Artikel Pilihan

Tag: tunai

  • Cara Top Up KPR buat Tambah Pinjaman, Ini Syarat dan Keuntungannya


    Jakarta –

    Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membeli rumah. Salah satu skema yang ditawarkan bank antara lain Top Up KPR, yakni menambah dana ke simpanan yang kita punya.

    Dalam hal ini, Top Up KPR menambah utang pinjaman rumah. Contoh plafon pinjaman KPR Anda sebelumnya Rp 200 juta. Lalu, Anda ingin menambah pinjaman untuk keperluan lain seperti renovasi rumah sebesar Rp 150 juta. Maka Anda bisa mengajukan Top Up KPR sebesar Rp 150 juta ke bank.

    Melansir dari Mortgage Master, Senin (1/7/2024), masyarakat mengajukan Top Up KPR antara lain karena membutuhkan dana untuk renovasi dan kebutuhan konsumtif lain, seperti biaya pengobatan dan pendidikan.


    Tentu produk pinjaman dari bank itu ada banyak pilihannya. Ada kredit tanpa agunan (KTA), kredit multiguna, kredit kendaraan bermotor (KKB), dan masih banyak lagi. Lantas apa kelebihan dan kekurangan Top Up KPR?

    Kelebihan Top Up KPR

    Jika saat ini Anda memiliki pinjaman KPR yang masih berjalan dan membutuhkan dana tunai tambahan untuk kebutuhan tertentu, melakukan top up KPR bisa menjadi pilihan untuk dicoba. Ada beberapa kelebihan top up KPR dibandingkan dengan mengajukan pinjaman baru. Berikut ini di antaranya:

    1. Lebih Cepat dan Mudah

    Mendapatkan dana tunai dari top up KPR prosesnya akan lebih mudah dan cepat dibandingkan Anda mengajukan pinjaman baru. Sebab, bank sudah memiliki track record dan data-data Anda sebagai debitur dari pinjaman KPR yang sedang berjalan. Oleh karena itu, proses verifikasi dan BI checking pun tidak diperlukan lagi.

    Selain itu, bank juga sudah memegang data rumah Anda sebagai jaminan, sehingga Anda tak perlu repot lagi mengurusi dokumen-dokumen untuk agunan pinjaman. Jika mengajukan pinjaman baru, tentu semua proses di atas harus Anda lalui, sehingga pencairan dana pun menjadi lebih lama.

    2. Bunga Lebih Rendah

    Bunga yang berlaku dari proses top up KPR biasanya lebih ringan dibandingkan bunga KTA atau kredit multiguna. Sebab bunganya cukup melanjutkan dari pinjaman KPR yang masih berjalan. Bahkan, bisa jadi bunga cicilan jadi lebih rendah kalau bank memberikan diskon. Biasanya, bank lebih terbuka untuk opsi diskon bunga ini kepada nasabah lama.

    3. Tenor Pinjaman Lebih Panjang

    Jangka waktu pinjaman KTA biasanya hanya sampai enam tahun, semantara pinjaman multiguna hanya sampai 15 tahun. Sementara itu, jika Anda melakukan top up KPR, tenor atau jangka waktu pinjaman Anda akan mengikuti tenor KPR, yakni bisa sampai 25-30 tahun.

    Dengan tenor yang panjang, otomatis cicilan bulanan pun akan lebih ringan. Meski demikian harus tetap dicatat, bahwa tenor panjang juga berarti beban utang yang harus Anda pikul akan lebih lama pula.

    Syarat Top Up KPR

    Untuk bisa mengajukan top up KPR, pertama-tama pastinya Anda harus memiliki pinjaman KPR yang masih berjalan. Jika tak punya KPR, ya tidak bisa top up dong. Selain itu, tak semua permohonan top up dari nasabah KPR juga akan disetujui bank. Ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi.

    1. Harga Rumah Mengalami Kenaikan

    Dasar dari top up KPR adalah adanya kenaikan harga rumah dari sejak Anda membelinya dulu. Kenaikan harga rumah ini yang akan menjadi dasar nilai top up yang bisa Anda cairkan. Jika harga rumah Anda stagnan atau bahkan turun, maka bank tidak akan mengabulkan permohonan top up Anda.

    2. Lama KPR Berjalan

    Bank biasanya memiliki ketentuan bagi nasabah KPR untuk bisa melakukan top up setelah masa pinjaman KPR berjalan beberapa waktu lamanya. Tiap bank memiliki batas waktu yang berbeda-beda, ada yang tiga tahun, lima tahun, atau 10 tahun. Jadi kalau masa pinjaman KPR Anda belum memasuki batas waktu tersebut, berarti Anda belum bisa mengajukan top up.

    3. Memiliki Riwayat Pembayaran Cicilan yang Baik

    Meskipun tidak memerlukan proses BI checking lagi, bank tetap akan memeriksa apakah pembayaran kredit Anda lancar atau tidak. Hal ini akan dilihat dari rekam jejak pembayaran cicilan KPR Anda yang masih berjalan. Kalau pembayarannya baik, maka besar kemungkinan pengajuan top up akan disetujui.

