset, bisa diuji di BPOM,” kata Hasan, dilansir detikNews, Selasa (26/8/2025).

“Kita bisa uji kok, tadi saya sudah ketemu sama kepala BPOM dan itu perlu diperiksa,” tambahnya.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

PBNU Ajak Ciptakan Rasa Damai Pascatragedi Driver Ojol



Jakarta –

Pengemudi ojek online (ojol) mendapat kekerasan dari oknum polisi saat demonstrasi. Dari dua orang yang dilindas mobil Brimob, satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut. Salah satunya dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

“Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama jamiyyah Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya saudara Affan Kurniawan dan juga keprihatinan yang mendalam atas keadaan Saudara Muhammad Umar Amarudin sekarang,” ujar Gus Yahya, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).


Gus Yahya menegaskan, PBNU mendukung penuh aspirasi masyarakat dan berjanji akan ikut mengupayakan segala harapan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menempuh jalan yang lebih tenang.

“Insyaallah NU akan ikut serta mendukung, mendampingi, dan ikut menyuarakan, mengupayakan apa yang menjadi harapan dan aspirasi dari masyarakat tersebut,” tuturnya.

Gus Yahya berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat agar persoalan ini tidak berlarut. Ia menegaskan, musibah yang terjadi harus ditangani dengan adil dan transparan.

“Saya kira tidak ada lagi jalan untuk tidak menanganinya secara adil dan transparan. Saya yakin sekali sesudah ini akan ada proses yang adil dan transparan untuk menangani musibah yang sudah terjadi,” katanya.

Ia meyakini bahwa aspirasi masyarakat sudah didengar oleh semua pihak yang berwenang. Maka dari itu, ia mengajak semua pihak untuk mencari mekanisme yang lebih konstruktif dan substansial dalam mencapai kebijakan yang diperlukan.

“Mari kita bangun mekanisme yang lebih tenang, mekanisme yang lebih substansial untuk mencari jalan keluar bagi pemenuhan aspirasi-aspirasi tersebut,” tambahnya.

NU Ajak Masyarakat Jaga Persaudaraan

Sementara itu, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar juga menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang menimpa Affan Kurniawan. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai.

“Kami minta aparat untuk senantiasa sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang dapat merugikan semua pihak,” kata Miftachul Akhyar.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak anarkis dan menghindari provokasi. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menjadi pedoman bersama untuk menjaga keamanan dan persaudaraan nasional.

“Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara yang damai dan bermartabat. Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara,” tegasnya.

Miftachul Akhyar meminta seluruh warga NU untuk ikut serta menenangkan situasi dan tidak mudah terprovokasi. “Mari kita jaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” pungkasnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

Khazanah

Turut Berduka, KH Miftachul Ahyar Serukan Kedamaian Pasca Tragedi Driver Ojol



Jakarta –

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Ahyar, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan salah seorang driver ojek online (ojol) dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta pada Kamis 28 Agustus kemarin.

Sebagai pimpinan tertinggi di PBNU, KH. Miftachul Ahyar menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga almarhum.

“Kami keluarga besar Nahdlatul Ulama turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran,” kata KH. Miftachul Ahyar dalam keterangan tertulisnya Jumat, 29 Agustus 2025.


Menurut Rais Aam, penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara dan harus dihormati oleh siapapun.

Namun, Rais Aam PBNU juga meminta semua pihak, terutama aparat dan petugas di lapangan, untuk senantiasa bersikap sabar, bijaksana, dan mengedepankan dialog dalam menangani aksi demonstrasi.

“Kami minta aparat untuk senantiasa sabar dan menahan diri, agar tidak terjadi benturan yang dapat merugikan semua pihak,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Rais Aam juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk peserta aksi, untuk tidak bertindak anarkis dan menghindari provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Tragedi ini harus dijadikan pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Rais Aam menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus menjadi pedoman bersama: menjaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan nasional dengan cara-cara yang damai, tanpa kekerasan, dan tanpa provokasi.

“Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara yang damai dan bermartabat. Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara,” kata Rais Aam.

KH Miftachul Ahyar juga meminta seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan untuk ikut menenangkan situasi, tidak terprovokasi, dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat anarkis.

“Mari kita jaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” kata dia.

(erd/erd)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Prabowo Bakal Bentuk Badan Haji dan Umrah



Jakarta –

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Badan Haji dan Umrah dalam kepemimpinannya. Ia menunjuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor beserta dua tokoh lainnya untuk mengelola badan tersebut.

“Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurusi badan urusan haji dan umrah,” ujar Afriansyah Noor, dilansir Antara, Jumat (18/10/2024).

