Artikel Pilihan

Tag: senjata

  • Persatuan Ulama Muslim Dunia Desak Mesir dan Al-Azhar Hentikan Genosida Gaza



    Jakarta –

    Persatuan Ulama Muslim Dunia (International Union of Muslim Scholars/IUMS) kembali menyampaikan seruan penting kepada Mesir dan Imam Besar Al-Azhar untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghentikan genosida di Jalur Gaza.

    IUMS juga mendesak agar perlintasan Rafah dibuka kembali demi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Palestina yang terancam kelaparan.

    Pernyataan ini selaras dengan isi fatwa IUMS yang dirilis pada 22 Juli 2025, yang memuat sembilan poin seruan kepada negara-negara Muslim, rakyat Mesir, Al-Azhar, lembaga keilmuan, organisasi kemanusiaan, serta masyarakat global untuk bertindak nyata menyelamatkan Gaza.


    Peran Strategis Mesir dalam Buka Akses Bantuan

    Mengutip laman iumsonline.org, Sekretaris Jenderal IUMS, Dr. Ali Muhammad al-Sallabi, menyebut bahwa situasi di Gaza saat ini sangat kritis. Ia menegaskan, “Rakyat Palestina sedang mengalami genosida tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui kelaparan sistematis.” Ia menyoroti bahwa penggunaan kelaparan sebagai alat pembunuhan bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

    Laporan Kementerian Kesehatan Palestina mencatat telah lebih dari 900 warga Gaza, termasuk 71 anak-anak, meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi, serta 6.000 orang terluka sejak dimulainya perang.

    Sementara itu, menurut data Aljazeera, krisis pangan dan medis akibat blokade terus memburuk. Rumah sakit kewalahan atau tidak lagi beroperasi, dan lebih dari satu juta anak menderita gizi buruk.

    Al-Sallabi menambahkan bahwa Mesir memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menghentikan pengepungan. “Rakyat Mesir, berdasarkan kedekatan, sejarah, dan tanggung jawab bersama mereka, adalah satu-satunya yang mampu menghentikan genosida ini,” ujarnya.

    Mesir disebut sebagai negara yang memegang posisi penting dalam konflik ini karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Jalur Gaza.

    Perlintasan Rafah, satu-satunya gerbang darat Gaza yang tidak dikuasai Israel, berada di wilayah Mesir dan menjadi jalur krusial untuk masuknya bantuan medis, pangan, dan bahan bakar. Dalam sejarahnya, Mesir juga pernah menjadi penengah dalam berbagai kesepakatan gencatan senjata antara Palestina dan Israel.

    Seruan Kepada Al-Azhar dan Dunia Islam

    IUMS juga menyerukan kepada Imam Besar Al-Azhar agar menunjukkan sikap tegas. Dalam pernyataannya, al-Sallabi menyampaikan bahwa umat Islam menantikan fatwa yang jelas dari Al-Azhar, yang mengharamkan penggunaan kelaparan sebagai senjata dan mengecam pengepungan sebagai tindakan yang melanggar syariat.

    Pernyataan ini memperkuat isi fatwa yang sebelumnya telah disampaikan IUMS, khususnya pada poin kedua dan ketiga, yaitu dorongan kepada rakyat Mesir dan kepada Al-Azhar untuk bertindak aktif menghentikan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

    Panggilan untuk Aksi Global

    Sebagai penutup, al-Sallabi menyampaikan seruan kepada seluruh dunia, terutama mereka yang masih memiliki nurani dan kepedulian terhadap kemanusiaan. “Diam di sini adalah pengkhianatan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui tindakan nyata dan keberanian moral untuk menentang ketidakadilan.

    Melalui serangkaian fatwa dan pernyataan resmi ini, IUMS berharap semua pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat sipil dapat bersatu untuk menghentikan genosida dan menyelamatkan warga Gaza dari bencana yang lebih parah.