    Cara Top Up KPR

    Jika sudah mengetahui syarat dan kelebihan dari top up KPR, kini saatnya Anda memahami tata cara dan proses pengajuannya. Tidak sulit kok, mari mari simak langkahnya satu persatu.

    1. Menghubungi Bank

    Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menghubungi pihak bank KPR Anda. Anda bisa kontak bank melalui telefon, chat, email atau mengunjungi langsung kantor bank terdekat. Komunikasikan keinginan Anda untuk melakukan top up KPR kepada pihak bank untuk mengetahui prosedur yang harus dijalani.

    Bank kemudian akan melihat apakah Anda masuk kualifikasi untuk program top up dengan mengecek riwayat pembayaran cicilan dan lama pinjaman KPR Anda. Jika semuanya lolos, proses pengajuan top up Anda baru bisa dilanjutkan.

    Jika ingin menghemat waktu, Anda juga dapat mengajukan permohonan top up lewat konsultan KPR online, contohnya seperti Mortgage Master. Nantinya, tim Mortgage Master yang akan menghubungi pihak bank dan menegosiasikan pengajuan top up Anda. Layanan ini bisa Anda dapatkan gratis lho, cukup dengan mengisi formulir konsultasi saja.

    2. Bank Melakukan Appraisal Rumah

    Berikutnya, bank akan melakukan penilaian harga rumah atau appraisal. Untuk bisa mendapatkan fasilitas top up, bank akan mengecek apakah valuasi rumah Anda meningkat atau tidak. Bank akan survey langsung ke rumah Anda untuk melakukan proses ini. Jika ternyata harga rumah Anda naik dari sejak pembelian, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

    3. Melengkapi Dokumen Persyaratan

    Jika bank sudah memastikan bahwa Anda layak mendapatkan fasilitas top up, maka Anda akan diminta melengkapi sejumlah dokumen sebagai persyaratan.

    Dokumen ini di antaranya, slip gaji terbaru dan keterangan tempat bekerja. Bank akan melakukan verifikasi apakah Anda masih bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Selain itu, bank juga akan mengecek ulang sertifikat rumah yang Anda jaminkan.

    4. Bank Menentukan Nilai Top Up

    Setelah melakukan appraisal, bank pun mengetahui nilai rumah Anda saat ini. Dari sinilah bank akan menentukan nilai top up KPR yang bisa Anda dapatkan.

    Biasanya, maksimal plafon pinjaman yang akan diberikan oleh bank adalah sekitar 70-80% dari harga rumah. Dengan demikian, maksimal dana tunai yang bisa Anda dapatkan dari fasilitas top up adalah plafon pinjaman baru dikurangi sisa pokok utang KPR berjalan.

    Selanjutnya, Anda perlu menentukan tenor pinjaman dan jumlah nilai top up yang Anda butuhkan untuk menentukan besar cicilan. Nantinya, besar cicilan dari dana top up akan digabungkan dengan cicilan KPR yang masih berjalan untuk Anda bayar setiap bulannya.

    5. Penandatanganan SPK

    Jika Anda dan pihak bank sudah setuju akan nilai top up, jangka waktu pinjaman, tingkat bunga, serta besar cicilan KPR baru, maka bank kemudian akan menerbitkan surat penawaran kredit (SPK). SPK ini berisi detail fasilitas top up Anda dan harus ditandatangani maksimal tiga bulan setelah diterbitkan.

    6. Tanda Tangan Akad

    Sama seperti KPR, Anda juga akan diminta menandatangani akad kredit untuk pencairan dana top up. Proses akad kredit ini wajib dihadiri oleh notaris, pihak bank, dan Anda (serta pasangan, jika sudah menikah) sebagai debitur. Setelahnya, dana top up akan ditransfer oleh bank ke rekening pribadi Anda.

    Jadi sudah paham kan top up KPR itu apa? Fasilitas tambahan kredit dari KPR ini bisa Anda manfaatkan ketika membutuhkan dana ekstra untuk keperluan mendesak. Jadi daripada mengajukan KTA atau pinjaman online, lebih baik melakukan top up KPR yang lebih menguntungkan buat keuangan kita.

    (dhw/dna)



    Sumber : www.detik.com

  • Punya Rumah Kosong Mending Jual Atau Kontrakin, Mana yang Lebih Cuan?


    Jakarta –

    Ada saja rumah kosong yang dibiarkan tak terpakai, bahkan sampai terbengkalai karena tidak ditempati oleh pemiliknya. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik masih pindah-pindah hunian atau menginginkan kawasan lain yang lebih memadai, terutama dekat dengan tempat kerja.

    Sebagian masyarakat mungkin mendapat warisan rumah dari orang tua, padahal sudah punya tempat tinggal. Kondisi tersebut membuat rumah terkesan terbengkalai dan kurang bermanfaat.

    Oleh karena itu, terkadang pemilik memilih untuk menjual atau menyewakan rumahnya agar properti miliknya lebih bermanfaat. Lantas, lebih baik menjual rumah atau menyewakan rumah kosong ya?


