Tag: serikat

  • 31 Negara Arab Kecam Keras Visi Israel Raya Gagasan Netanyahu



    Jakarta

    Sebanyak 31 Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan negara mayoritas muslim mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Mereka menilai tersebut merupakan pelanggaran yang berbahaya terhadap hukum internasional sekaligus ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab.

    “Pernyataan-pernyataan ini merupakan pengabaian yang serius, dan pelanggaran yang terang-terangan dan berbahaya, terhadap aturan hukum internasional dan fondasi hubungan internasional yang stabil,” tulis laporan yang dikutip dari kantor berita Saudi, SPA pada Sabtu (16/8/2025).


    Mengutip dari Arab News, kecaman itu diungkapkan dalam pernyataan bersama yang diteken oleh para Menteri Luar Negeri dari 31 negara dan para pemimpin Liga Arab, OKI dan GCC. Mereka juga menentang persetujuan Menteri Israel Bezalel Smotrich atas rencana pemukiman di wilayah E1 d Tepi Barat serta pernyataannya yang menolak pembentukan negara Palestina.

    Negara-negara Eropa yang khawatir dengan rencana tersebut juga telah mendesak pemerintah Israel untuk menghentikannya. Jerman memperingati bahwa pemukiman E1 dan perluasan Maale Adumim akan semakin membatasi mobilitas penduduk Palestina di Tepi Barat dengan membaginya menjadi dua dan memisahkan wilayah tersebut dari Yerusalem Timur.

    Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh puluhan menteri itu menegaskan bahwa rencana Israel adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap hak asasi rakyat palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat.

    Para menteri memperingatkan bahwa pengabaian terang-terangan Israel terhadap hak-hak warga Palestina itu dapat memicu siklus kekerasan dan konflik serta merusak prospek tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan tersebut.

    Pada kesempatan yang sama, pernyataan bersama yang diteken 31 Menteri Luar Negeri itu menegaskan penolakan dan kecaman atas kejahatan agresi, genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan Israel. Mereka menyebut perlu adanya gencatan senjata di Jalur Gaza sekaligus memastikan akses kemanusiaan tanpa syarat untuk mengakhiri kebijakan kelaparan sistematis yang diupayakan Israel sebagai senjata genosida.

    “Hal ini menuntut pencabutan segera blokade mematikan Israel di Jalur Gaza, pembukaan perlintasan Israel ke Gaza, dan meminta pertanggungjawaban penuh israel, sebagai Kekuatan Pendudukan, atas konsekuensi kejahatannya di Jalur Gaza, termasuk runtuhnya sistem kesehatan dan bantuan,” tulis pernyataan tersebut.

    Para Menteri Luar Negeri itu juga kembali menegaskan penolakannya pada penggusuran rakyat Palestina dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun. Mereka juga menyerukan agar masyarakat internasional bisa menekan Israel mengakhiri agresinya dan menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza.

    Mereka juga menyerukan kepada masyarakat internasional, terutama anggota tetap Dewan Keamanan, khususnya Amerika Serikat, untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka untuk mengambil tindakan segera. Hal tersebut dilakukan untuk memaksa Israel menghentikan agresi yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza dan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki.

    Berikut daftar 31 negara asal Menteri Luar Negeri meneken pernyataan bersama terkait kecaman keras terhadap visi Israel Raya Netanyahu.

    1. Arab Saudi
    2. Aljazair
    3. Bahrain
    4. Bangladesh
    5. Chad
    6. Komoro
    7. Djibouti
    8. Mesir
    9. Gambia
    10. Indonesia
    11. Irak
    12. Yordania
    13. Kuwait
    14. Lebanon
    15. Libya
    16. Maladewa
    17. Mauritania
    18. Maroko
    19. Nigeria
    20. Oman
    21. Pakistan
    22. Palestina
    23. Qatar
    24. Senegal
    25. Sierra Leone
    26. Somalia
    27. Sudan
    28. Suriah
    29. Turki
    30. Uni Emirat Arab
    31. Yaman

    (aeb/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • 10 Negara dengan Ekonomi Islam Terkuat di Dunia 2025, RI Ungguli UEA


    Jakarta

    Lembaga penelitian dan pengembangan yang berbasis di Amerika Serikat, DinarStandard, merilis laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025. Dalam edisi 11 ini, Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan ekonomi Islam terkuat di dunia.