    (inf/dvs)



    Sumber : www.detik.com

  • Kian Banyak Bangsa Eropa Akui Negara Palestina, Setelah Prancis Kini Inggris



    Jakarta –

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris siap mengakui negara Palestina. Langkah ini menanggapi meningkatnya kemarahan publik atas krisis kelaparan di Gaza.

    Dilansir Reuters, Starmer menyatakan hal itu pada Selasa (29/7/2025), sehari setelah pembicaraan di Skotlandia dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sendiri keberatan dengan rencana Inggris tersebut.


    Inggris berencana mengakui kemerdekaan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Starmer mengatakan pihaknya akan merealisasikan pernyataan itu kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen pada solusi dua negara.

    “Rakyat Palestina telah menanggung penderitaan mengerikan,” ujar Starmer dilansir Reuters.

    “Sekarang, di Gaza, karena kegagalan bantuan yang dahsyat, kami melihat kelaparan, anak-anak yang terlalu lemah untuk berdiri, gambaran yang akan terus kami ingat seumur hidup. Penderitaan ini harus diakhiri,” tegasnya.

    Kementerian Luar Negeri Israel turut menanggapi pernyataan Inggris. Dalam sebuah unggahan di X, pihaknya menyebut langkah Inggris merupakan “hadiah bagi Hamas” dan akan merugikan upaya gencatan senjata.

    Langkah Inggris untuk mengakui negara Palestina di PBB akan menjadi kekuatan tambahan bagi Barat. Menyusul pengumuman yang sebelumnya disampaikan Prancis pada pekan lalu.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan negaranya akan mengakui kemerdekaan Palestina.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.

    Keputusan tersebut mendapat pujian dari Arab Saudi. Kerajaan juga menyerukan negara-negara lain untuk melakukan langkah positif seperti yang dilakukan Prancis.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Saudi, Qatar dan Mesir Serukan agar Hamas Melucuti Senjata untuk Akhiri Perang Gaza



    Jakarta –

    Negara-negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi dan Mesir meminta Hamas untuk menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza, Palestina. Seruan ini dilakukan untuk mengakhiri perang dengan cara menghidupkan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    Melansir dari Arab News pada Rabu (30/7/2025), 17 negara ditambah Uni Eropa dan Liga Arab menyepakati deklarasi yang menjadi bagian dari dokumen tujuh halaman dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Deklarasi berfokus pada penghidupan kembali solusi dua negara.


    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” bunyi pernyataan dalam deklarasi tersebut.

    Deklarasi ini menyusul seruan delegasi Palestina di PBB agar Israel dan Hamas meninggalkan Gaza yang memungkinkan otoritas Palestina mengelola wilayah pesisir tersebut. Negara Prancis yang menjadi tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi itu menyebut deklarasi tersebut bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengecam Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, menolak keikutsertaannya dalam pemerintahan Palestina, serta menyatakan niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

    Deklarasi diteken bersama oleh Prancis, Inggris, dan Kanada di antara negara-negara Barat lainnya. Mereka juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya peperangan. Meski demikian, Israel dan sekutunya Amerika Serikat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Israel Kian Berang, Usai Prancis & Inggris Giliran Kanada Akui Negara Palestina



    Jakarta –

    Pemerintah Kanada akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Pengumuman ini disampaikan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyusul deklarasi yang dilakukan Prancis dan Inggris.

    Dilansir detikNews dari AFP, Kamis (31/7/2025), Carney mengatakan perlunya mengambil langkah tersebut untuk menjaga harapan terwujudnya solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

    “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2025,” kata Carney.


    Rencana Kanada ini, kata Carney, didasari pada komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi yang dibutuhkan. Selain itu karena janji Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengadakan pemilihan umum pada 2026 yang mana Hamas tidak bisa berperan dan untuk mendemiliterisasi negara Palestina.