    Dalam menjawab masalah ini, detikProperti mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Erwin Karya selaku Director of Ray White Indonesia, dan Nina Kuntjoro, selaku Vice President Xavier Marks Home.

    Lebih Untung Dijual atau Disewakan?

    Menurut Erwin. Pengelolaan rumah kosong itu tergantung dengan kebutuhan pemiliknya. Bila kamu membutuhkan uang dalam waktu dekat, sebaiknya kamu menjualnya saja langsung. Sebaliknya, bila kamu sedang tidak ada keperluan uang yang mendesak, kamu bisa buat rumah itu menjadi rumah sewa.

    “Tergantung kebutuhan,” jawab Erwin.

    “Apabila tidak ada kebutuhan dana dalam jumlah besar, sebaiknya disewakan saja untuk mendapatkan yield/imbal hasil yang dapat menjadi passive income bagi pemilik rumahnya,” jelasnya.

    Nina juga menambahkan, bahwa menjual rumah yang sudah lama memang lebih menguntungkan daripada menyewakannya.

    “Memang kalau yang menguntungkan itu kan kalau seandainya dia itu beli rumah sudah lama, misalkan rumah yang dia beli itu dari tahun 80, berarti nilai investasi dari rumah itu udah naik kan. Itu lebih menguntungkan. Tapi kalau misalkan dia beli baru mungkin 1~2 tahun lalu, mungkin kalau dijual nilainya belum terasa sekali,”jawab Nina.

    “Sekarang juga sudah banyak orang yang beli rumah utuh yang bagus dan tidak ada kekurangan, lalu rumah itu disewakan. Ya itu juga bisa jadi pilihan,” lanjutnya.

    Untung Rugi Menjual atau Menyewakan Rumah Kosong

    Bila kamu membutuhkan uang dalam jangka pendek ini, tentunya menjual rumah tersebut bisa menjadi jawaban yang paling kuat. Dengan menjual rumah, kamu bisa lebih mudah untuk mendapatkan uangnya. Apalagi kalau dibeli lunas secara tunai.

    Tidak hanya itu, menjual rumah langsung juga menjadikan kamu terbebas dari biaya perawatan rumah tersebut.

    Sebaliknya, bila kamu ingin menyewakan rumah kosong tersebut, kamu akan perlu untuk melakukan perawatan rutin, karena hak milik properti masih berada di tangan kamu. Tetapi dengan menyewakan rumah kosong, kamu akan mempunyai pendapatan pasif dari hasil penyewaan tersebut.

    (dhw/dhw)



    Sumber : www.detik.com

  • Kisaran Harga dan Lokasi Beli Rumah buat yang Punya Gaji Rp 5 Juta



    Jakarta –

    Memiliki rumah adalah keinginan hampir setiap orang. Dalam benaknya, sebelum membeli rumah pasti terbayang model rumah yang diinginkan atau lokasi yang diincar.

    Namun, rumah tidak bisa didapat dengan hanya dibayangkan. Kamu memerlukan modal yang cukup agar rumah impian terwujud.

    Kendala yang kerap ditemui masyarakat terutama anak muda saat ini adalah gaji yang kecil sehingga membutuhkan waktu lama untuk membeli rumah. Untuk mengatasi hal ini, mulai dari sekarang, kamu perlu memiliki rencana keuangan.


    Salah satu opsi yang bisa digunakan untuk membeli rumah adalah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Opsi pembayaran ini kerap dipilih oleh masyarakat yang ingin membeli rumah tetapi tidak memiliki cukup tabungan untuk membayar secara tunai atau lunas di muka.

    KPR ini bisa diajukan untuk pembelian rumah subsidi dan rumah komersial. Kamu bisa mengajukan KPR ke bank, nanti mereka akan menilai apakah kamu cocok sebagai penerima pinjaman atau tidak.

    Menurut Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo, syarat mendapatkan KPR adalah nilai cicilannya maksimal 30% dari gaji yang didapat.

    Nantinya saat membayar KPR, kamu juga memiliki tanggungan berupa bunga sekian persen dari jumlah cicilan dan dibayarkan dalam jangka waktu yang telah disepakati, bisa sampai bertahun-tahun. Sedangkan, untuk pembayaran uang muka (DP) tidak bisa ditanggung oleh KPR.

    Bagi kamu yang memiliki gaji sekitar Rp 5 juta, berarti 30% cicilan yang dibayarkan adalah Rp 1,5 juta. Lantas berapa harga rumah dan lokasi yang cocok dengan gaji Rp 5 juta?

    Mari asumsikan kamu ingin mengambil tenor (masa cicilan) selama 20 tahun. Selama 5 tahun pertama bunga yang harus dibayarkan adalah bunga flat (tetap) sebesar 5,46%. Kemudian, sisanya adalah bunga floating misalnya 13,5%.

    Seperti yang disebut di awal, uang muka (DP) tidak termasuk dalam KPR. Misalnya uang muka yang harus dibayar adalah 20% dari harga rumah.