Badan ini akan dibentuk setingkat dengan kementerian. Tujuannya untuk memperbaiki sistem dan regulasi haji di Indonesia.


“Jadi itu badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan dan juga perbaikan,” ucap Afriansyah Noor.

Badan Haji dan Umrah akan berfokus pada penertiban dan penyempurnaan tata kelola haji dan umrah. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah calon jemaah haji dan umrah.

Sehingga ke depannya proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan terstruktur.

“Karena kan kita ini bangsa yang besar, dengan jumlah umat Islam terbesar, jadi perbaikan sistem haji ini harus segera dilakukan,” jelas Afriansyah Noor.

Afriansyah Noor nantinya akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Haji dan Umrah dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Sementara Gus Irfan Yusuf diminta sebagai Kepalanya.

Sebelumnya, wacana pembentukan lembaga khusus untuk haji dan umrah telah mencuat. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) secara konsisten mendorong usulan ini.

Mereka berargumen bahwa lembaga khusus akan mempermudah koordinasi dengan Arab Saudi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H. Firman M Nur.

“Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak,” kata Firman dilansir dari Antara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Amphuri Zaky Zakariya Anshary juga mengatakan, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah memiliki nilai penting, karena bisa mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini mengurus penyelenggaraan ibadah haji untuk jamaah Indonesia.

“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat di luar urusan haji dan umrah,” ujarnya.

(hnh/inf)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Hari Ini Presiden Akan Lantik Kepala Badan Penyelenggara Haji



Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah kepala badan di Istana Negara, Jakarta hari ini. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji termasuk yang akan mengikuti agenda tersebut.

Berdasarkan surat undangan yang dilihat detikHikmah, Selasa (22/10/2024), pelantikan akan berlangsung pukul 10.00 WIB. Seluruh undangan diminta datang pukul 09.30 WIB.

Kepala Badan Penyelenggara Haji akan diisi oleh KH. Moch. Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji adalah Dr. Dahnil Anzar Simanjutak.


Selain melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Prabowo juga akan melantik Dr. Haikal Hassan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Dr. Ir. Afriansyah Noor sebagai wakilnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut akan membentuk Badan Haji dan Umrah dalam pemerintahannya. Ia menunjuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor serta dua tokoh lainnya untuk mengelola badan tersebut.

“Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurusi badan urusan haji dan umrah,” ujar Afriansyah Noor dilansir Antara beberapa waktu lalu.

Badan Haji akan dibentuk setingkat dengan kementerian. Pembentukan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem dan regulasi haji di Indonesia.

“Jadi itu badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan dan juga perbaikan,” ucap Afriansyah Noor.

Badan Haji dan Umrah akan berfokus pada penertiban dan penyempurnaan tata kelola haji dan umrah. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah calon jemaah haji dan umrah.

Dalam undangan yang dikirim Menteri Sekretaris Negara RI terkait pelantikan kepala badan, Badan Haji dan Umrah bernama Badan Penyelenggara Haji.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Pisah dari Kemenag, Apa Tugasnya?



Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Haji dan Umrah. Ada dua misi yang akan dijalankan oleh badan tersebut. Apa itu?

Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman. Sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umrah dibuat terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).


“Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji,” ujar Irfan, melansir detikNews.

Untuk mewujudkan kenyamanan ibadah haji dan umrah, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci.

“Bapak Presiden berharap Indonesia nantinya mempunyai perkampungan haji, perkampungan Indonesia sendiri di Tanah Suci, sehingga semua kegiatan jamaah haji maupun umrah Indonesia bisa terlokalisir satu tempat di sana,” jelas Irfan.

Dalam upaya mewujudkan perjalanan haji yang aman, Badan Haji dan Umrah akan memanfaatkan hasil evaluasi dari penyelenggaraan haji dan umrah tahun-tahun sebelumnya. Irfan menegaskan bahwa Presiden Prabowo berharap adanya peningkatan yang signifikan dalam layanan, khususnya dari segi kenyamanan dan keamanan jemaah.

“Tentu, tiap kali selesai ibadah haji pasti ada evaluasi dari teman-teman Kemenag. Menurut Bapak Presiden, harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah haji dan juga aman,” tambahnya.

Meskipun saat ini masih ada kolaborasi dengan Direktorat Haji dan Umrah Kemenag, Irfan menargetkan bahwa Badan Haji dan Umrah akan sepenuhnya mandiri pada tahun 2026.

“Tahun 2025 kami masih akan berkolaborasi dengan Direktorat Haji,” ungkapnya.

(hnh/lus)



Sumber : www.detik.com