    Kanada menjadi negara ketiga yang mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang, menyusul deklarasi terbaru Prancis dan Inggris.

    Israel Kecam Rencana Kanada

    Pemerintah Israel mengecam keras pengumuman PM Kanada Mark Carney yang akan mengakui negara Palestina. Mereka menyebut hal ini membahayakan upaya gencatan senjata di Gaza.

    “Perubahan dalam posisi pemerintah Kanada saat ini adalah hadiah bagi Hamas dan membahayakan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kerangka kerja untuk pelepasan sandera,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel dalam unggahan di media sosial X, dilansir media The Times of Israel, Kamis (31/7/2025).

    Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, mengatakan bahwa Israel “tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang menyimpang terhadapnya.”

    “Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami dengan mengizinkan pengakuan negara jihadis di tanah leluhur kami yang mengupayakan penghancuran kami,” kata Moed dalam sebuah pernyataan.

    Menurut Moed, mengakui negara Palestina hanya akan memberi hadiah bagi Hamas dan “melegitimasi kebiadaban Hamas yang mengerikan”.

    Baca selengkapnya di sini dan di sini.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • MUI Minta Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida Gaza

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI BP) minta Presiden Prabowo Subianto memimpin seruan penghentian genosida di Gaza. Permintaan ini disampaikan dalam aksi solidaritas bertajuk “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin.

    “Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dalam aksi, Minggu (3/8/2025), dilansir MUI Digital.

    “Serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” sambungnya.


    Massa aksi juga menyerukan pemimpin negara-negara Islam dan lainnya untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan pembantaian serta pelaparan terhadap rakyat Gaza. Mereka juga mendesak Pemerintah Mesir dan Yordania memfasilitasi masuknya bantuan ke Gaza.

    Mereka juga minta umat Islam dan masyarakat secara umum memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel serta berdoa dengan qunut nazilah.

    Berikut pernyataan sikap selengkapnya:

    1. Mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza, Palestina berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak

    2. Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam, serta pemimpin negara-negara lainnya yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan, untuk segera mengambil langkah konkret secepat-cepatnya dalam menghentikan pembantaian serta penggunaan pelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza

    3. Mendesak dan memohon kepada Pemerintah Mesir dan Yordania agar segera membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan

    4. Meminta kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya negara-negara Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza, serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

    5. Meminta seluruh umat Islam dan penduduk dunia untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, dan terus berdoa dengan Qunut Nazilah sampai genosida terhenti dan Palestina merdeka penuh.

    Aksi “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025) menjadi bentuk seruan moral atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, Palestina.

    Dilansir detikNews, dua perwakilan pemerintah hadir dan menyampaikan orasi, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Keduanya menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fakhri Hamzah, Mantan Ketua Muhammadiyah 2005-2010, Prof Din Syamsudin, penceramah kondang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustadzah Oki Setiawan, dan aktivis Muhammad Husein serta tokoh lainnya.

    Ketua Panitia Aksi, Ustaz Zaitun Rasmin, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap aksi tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran sejumlah pejabat negara sebagai bentuk nyata dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    “Kami terima kasih pada Presiden Prabowo yang sangat peduli, dan tentu telah mengizinkan para menterinya untuk hadir di sini, mewakili beliau, menyatakan komitmen untuk menghentikan genosida, menghentikan pembantaian dan pelaparan massal tersebut,” kata Zaitun di hadapan awak media, Minggu (3/8/2025).



    Sumber : www.detik.com

  • Ramai-ramai Sekutu AS Akan Akui Negara Palestina



    Jakarta –

    Suara Barat untuk kedaulatan negara Palestina kian kuat. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat (AS) ramai-ramai akan mengakui Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Dalam pernyataan terbaru hari ini, Senin (11/8), Australia mengatakan akan mengakui negara Palestina. Canberra menegaskan berkomitmen untuk solusi dua negara dan memastikan Hamas tak terlibat dalam negara mana pun nantinya.