    Melihat dari simulasi kalkulator BTN, kisaran harga rumah maksimal yang bisa kamu beli adalah Rp 150 juta. Di mana jumlah pokok pinjaman yang akan dibantu bank lewat KPR Rp 104 juta. Angsuran selama 5 tahun pertama (60 bulan) Rp 713 ribu dan 15 tahun berikutnya Rp1.255.669 (Rp 1,2 juta).

    Lalu untuk lokasi rumah seharga Rp 150 juta mengutip dari situs Rumah123, bisa ditemukan di Lippo Cikarang tipe 93, Cileungsi,Bogor tipe 22, Citayam, Depok tipe 30, Bojong Gede tipe 30, Bogor Utara tipe 36, Tambun Utara Bekasi tipe 80, Dramaga Bogor tipe 36, dan masih banyak lagi.

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (aqi/das)



    Sumber : www.detik.com

  • UMP Jakarta Tahun Depan Rp 5,3 Juta, Beli Rumah Ideal Cicilan Berapa?



    Jakarta –

    Besaran UMP di DKI Jakarta 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp 5.396.761. Terkait hal ini, banyak yang bertanya apakah besaran UMP ini mampu memenuhi kebutuhan para pekerja termasuk salah satunya untuk mencicil rumah?

    Pasalnya, saat ini banyak masyarakat khususnya yang bekerja di Jakarta hidup mengontrak, di kos, dan belum memiliki rumah sendiri. Kalau pun ada, rumah yang didapat lokasinya jauh dari pusat kota Jakarta.

    Bila belum memiliki cukup untuk membeli rumah secara tunai atau cash, masyarakat bisa menggunakan cara cara mencicil melalui kredit pemilikan rumah (KPR).


    Nah, pertanyaannya, dengan nilai besaran gaji atau UMP Rp 5,3 juta, rumah seperti apa yang bisa didapat dan berapa cicilannya?

    Simulasi Penghitungan KPR

    Untuk besaran cicilannya, perencana keuangan kerap mengingatkan besaran ideal untuk mencicil rumah besarannya 30% dari total gaji. Jadi, jika UMP sebesar Rp 5,3 juta, cicilan maksimal untuk membeli rumah adalah Rp 1.619.028 per bulan.

    Lantas, berapa harga rumah dan lokasi yang cocok untuk cicilan tersebut?

    Mari asumsikan kamu mau mengambil rumah dengan tenor 20 tahun. Lalu, bunga yang harus dibayarkan flat selama 5 tahun pertama sebesar 5,46% dan 15 tahun berikutnya bunga floating misalnya 13,5%.

    Berdasarkan simulasi kalkulator BTN, kisaran harga rumah maksimal yang bisa kamu beli sekitar Rp 160 juta. Di mana jumlah pokok pinjaman yang akan dibantu bank lewat KPR Rp 128 juta (setelah dikurangi DP 20%). Angsuran selama 5 tahun pertama (60 bulan) Rp 1,043 juta dan 15 tahun berikutnya Rp 1,66 juta.

    Dengan begitu, penghasilan UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.761 bisa membeli rumah dengan harga sekitar Rp 160 juta. Cicilan KPR yang harus dibayarkan sekitar Rp 1 juta per bulan selama 5 tahun pertama. Kemudian, cicilan KPR menjadi sebesar Rp 1,6 juta per bulan selama 15 tahun selanjutnya.

    Namun, kamu sebelumnya perlu mempersiapkan dana minimal Rp 32 juta untuk pembayar DP di awal. Sebab, DP tidak termasuk dalam KPR.

    Adapun rumah yang bisa kamu beli dengan KPR tersebut, dilansir dari situs jual beli rumah, di kawasan Kabupaten Bogor Tipe 22/72 dan Kabupaten Tangerang Tipe 36.

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (dhw/dhw)



    Sumber : www.detik.com

  • Gimana Caranya Beli Rumah dengan UMP Jakarta Rp 5,3 Juta?



    Jakarta –

    Pemerintah sudah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar Rp 5.396.761 (Rp. 5,3 juta) untuk tahun depan. Dengan gaji segitu, para pekerja bisa mengatur keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan, misalnya membeli rumah.

    Jika belum punya tabungan yang cukup buat beli rumah secara tunai atau cash, kamu bisa mempertimbangkan mengambil kredit pemilikan rumah (KPR). Pembayaran KPR biasanya dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil dalam jangka waktu tertentu (tenor) sesuai kemampuan.

    Lantas, bagaimana cara membeli rumah dengan gaji atau UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5,3 jutaan?


    Menurut Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo, mengatur keuangan untuk membeli rumah dengan UMP memerlukan strategi pengelolaan yang disiplin. Yuk, simak tipsnya berikut ini.

    Tips Beli Rumah dengan Gaji Rp 5,3 Juta

    Inilah cara membeli rumah dengan UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5,3 juta.

    1. Menabung Uang Muka

    Bagi yang ingin membeli rumah melalui KPR perlu menabung untuk mempersiapkan uang muka atau down payment (DP). Kumpulkan uang muka rumah, biasanya berkisar antara 10-20 persen dari harga rumah.