    Dalam laporan yang terbit pada Juli 2025 itu, posisi Indonesia berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia mengungguli negara-negara muslim penghasil minyak besar di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.


    Pemeringkatan ini menggunakan 52 metrik yang mencakup lima komponen untuk masing-masing sektor ekonomi Islam. Di antaranya sektor keuangan Islam (ekonomi syariah), makanan halal, wisata ramah muslim, busana muslim, media/rekreasi, dan farmasi/kosmetik halal.

    Indonesia mendapat skor 99,9 secara global, di bawah Malaysia (165,1) dan Arab Saudi (100,9). Posisi RI di atas UEA (95,8) dan Bahrain (81,9).

    Dilihat berdasarkan kategori, Indonesia unggul di busana muslim dengan skor 106,8. Sementara itu, makanan halal 78,8, ekonomi syariah 135,9, wisata ramah muslim 102,4, farmasi dan kosmetik halal 85,8, dan media/rekreasi mendapat skor 59,5.

    Berikut 10 negara dengan ekonomi Islam terkuat di dunia 2025 menurut laporan terbaru SGIE.

    10 Negara dengan Ekonomi Islam Terkuat di Dunia 2025

    1. Malaysia
    2. Arab Saudi
    3. Indonesia
    4. Uni Emirat Arab
    5. Bahrain
    6. Yordania
    7. Kuwait
    8. Pakistan
    9. Turki
    10. Qatar

    Selanjutnya ada Oman, Singapura, Iran, United Kingdom, dan Bangladesh yang memiliki ekonomi Islam terkuat di dunia.

    CEO dan Managing Partner DinarStandard Rafi-uddin Shikoh melihat peningkatan konsumen muslim dan beragamnya ekosistem investasi ekonomi halal dalam satu dekade sejak laporan pertama SGIE.

    “Dalam satu dekade sejak peluncuran pertama SGIE, belanja konsumen muslim telah meningkat lebih dari USD 800 miliar, terlepas dari inflasi, sementara ekosistem investasi halal semakin dalam dan beragam,” katanya dalam peluncuran pada 8 Juli 2025, dikutip dari DinarStandard.

    “Analisis media sosial tahun ini menunjukkan pergeseran aktivitas konsumen ke alternatif etis dan halal. Ke depan, gelombang ekonomi Islam berikutnya akan didukung oleh perangkat jaminan halal digital, aktivisme konsumen yang berbasis nilai dan keuangan Islam yang ramah lingkungan dan berdampak,” tambahnya.

    (kri/lus)



    Sumber : www.detik.com

  • Ketum PBNU Gus Yahya Minta Maaf Undang Peter Berkowitz Akademisi Pro-Israel



    Jakarta

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memohon maaf telah mengundang Peter Berkowitz, akademisi Pro-Israel ke Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengaku khilaf menjadikan Peter Berkowitz sebagai salah satu pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional yang dilaksanakan PBNU di Jakarta pada 15 Agustus 2025 lalu

    Prof Dr Peter Berkowitz merupakan Tad and Dianne Senior Fellows, Hoever Institution, Stanford University, Amerika Serikat. Peter Berkowitz dikenal sebagai akademisi yang cukup vokal membela Israel.

    “Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Dr. Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis 28 Agustus 2025.


    Gus Yahya menegaskan bahwa hingga sekarang sikapnya dan PBNU terkait masalah Palestina tidak pernah berubah.PBNU mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.

    PBNU juga mengutuk keras agresi brutal tentara Israel ke Gaza. Gus Yahya mengajak semua pihak dan aktor internasional untuk bekerja keras
    menghentikan genosida di Gaza dan mengusahakan terciptanya perdamaian.

    Berikut ini pernyataan lengkap Ketua Umum PBNU, Gus Yahya

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    Menanggapi perbincangan publik mengenai kedatangan Dr. Peter Berkowitz, saya sebagai Ketua Umum
    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan ini menyatakan:

    1. Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Dr. Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar
    belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan
    seleksi dan mengundang narasumber.

    2. Sikap saya dan PBNU dalam masalah Palestina tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang.
    PBNU mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.

    3. Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genocidal yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah
    Israel di Gaza. PBNU mengajak semua pihak dan aktor internasional untuk bekerja keras
    menghentikan genosida di Gaza dan mengusahakan terciptanya perdamaian.

    Terima kasih.

    (erd/erd)



    Sumber : www.detik.com