    “Australia akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, Senin (11/8/2025).


    Albanese menilai solusi dua negara bisa menciptakan perdamaian di Timur Tengah. “Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” tegasnya.

    Selain Australia, Selandia Baru kemungkinan juga akan mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina pada forum yang sama. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peter mengatakan negaranya tengah mempertimbangkan hal tersebut.

    Rencana Australia untuk mengakui kedaulatan Palestina akan menjadi tekanan bagi Israel dan membuat AS makin terisolasi dari sekutu utamanya. Akhir bulan lalu, Prancis, yang memiliki hubungan dekat dengan AS selama Perang Revolusi, memutuskan akan mengakui negara Palestina di PBB pada September nanti.

    “Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron di media sosial X dan Instagram, Kamis (24/7/2025).

    Kurang dari sepekan, pernyataan Macron itu disusul Inggris. Diketahui, Inggris adalah sekutu terdekat AS, “Amerika Serikat tak punya sekutu yang lebih dekat daripada United Kingdom” demikian kata Departemen Luar Negeri AS menggambarkan kedekatan mereka.

    Inggris, kata Perdana Menteri Keir Starmer, siap mengakui negara Palestina kecuali Israel mengambil tindakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza, tak ada aneksasi Tepi Barat, dan berkomitmen untuk solusi dua negara. Langkah tersebut merupakan tanggapan Inggris atas kemarahan publik melihat krisis kelaparan di Gaza.

    Dukungan Barat atas negara Palestina juga datang dari negara-negara yang hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi akhir bulan lalu. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan pihaknya dan 14 negara lain mengeluarkan deklarasi bersama mendukung Palestina dan terciptanya solusi dua negara.

    “Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Barrot di X, Rabu (30/7/2025), dilansir France24.

    Negara yang masuk deklarasi tersebut antara lain Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

    (kri/erd)



    Sumber : www.detik.com

  • Cerita Inara Rusli Awal Mula Jadi Duta RSIA Indonesia di Gaza


    Jakarta –

    Artis dan publik figur Inara Rusli resmi ditunjuk sebagai brand ambassador Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza. Rumah sakit ini merupakan proyek kemanusiaan dari Maemuna Center Indonesia yang bertujuan membantu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik di Palestina.

    Dikutip dari video 20Detik yang diunggah pada Jumat (1/8/2025) lalu, mantan istri musisi Virgoun ini menceritakan awal mula dirinya dinobatkan sebagai duta RSIA Indonesia di Gaza.

    Inara menceritakan bahwa keterlibatannya itu berawal dari kerja sama sebelumnya dengan Onny Firyanti Hamidi, pendiri Maemuna Center. Saat itu, Inara mengikuti sebuah bazar yang diselenggarakan oleh tim Onny dan memperkenalkan produknya yang dibuat khusus untuk mendukung Palestina.


    “Brand aku pribadi dan beliau tuh appreciate banget, karena aku punya produk khusus desain untuk Palestine. Penjualannya ini tuh memang aku benar-benar 100% keuntungan untuk saudara-saudara di Palestine,” ujar Inara saat diwawancarai detikcom.

    Melihat komitmen tersebut, Maemuna Center mengajak Inara untuk berkolaborasi dalam kampanye pembangunan RSIA Indonesia di Gaza.

    “Bu Onny Masya Allah sangat apresiasi dan mengajak aku untuk bisa berkolaborasi untuk mendukung pembangunan rumah sakit ibu dan anak,” lanjut Inara.

    Menurut data Maemuna Center, 70% korban konflik di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Sayangnya, belum ada fasilitas medis khusus yang menangani kebutuhan mereka secara menyeluruh. Karena itu, kehadiran RSIA ini sangat dibutuhkan.

    “Ini memang jadi perhatian utama kami, karena korban perang terbanyak di Gaza itu adalah perempuan dan anak-anak,” pungkas Inara.