    “Atur alokasi anggaran bulanan yang ketat. Sisihkan minimal 20-30 persen dari penghasilan, sekitar Rp 1,1-1,6 juta, untuk tabungan dan persiapan uang muka,” ujar Arianto kepada detikProperti belum lama ini.

    Kamu bisa memanfaatkan tabungan berjangka, seperti tabungan dengan lebih tinggi seperti tabungan rencana dari bank yang dirancang untuk uang muka KPR.

    2. Terapkan Gaya Hidup Frugal

    Sembari menabung, Arianto menyarankan agar menjalankan gaya hidup frugal agar lebih banyak dana bisa ditabung untuk beli rumah. Batasi biaya untuk hiburan, makan di luar, atau belanja impulsif agar lebih banyak dana bisa dialokasikan untuk kebutuhan utama

    3. Menambah Sumber Penghasilan

    Bila memungkinkan, carilah sumber penghasilan tambahan. Kamu bisa mengambil pekerjaan sampingan atau usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan bulanan.

    Selain itu, kamu dapat menggabungkan penghasilan keluarga untuk membeli rumah. Jika sudah menikah, penghasilan pasangan dapat digabungkan untuk meningkatkan kelayakan kredit dan memperbesar kemampuan mencicil.

    4. Cari Program Beli Rumah

    Selanjutnya, carilah program yang meringankan beli rumah, misal dari pemerintah, bank, atau pengembang. Cari program promosi KPR seperti bebas biaya administrasi, DP ringan, atau bunga tetap yang lebih lama.

    “Pilih program rumah subsidi yang ditawarkan pemerintah menawarkan rumah subsidi dengan bunga rendah 5-6 persen tetap dan DP ringan,” ucapnya.

    Lalu, kamu juga bisa memanfaatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, yaitu manfaat layanan tambahan (MLT) berupa bantuan pembiayaan DP atau KPR dengan suku bunga rendah.

    5. Pilih Rumah Terjangkau

    Saat menabung beli rumah, rencanakan target rumah yang ingin dibeli. Jika beraktivitas atau bekerja di Jakarta, kamu bisa pertimbangkan rumah di pinggiran Kota Jakarta yang cenderung lebih murah dibandingkan pusat kota.

    6. Menentukan KPR

    Tenor KPR yang umum adalah 10 hingga 25 tahun. Dengan gaji Rp 5,3 juta, Arianto menyarankan mengambil tenor yang lebih panjang. Lalu, cicilan KPR idealnya tidak melebihi 30-35% dari gaji bulanan agar keuangan tetap sehat.

    ” (Tenor) 15-20 tahun dapat membuat cicilan lebih ringan, tetapi akan membayar bunga lebih besar secara total,” imbuhnya.

    Kemudian, Arianto menjelaskan pembayaran KPR pada masa bunga flat umumnya ditawarkan bank dengan bunga tetap (fixed rate) selama 1-5 tahun pertama. Setelah itu, bunga akan berubah menjadi bunga mengambang (floating rate).

    Itulah beberapa tips membeli rumah dengan UMP Jakarta tahun depan sebesar Rp 5,3 juta. Semoga membantu!

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (dhw/dhw)



    Sumber : www.detik.com

  • THR Cukup buat DP Beli Rumah? Begini Cara Atur Duitnya



    Jakarta –

    Jelang Lebaran, beberapa pekerja pasti antusias menanti uang Tunjangan Hari Raya (THR) cair. Nilai THR biasanya setara dengan gaji pokok satu bulan sehingga nilainya cukup lumayan untuk membantu memenuhi kebutuhan jelang Lebaran yang biasanya perlu belanja banyak hal.

    Jika ada detikers yang berencana beli rumah, bisa nggak sih menggunakan THR?

    Menurut Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group, Andy Nugroho, bisa atau tidaknya uang THR dipakai untuk membeli rumah terutama DP, tergantung dari besaran DP yang harus dibayarkan.


    Sebagai contoh, rumah impian yang ingin dibeli harganya Rp 300 juta, lokasinya berada di pinggiran Jabodetabek. Ia menyarankan kisaran DP yang bisa diambil adalah 20% dari harga rumah tersebut yakni sekitar Rp 60 juta.

    Andy menyarankan, jika nilai THR yang didapat lebih kecil dari nilai DP yang harus dibayar, disarankan ditabung dahulu hingga memenuhi.

    Ia juga mengingatkan sebelum mengalokasikan THR untuk membeli rumah, calon pembeli harus sudah mengetahui skala prioritas. Jika saat itu yang paling penting adalah membeli tiket mudik, membayar sekolah anak, atau melunasi tagihan, sebaiknya tahan dulu keinginan untuk membeli rumah. Bisa juga membagi THR 50 persen untuk kebutuhan sehari-hari termasuk melunasi tagihan, kemudian 50 persen lainnya ditabung untuk membeli rumah.