    Rencana Pembangunan RSIA Dimulai Setelah Gencatan Senjata

    Ketua Maemuna Center, Onny Firyanti Hamidi, menjelaskan bahwa proses pembangunan akan segera dilakukan setelah kondisi keamanan di Gaza membaik.

    “Target kami, mudah-mudahan gencatan senjata segera selesai. Kalau sudah aman, insya Allah kita akan langsung groundbreaking di sana,” ujar Onny saat diwawancarai detikcom pada Selasa (29/7/2025) lalu.

    Onny juga menjelaskan bahwa timnya sudah bergerak untuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk mendirikan rumah sakit khusus ibu dan anak tersebut.

    “Saat ini, tim advance dari Maemuna Center sudah bergerak untuk mencari supplier material bangunan dari wilayah Gaza dan Mesir. Mereka juga sedang menyiapkan proses pembersihan lahan serta pengurusan izin dari otoritas terkait,” imbuhnya.

    Onny juga menyampaikan harapan agar masyarakat Indonesia turut berkontribusi terhadap pembangunan RSIA tersebut.

    “Melalui kampanye ini, Maemuna Center berharap masyarakat Indonesia ikut tergerak untuk berkontribusi dalam pembangunan RSIA Indonesia di Gaza. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan menjadi tempat yang aman dan layak bagi perempuan dan anak yang selama ini hidup dalam kondisi darurat,” pungkasnya.

    (inf/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Ini Proposal Gencatan Senjata yang Disetujui Hamas, Israel Belum Merespons


    Jakarta –

    Hamas menyatakan setuju dengan usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan oleh Qatar dan Mesir. Proposal ini termasuk pembebasan sandera secara bertahap dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza. Namun, Israel hingga kini belum memberikan jawaban resmi dan masih meragukan kesepakatan tersebut.

    Menurut laporan BBC, Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, menyatakan kepada Al-Araby TV bahwa Hamas menerima proposal tersebut tanpa meminta perubahan apa pun. Ia menyebutnya sebagai “kesepakatan parsial menuju kesepakatan menyeluruh” dan menegaskan bahwa negosiasi untuk mencapai gencatan senjata permanen akan dimulai sejak hari pertama pelaksanaan.

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, isi proposal gencatan senjata ini hampir identik dengan rencana yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, pada Juni lalu. Rencana Witkoff juga mencakup gencatan senjata selama 60 hari, dengan pembebasan 10 sandera hidup dan 18 jenazah secara bertahap, serta pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya.


    Meskipun pada saat itu Israel menerima rencana Witkoff, Hamas menolaknya karena khawatir gencatan senjata sementara itu tidak akan berlanjut menjadi permanen.

    Isi Proposal Gencatan Senjata

    Masih dari sumber sebelumnya, berikut isi proposal gencatan senjata.

    1. Pembebasan Sandera oleh Hamas

    Hamas akan membebaskan sandera secara bertahap sebagai tanda komitmen terhadap gencatan senjata:

    • Hari ke-1: Membebaskan 8 sandera yang masih hidup
    • Hari ke-7: Menyerahkan 5 jenazah sandera
    • Hari ke-30: Menyerahkan 5 jenazah sandera
    • Hari ke-50: Membebaskan 2 sandera hidup lagi
    • Hari ke-60: Menyerahkan 8 jenazah sandera

    2. Pembebasan Tahanan oleh Israel

    Sebagai imbalan atas pembebasan sandera, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina sebagai bentuk kesepakatan timbal balik:

    • Sekitar 1.500 tahanan asal Gaza dibebaskan
    • Termasuk 150 tahanan dengan hukuman seumur hidup
    • Termasuk 50 tahanan dengan hukuman lebih dari 15 tahun

    3. Penarikan Pasukan Israel Selama Gencatan Senjata

    Selain aspek pembebasan tahanan, proposal juga mengatur soal penarikan pasukan Israel agar suasana gencatan senjata dapat berjalan efektif:

    • Pasukan Israel akan mundur sejauh 800 meter hingga 1,2 kilometer dari perbatasan Gaza selama masa 60 hari gencatan senjata
    • Namun, Israel tetap mempertahankan posisi di koridor militer Morag dan Philadelphi di selatan Gaza

    Jika dibandingkan dengan proposal sebelumnya, utusan AS Steve Witkoff mengajukan rencana yang hampir sama, namun dengan perbedaan signifikan yang membuat Hamas menolaknya:

    • Hamas hanya membebaskan 10 sandera hidup dan 18 jenazah pada hari pertama dan ketujuh
    • Israel membebaskan 125 tahanan seumur hidup, 1.111 tahanan Gaza, dan 180 jenazah Gaza
    • Hamas menolak karena tidak ada jaminan gencatan senjata permanen

    Respons Israel Masih Belum Jelas

    Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas proposal tersebut. Namun, juru bicara pemerintah, David Mencer, mengatakan bahwa Israel tidak tertarik pada kesepakatan parsial. Ia menyebut keadaan saat ini telah berbeda. Menurut analisa Al Jazeera, hal ini mengisyaratkan bahwa Israel ingin terus melanjutkan operasi militer di Gaza.

    Israel juga menuntut agar seluruh 50 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza dibebaskan sekaligus. Seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa pembebasan seluruh sandera adalah syarat utama untuk mengakhiri perang.

    Situasi di Gaza Semakin Sulit

    Menurut laporan Al Jazeera, Qatar mengonfirmasi bahwa Hamas sudah memberikan tanggapan positif terhadap usulan gencatan senjata tersebut, tetapi Israel belum merespon.

    Sementara itu, serangan Israel masih terus terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 12 orang tewas akibat serangan di tenda pengungsian di Khan Younis dan Deir el-Balah. Serangan juga menghancurkan rumah-rumah di Gaza selatan dan terjadi tembakan hebat di wilayah Gaza timur. Jumlah korban tewas dalam serangan sejak pagi hari itu mencapai 40 orang.

    Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 orang telah meninggal di Gaza, sementara di Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera.

    (inf/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Hamas Setujui Usulan Gencatan Senjata, Israel Masih Bungkam



    Jakarta –

    Hamas menyetujui proposal baru dari para mediator internasional terkait gencatan senjata di Gaza, wilayah yang hancur akibat perang lebih dari 22 bulan dengan Israel.

    “Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada para mediator, mengonfirmasi bahwa Hamas dan faksi-faksi menyetujui proposal gencatan senjata baru tanpa meminta perubahan apa pun,” ujar seorang sumber Hamas kepada AFP, Senin (19/8). Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan.


    Seorang sumber Palestina yang memahami jalannya perundingan menyebut para mediator Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat diperkirakan akan segera mengumumkan tercapainya kesepakatan sekaligus menetapkan jadwal dimulainya kembali negosiasi. Mereka juga memberikan jaminan kepada Hamas dan faksi-faksi Palestina terkait implementasi perjanjian, serta komitmen untuk melanjutkan perundingan menuju solusi permanen.

    Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel mengenai perkembangan tersebut. Upaya mediator sebelumnya berkali-kali gagal menghasilkan gencatan senjata jangka panjang, sementara perang yang telah memasuki bulan ke-23 terus memicu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Dilansir Arab News, Senin (18/8), menurut pejabat Palestina lain, proposal terbaru mencakup gencatan senjata awal selama 60 hari, disertai pembebasan sandera dalam dua tahap. Informasi serupa juga disampaikan sumber dari Islamic Jihad, faksi militan yang turut berperang di Gaza.