    “Kita di awal sisihkan berapa yang kita sanggup untuk cicilan DP, misalnya bisa 50 persen dengan 50 persen atau misalnya mudiknya jauh, ke Medan gitu misalnya, bisa buat mudik 70 persen (dari THR) untuk cicilan DP 30 persen,” jelasnya kepada detikProperti beberapa waktu lalu.

    Tips lainnya sebelum membeli rumah adalah calon pembeli disarankan memiliki lebih dari 1 rekening tabungan. Hal ini untuk mempermudah mereka menyimpan uang sesuai dengan tujuan penggunaannya, sebagai contoh rekening pertama untuk kebutuhan sehari-hari, rekening kedua untuk dana darurat, dan rekening lainnya untuk tabungan membeli rumah.

    “Jadi paling tidak kalau selama mudik Lebaran ‘lalai’ uangnya kepakai yang ada di rekening kita, yang tadi disisihkan untuk DP rumah, untuk bayar-bayar kredit, itu masih aman semuanya. Jadi kita nggak kebingungan nanti pasca mudik ‘duh uangnya sudah habis dipakai mudik’,” kata Andy.

    Namun, memakai 1 rekening juga tidak masalah karena bisa diakali dengan tarik tunai uang untuk kebutuhan mudik yang dananya dipakai paling cepat.

    “Kalau misalnya saat ini cuma punya 1 rekening ya sudah pakai cara manual saja, tarik tunai, terus uangnya taruh di tempat yang aman ketika mudik. Atau dibalik, tarik tunai uang untuk mudik, jadi uang yang kita pegang selama mudik itu uang cash semua. Sementara uang untuk DP rumah, uang untuk bayar-bayar pasca-Lebaran tetap dalam rekening,” tutur Andy.

    (aqi/zlf)



    Sumber : www.detik.com

  • Biaya Apa Saja yang Harus Dibayar saat Menyewa Apartemen?


    Jakarta –

    Menyewa apartemen merupakan salah satu pilihan tempat tinggal bagi masyarakat di kota besar. Apartemen seringkali menawarkan kawasan yang strategis sekaligus fasilitas yang lengkap.

    Meski demikian, ada berbagai biaya yang perlu dibayarkan secara rutin. Hal ini penting untuk diketahui memutuskan untuk menyewa apartemen.

    Biaya yang Harus Dibayar saat Menyewa Apartemen

    Biaya sewa apartemen, servis gedung, sinking fund, hingga parkir perlu dibayarkan oleh penyewa apartemen. Begini penjelasannya.


    1. Biaya Sewa Apartemen

    Biaya sewa apartemen bisa dilakukan dengan cicilan atau secara tunai. Menurut laman Aesia dari Kementerian Keuangan, biaya cicilan akan dihitung dari biaya sewa total dikurangi down payment (DP), kemudian dibagi dengan jangka waktu atau tenor cicilan yang dipilih.

    2. Biaya Servis Gedung

    Biaya servis gedung disebut juga sebagai biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Biasanya, IPL akan dikenakan per bulan, per tiga bulan atau per tahun. Biaya yang dialokasikan akan digunakan untuk perawatan fasilitas apartemen, mulai dari kebersihan, keamanan, pengelolaan operasional, hingga pengelolaan sarana-prasarana apartemen.

    3. Biaya Tarif Bisnis

    Biaya tarif bisnis adalah biaya yang dibebankan kepada penghuni apartemen. Pengalokasian biaya ini adalah untuk listrik, air, internet, telepon, dan lain sebagainya.

    Menurut pengamat properti Colliers Steve Sudjianto, biaya listrik dan air PAM di apartemen terhitung lebih mahal dibandingkan pada umumnya. Perhitungan listrik di apartemen skemanya sama seperti gedung kantor atau mal.

    “Dari PLN itu masuk ke gedung itu kan sekaligus, trafo listriknya dan meteran besarnya sekaligus ke satu gedung. Baru dari satu gedung itu didistribusikan ke unit-unit. PLN nggak mau nagih satu per satu, dia tahunya gedung A gedung B dikelola siapa, ya tagihannya ke satu gedung itu. Baru nanti pengelola mendistribusikan per meteran listrik per masing-masing unit,” jelas Steve beberapa waktu lalu.

    Sementara, pengamat properti Anton Sitorus mengatakan, listrik di apartemen juga bisa menggunakan listrik prabayar. Meski demikian, token yang dibeli hanya bisa dibeli dari pengelola apartemen.

    Biaya air PAM di apartemen juga lebih mahal dari pada umumnya. Sebab, air harus diolah dan disalurkan hingga lantai tertinggi apartemen.

    “Air kalau di rumah sesuai PAM kalau di apartemen butuh diolah dan disalurkan hingga lantai 10 pakai pompa, dan pompanya juga pakai listrik, ditambah harga per kubiknya juga beda,” kata Steve.

    4. Biaya Parkir

    Ada dua macam parkir di apartemen, yaitu parkir reserve dan non reserve. Parkir reserved sudah ada nomornya, tidak boleh dipakai oleh orang atau mobil berbeda. Sementara itu, parkir non-reserved sistemnya rebutan.

    5. Biaya Perpanjangan Hak Guna Apartemen

    Penyewa yang ingin menggunakan apartemen dalam jangka waktu lama perlu memikirkan biaya Hak Guna Bangunan (HGB) yang wajib diperpanjang untuk memperpanjang masa sewa. Adapun masa berlaku untuk status kepemilikan HGB yaitu berkisar antara 25 sampai 30 tahun.

    6. Biaya Sinking Fund

    Sinking fund adalah biaya yang dikeluarkan saat ada kerusakan fasilitas di unit apartemen yang ditempati. Jika ada kerusakan saluran air atau korsleting listrik, biaya perbaikan diambil dari sinking fund. Biaya ini berkisar sekitar Rp 100.000-Rp 200.000 per bulan.

    Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

    Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

    (elk/row)



    Sumber : www.detik.com

  • Hukum Membeli Emas Secara Cicilan dalam Islam


    Jakarta –

    Cicilan biasanya menjadi pilihan saat seseorang ingin membeli barang tetapi uang yang dimiliki belum mencukupi. Cicilan memang terkesan memudahkan pembelian berbagai barang, termasuk emas, yang nilainya cukup tinggi.

    Praktik pembelian dengan sistem cicilan sudah cukup umum dilakukan, untuk berbagai kebutuhan, termasuk membeli emas. Bahkan kini tersedia layanan cicilan online yang semakin mempermudah proses transaksi.

    Namun, dalam transaksi kredit atau cicilan, biasanya terdapat tambahan biaya dari harga asli barang yang dibeli. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum membeli emas secara cicilan menurut syariat.


    Hukum Cicilan dalam Islam

    Dalam kajian fikih, sistem pembayaran secara angsuran dikenal dengan istilah jual beli taqsith. Transaksi ini dilakukan terhadap suatu barang dengan metode pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa transaksi kredit atau cicilan kerap dikaitkan dengan unsur riba. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, riba diartikan sebagai tambahan (ziyadah) tanpa adanya imbalan (‘iwadh) yang timbul akibat penundaan pembayaran (ziyadah al-ajal) sebagaimana disepakati sejak awal. Jenis ini dikenal sebagai riba nasi’ah.

    MUI menilai bahwa praktik pembungaan uang yang terjadi saat ini telah memenuhi unsur-unsur riba sebagaimana yang dilarang pada masa Rasulullah SAW, yaitu riba nasi’ah.

    Oleh karena itu, aktivitas pembungaan uang termasuk dalam kategori riba dan hukumnya adalah haram dan tidak diperkenankan dalam Islam. Larangan ini berlaku untuk semua bentuk lembaga keuangan baik bank, asuransi, pasar modal, koperasi, hingga individu yang melakukan praktik serupa.

    Membeli Emas dengan Cicilan

    Menurut Buya Yahya dalam video Hukum Kredit Emas di kanal YouTube Al Bahjah TV, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai. Artinya, emas dan uang sebagai alat tukar harus diserahkan di waktu yang bersamaan.

    Jika emas sudah diterima terlebih dahulu sedangkan pembayaran belum dilakukan secara penuh, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba yad. Praktik ini dilarang dalam ajaran Islam.

    Secara definisi, riba yad adalah riba yang terjadi akibat adanya penundaan dalam penyerahan salah satu dari dua barang yang diperjualbelikan. Meskipun tidak melibatkan tambahan harga, bentuk penundaan ini tetap tergolong riba.

    Buya Yahya menjelaskan bahwa dalam praktik riba yad, tidak ada unsur pembungaan atau keuntungan sepihak secara nominal. Namun, karena terjadi penundaan penyerahan antara dua barang yang ditukar, hukumnya tetap haram.

    Apalagi jika transaksi tersebut melibatkan tambahan nilai atau bunga dari salah satu pihak, seperti pemberi utang yang mensyaratkan pembayaran lebih dari jumlah yang dipinjam. Jenis riba seperti ini jelas termasuk riba yang diharamkan dalam Islam.

    Dalam konteks jual beli emas secara cicilan, Buya Yahya menekankan pentingnya menghindari bentuk transaksi yang mengandung riba yad maupun riba nasiah. Oleh karena itu, pembayaran cicilan setelah menerima emas tidak diperbolehkan.

    Sebagai solusi agar terhindar dari riba, Buya Yahya menyarankan agar pembeli menampung uangnya terlebih dahulu ke si penjual hingga jumlah harga emas terpenuhi. Setelah uangnya terkumpul, barulah melakukan transaksi jual beli emas.

    Dengan skema seperti itu, transaksi menjadi seperti menabung, bukan utang-piutang. Selama tidak ada tambahan biaya atau pembungaan, dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka transaksi tersebut diperbolehkan secara syariah.

    Misalnya, seseorang ingin membeli emas seberat 10 gram dengan harga Rp 10 juta, namun belum memiliki dana penuh. Ia kemudian menyepakati dengan penjual untuk membayar secara bertahap dengan niat menabung tanpa menerima emas tersebut terlebih dahulu.