    Rencana itu disebut akan dimulai dengan pembebasan 10 sandera Israel dalam kondisi hidup, serta sejumlah jenazah, selama periode 60 hari gencatan senjata. Pada tahap kedua, tawanan lain akan dibebaskan, dengan negosiasi lanjutan untuk kesepakatan lebih luas yang bertujuan mengakhiri perang secara permanen dengan dukungan jaminan internasional.

    Hingga kini, 49 dari dari 251 sandera dalam serangan sejak 7 Oktober 2023 masih ditahan di Gaza. Militer Israel menyebut 27 di antaranya telah tewas. Serangan tersebut menewaskan 1.219 orang, mayoritas warga sipil.

    Sementara itu, serangan balasan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sumber terpercaya.

    (lus/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • Israel Serbu Gaza, Bentrokan Besar dengan Hamas Terjadi di Khan Younis



    Jakarta –

    Konflik di Jalur Gaza memasuki babak baru. Militer Israel mengumumkan telah memulai fase awal serangan darat menuju Kota Gaza dan kini menguasai sebagian wilayah pinggiran kota tersebut. Di sisi lain, Hamas terus melakukan perlawanan, termasuk melalui serangan besar di Khan Younis, Gaza bagian selatan.

    Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, menyampaikan pasukan Israel telah bergerak ke tepian Kota Gaza dalam rangka merebut pusat kota yang menjadi target utama operasi saat ini.

    “Kami telah memulai fase pertama operasi ini dan berhasil menempatkan pasukan di sekitar Kota Gaza,” ujar Defrin, dikutip dari Reuters, Kamis (21/8/2025). Ia menambahkan Hamas kini hanya mampu bertahan dengan strategi gerilya dan berada dalam kondisi yang melemah.


    Pengerahan pasukan tambahan juga dilakukan secara besar-besaran. Dilansir detikNews, Rabu (20/8/2025), Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyetujui pengaktifan hingga 60.000 tentara cadangan guna mendukung serangan ke Kota Gaza. Langkah ini diambil sementara pemerintah Israel masih mempertimbangkan tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh para mediator internasional.

    Rencana penyerangan ke Kota Gaza sendiri telah disetujui oleh kabinet keamanan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut laporan, pasukan Israel saat ini telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Jalur Gaza, dan berencana memperluas serangan demi merebut seluruh wilayah yang masih dikuasai Hamas.

    Meski tekanan militer terus meningkat, perlawanan dari Hamas belum berhenti. Middle East Eye melaporkan pada Rabu (20/8/2025) pasukan Brigade al-Qassam meluncurkan serangan mendadak terhadap markas militer Israel di Khan Younis. Serangan tersebut melibatkan sedikitnya 18 pejuang Hamas dan menyebabkan tiga tentara Israel luka-luka, salah satunya dalam kondisi serius.

    Serangan ini menunjukkan Hamas masih memiliki kemampuan tempur meski terus dibombardir selama hampir dua tahun oleh Israel. Pejabat dari Amerika Serikat mengakui Hamas masih sanggup merekrut pasukan baru untuk menggantikan yang telah gugur dalam pertempuran.

    Di sisi lain, laporan Al Jazeera mencatat operasi militer Israel di Kota Gaza telah memaksa hampir satu juta warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Serangan demi serangan menghancurkan banyak infrastruktur sipil dan kawasan permukiman. Hamas menyalahkan Netanyahu karena dinilai tidak mengindahkan upaya para mediator yang mencoba mendamaikan konflik, dan justru melanjutkan kampanye militer secara agresif.

    Di tengah konflik yang terus memburuk, jumlah korban terus meningkat. Pada Rabu (20/8/2025), serangan udara Israel menewaskan setidaknya 81 warga Palestina. Berdasarkan data terkini, korban tewas di pihak Palestina telah mencapai 62.122 jiwa, dengan 156.758 orang lainnya terluka. Di sisi Israel, sebanyak 1.139 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sementara lebih dari 200 orang masih ditawan hingga kini.

    (inf/kri)



    Sumber : www.detik.com