    Setiap bulan, ia membayar Rp 2 juta hingga lima bulan kemudian total Rp 10 juta. Setelah seluruh pembayaran selesai, barulah penjual menyerahkan emas 10 gram tersebut kepada pembeli tanpa tambahan biaya apa pun. Transaksi seperti ini dibolehkan dalam Islam karena tidak mengandung riba.

    Wallahu a’lam.

    (hnh/kri)



    Sumber : www.detik.com

  • Hukum Membeli Emas Secara Cicilan dalam Islam


    Jakarta –

    Cicilan biasanya menjadi pilihan saat seseorang ingin membeli barang tetapi uang yang dimiliki belum mencukupi. Cicilan memang terkesan memudahkan pembelian berbagai barang, termasuk emas, yang nilainya cukup tinggi.

    Praktik pembelian dengan sistem cicilan sudah cukup umum dilakukan, untuk berbagai kebutuhan, termasuk membeli emas. Bahkan kini tersedia layanan cicilan online yang semakin mempermudah proses transaksi.

    Namun, dalam transaksi kredit atau cicilan, biasanya terdapat tambahan biaya dari harga asli barang yang dibeli. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum membeli emas secara cicilan menurut syariat.


    Hukum Cicilan dalam Islam

    Dalam kajian fikih, sistem pembayaran secara angsuran dikenal dengan istilah jual beli taqsith. Transaksi ini dilakukan terhadap suatu barang dengan metode pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa transaksi kredit atau cicilan kerap dikaitkan dengan unsur riba. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, riba diartikan sebagai tambahan (ziyadah) tanpa adanya imbalan (‘iwadh) yang timbul akibat penundaan pembayaran (ziyadah al-ajal) sebagaimana disepakati sejak awal. Jenis ini dikenal sebagai riba nasi’ah.

    MUI menilai bahwa praktik pembungaan uang yang terjadi saat ini telah memenuhi unsur-unsur riba sebagaimana yang dilarang pada masa Rasulullah SAW, yaitu riba nasi’ah.

    Oleh karena itu, aktivitas pembungaan uang termasuk dalam kategori riba dan hukumnya adalah haram dan tidak diperkenankan dalam Islam. Larangan ini berlaku untuk semua bentuk lembaga keuangan baik bank, asuransi, pasar modal, koperasi, hingga individu yang melakukan praktik serupa.

    Membeli Emas dengan Cicilan

    Menurut Buya Yahya dalam video Hukum Kredit Emas di kanal YouTube Al Bahjah TV, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai. Artinya, emas dan uang sebagai alat tukar harus diserahkan di waktu yang bersamaan.

    Jika emas sudah diterima terlebih dahulu sedangkan pembayaran belum dilakukan secara penuh, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori riba yad. Praktik ini dilarang dalam ajaran Islam.

    Secara definisi, riba yad adalah riba yang terjadi akibat adanya penundaan dalam penyerahan salah satu dari dua barang yang diperjualbelikan. Meskipun tidak melibatkan tambahan harga, bentuk penundaan ini tetap tergolong riba.

    Buya Yahya menjelaskan bahwa dalam praktik riba yad, tidak ada unsur pembungaan atau keuntungan sepihak secara nominal. Namun, karena terjadi penundaan penyerahan antara dua barang yang ditukar, hukumnya tetap haram.

    Apalagi jika transaksi tersebut melibatkan tambahan nilai atau bunga dari salah satu pihak, seperti pemberi utang yang mensyaratkan pembayaran lebih dari jumlah yang dipinjam. Jenis riba seperti ini jelas termasuk riba yang diharamkan dalam Islam.

    Dalam konteks jual beli emas secara cicilan, Buya Yahya menekankan pentingnya menghindari bentuk transaksi yang mengandung riba yad maupun riba nasiah. Oleh karena itu, pembayaran cicilan setelah menerima emas tidak diperbolehkan.

    Sebagai solusi agar terhindar dari riba, Buya Yahya menyarankan agar pembeli menampung uangnya terlebih dahulu ke si penjual hingga jumlah harga emas terpenuhi. Setelah uangnya terkumpul, barulah melakukan transaksi jual beli emas.

    Dengan skema seperti itu, transaksi menjadi seperti menabung, bukan utang-piutang. Selama tidak ada tambahan biaya atau pembungaan, dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka transaksi tersebut diperbolehkan secara syariah.

    Misalnya, seseorang ingin membeli emas seberat 10 gram dengan harga Rp 10 juta, namun belum memiliki dana penuh. Ia kemudian menyepakati dengan penjual untuk membayar secara bertahap dengan niat menabung tanpa menerima emas tersebut terlebih dahulu.

    Setiap bulan, ia membayar Rp 2 juta hingga lima bulan kemudian total Rp 10 juta. Setelah seluruh pembayaran selesai, barulah penjual menyerahkan emas 10 gram tersebut kepada pembeli tanpa tambahan biaya apa pun. Transaksi seperti ini dibolehkan dalam Islam karena tidak mengandung riba.

    Wallahu a’lam.

    (hnh/kri)



    Sumber : www.detik.com